PELENGKAP LITERATUR YURISPRUDENSI TETAP
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 284K/Sip/1975 Tanggal 2 Nopember 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Menurut hukum adat waris baru, isteri dan anak – anak perempuan adalah ahli waris.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 968K/Sip/1975 Tanggal 14 September 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Yang berhak atas Dusun Dati adalah keturunan Patrilineal.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86K/Sip/1972 Tanggal 30 Oktober 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dengan adanya uang panjar saja, belumlah ada jual beli mengenai rumah tersengkta.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 457K/Sip/1974 Tanggal 9 September 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 718K/Sip/1974 Tanggal 14 Desember 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Harta firma yang telah bubar tidak dapat berubah menjadi harta pribadi selama belum diadakan vereffring.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153K/Sip/1974 Tanggal 14 Oktober 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Mengadili perkara dengan Hakim Tunggal dapat dibenarkan.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178K/Sip/1976 Tanggal 2 Nopember 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi:
- Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian yuridis, bukan penilaian fakta semata – mata tunduk pada kasasi.
- Karena Pengadilan Agama perihal tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 453K/Sip/1973 Tanggal 27 April 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Karena dalam surat kuasa sudah disebutkan untuk pemeriksaan tingkat banding dan kasasi, dan dari berita acara pemeriksaan sidang pertama ternyata bahwa yang bersangkutan hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasanya, maka dianggap surat kuasa tersebut juga untuk pemeriksaan tingkat banding dan sudah khusus, meskipun surat kuasa itu tidak dibuat untuk perkara ini, sehingga permohonan banding dapat diterima.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1975 Tanggal 2 September 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Perlawanan terhadap keputusan Verstek tidak boleh dipriksa dan diputus sebagai perkara baru.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177K/Sip/1976 Tanggal 26 Oktober 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Di dalam putusan orang – orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 689K/Sip/1974 Tanggal 2 Nopember 1976, Kaidah Hukumnya berbunyi: Dalam perkara ini ganti rugi tidak dapat diberikan karena tidak dituntut, soal ganti rugi tersebut dapat dituntut kemudian dengan perkara lain.
Created and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002
____________________________
HIMBAUAN PARTISIPASI:
Sebagai PEMILIK dan PENULIS artikel – artikel dalam Website https://beritahukum-kebijakanpublik.com, saya mengajak:
- Mengajak VENDOR untuk memasang iklan pada artikel – artikel di website https://beritahukum-kebijakanpublik.com dengan langsung menghubungi saya;
- Mempersilahkan rekan – rekan dan khalayak umum untuk mengcopy seluruh konten yang terdapat dalam website https://beritahukum-kebijakanpublik.com. Akan tetapi sebagai ungkapan KEPEDULIAN kiranya berkenan memberikan partisipasi sukarela melalui transfer ke rekening Bank BNI No. 0263783536 atas nama APPE HUTAURUK.
Semoga dengan kepedulian yang diberikan, saya dapat terus berkarya memposting artikel – artikel yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat serta bangsa dan negara.
#SalamPersasaudaraan:
APPE HAMONANGAN HUTAURUK
https://www.youtube.com/watch?v=FKHAt9dFSVQ
