EMILE DURKHEIM (1858 – 1917)
Emile Durkheim adalah seorang sosiolog Perancis terkemuka, yang menjelaskan pokok – pokok pikirannya mengenai hukum dalam masyarakat di dalam bukunya mengenai pembagian kerja dalam masyarakat. Dia memperkembangkan Sosiologi dengan ajarannya yang klaasik. Pada awalnya, ia tidak sejak semula mempunyai perhatian terhadap hukum. Namun pada tahap selanjutnya, ia melihat adanya keterkaitan hukum dengan kehidupan masyaarakat.
Merujuk pada teori – teori Emile Durkheim tentang masyarakat, Durkheim menelaah perkembangan tertib sosial melalui lembaga sosial dan ekonomi. Berpedoman pada hasil telaah tersebut, Durkheim mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan hukum dengan menegaskan bahwa hukum merupakan ukuran bagi adanya tipe – tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanis akan dapat ditemukan pada masyarakat yang relatif bersahaja dan homogen. Kesatuan dan persatuan dalam masyarakat tersebut pada umumnya didasarkan pada hubungan antar pribadi serta kebiasaan, gagasan maupun sikap. Solidaritas jenis ini ditimbulkan dari kesamaan yang mengaitkan individu dengan masyarakatnya. Didalam masyarakat seperti itu terdapat kesamaan antara para anggotanya mengenai kebutuhan – kebutuhan, pola perikelakukan, kepercayaan dan sikap. Perasaan kesamaan ini tidak hanya menarik para anggota menjadi satu, melainkan sekaligus juga menjadi landasan berdirinya masyarakat. Dengan demikian, serangan terhadap masyarakatnya akan dihadapi dengan kesadaran bersama pula yang berupa penindakan terhadap serangan tersebut, dalam hal ini berupa pemidanaan.
Emile Durkheim merumuskan hukum sebagai suatu kaidah yang beranksi. Sebagaimana ia katakan bahwa “Every precept of law can be defined as a rule of sanctioned conduct” (Emile Durkheim, 1964:17). Selanjutnya ia mengatakan pula bahwa: “Moreover, it is evident that sanctions change with the gravity attribute to precepts, the place they hold in the public conscience, the role they play in society. It is right, then, to classify, juridical rules according to different sanctions which are attached to them”. (Emile Durkheim, 1964:17).
Mengenai berat ringannya sanksi senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran, anggapan – anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peran atau efektivitas sanksi – sanksi tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, kaaidah – kaidah hukum dapat diklasifikasikan menurut jenis – jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaidah hukum tersebut. Didalam masyarakat dapat ditemukan dua macam kaidah, yaitu yang REPRESIF dan RESTITUTIF.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998
LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES
KETUA UMUM DPP LSM KOMAKOPEPA
AKTIVIS’98