by

MATERI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) MATA KULIAH PANCASILA SEMESTER I (SATU) TAHUN AKADEMIK 2020

-Uncategorized-1,109 views

UNIVERSITAS MPU TANTULAR
JAKARATA
========================

MATERI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) MATA KULIAH PANCASILA
SEMESTER I (SATU) TAHUN AKADEMIK 2020

Hari/Tanggal         : ………………………………
Universitas          : ………………………………
Fakultas             : Fakultas Hukum
Program Studi        : Ilmu Hukum
Mata Kuliah          : PANCASILA
SKS                  : 3 SKS
Waktu                : …………….
Ruang                : ……………..
Dosen Pengampu       : APPE HAMONANGAN HUTAURUK
Nomor Induk Dosen
Nasional (NIDN)      : 0307036803
Sifat                : Essay Test

PERTANYAAN:

  1. Jelaskan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan “arti negara”  dan “arti hukum” sesuai Undang – Undang Dasar 1945.

Konsep negara hukum Indonesia berdasarkan “arti negara”   dan “arti hukum” sesuai Undang – Undang Dasar 1945, yaitu:

Negara: adalah keadaan berkelompoknya bangsa Indonesia, yang atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Hukum: adalah alat ketertiban dan kesejahteraan sosial.

Sehingga pengertian Negara Hukum Indonesia dalam arti materil: ialah Suatu organisasi bangsa Indonesia yang atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa  untuk  berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju suatu Kesejahteraan Sosial.


  1. Jelaskan unsur – unsur negara hukum Indonesia secara formal, dengan membandingkannya  terhadap negara hukum liberal dan konsep rule of law.

Unsur – unsur negara hukum Indonesia secara formal, dengan membandingkannya  .terhadap negara hukum liberal dan konsep rule of law  meliputi:

  • Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum;
  • b.Kekuasaan tertinggi dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif)  adalah mandataris MPR, dengan bagian dari MPR yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  • Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi;
  • Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah;
  • Adanya prinsip kesamaan/persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi para warga negara dan kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
  • Hukum berfungsi sebagai pengayoman dalam arti menegakkan kehidupan yang berkeadilan sosial.

  1. Jelaskan fungsi kenegaraan dalam pengertian FUNGSI BELA NEGARAberkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bela Negara harus menjadi hak dan kewajiban warga negara dan tidak dapat memberdayakan kekuatan asing dalam bentuk pengerahan pasukan asing maupun berdasarkan suatu Perjanjian Internasional. Bela Negara secara ketatanegaraan akan dapat menumbuhkan suatu KETAHANAN NASIONAL untuk menangkal setiap ancaman yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri, serta menumbuhkan kekuatan HANKAMNAS. Pertahanan Rakyat Semesta melalui Bela Negara merupakan suatu prinsip dan model harus dibudayakan secara berkelanjutan. Konsep Bela Negara yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia berbeda dengan fungsi defencie sesuai pola etatisme, dan juga berbeda dengan kewajiban militerisme yang diterapkan oleh negara – negara asing.


  1. Jelaskan Sistem Pemerintahan Negara yang termaktub dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Sistem Pemerintahan Negara yang termaktub dalam Undang – Undang Dasar 1945, adalah:

  • Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat)“Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
  • Sistem Konstitusional: “Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)”.
  • Kekuasaan Negara yang  tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gezamte Staatgewalt liegt allien bei der Majelis)“Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan kedaulatan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes)”.
  • Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah Majelis: “Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the Presiden).
  • Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat: “Disamping Presiden ialah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang – undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran dan belanja negara (Staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama – sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung daripada Dewan”.
  • Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat: “Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri – menteri negara. Menteri – menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung daripada Dewan, akan tetapi tergantung daripada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden”,
  • Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas: “Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan dictator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas. Presiden bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu, ia harus memperhatikan  sungguh – sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat”.

  1. Jelaskan pengertian – pengertian Asas Desentralisasi, Asas Otonomi Daerah, Daerah Otonomi, Asas Dekonsentrasi, dan Asas Tugas Pembantuan.
  • Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah (tingkat bawahnya) menjadi urusan rumah tangga daerah yang diserkan urusan pemerintahan tersebut.
  • Asas Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Asas Otonomi Daerah ini menimbulkan daerah – daerah otonomi.
  • Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  • Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat – pejabat di daerah.
  • Asas Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

  1. Jelaskan pengertian Pancasila menjadi sumber pedoman dalam periode panjang untuk menentukan nilai – nilai budaya dalam masa ANOMIE..

Pancasila menjadi sumber pedoman dalam periode panjang untuk menentukan nilai – nilai budaya dalam masa ANOMIE,  mengandung pengertian: Pancasila merupakan filsafat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks tersebut Pancasila dijadikan pangkal tolak untuk melakukan perubahan sosial budaya kearah yang lebih maju (yang sudah ditentukan). Pancasila diterima oleh masyarakat Indonesia sebagai kekuatan sosial untuk “social engineering” (rekayasa). Dalam fungsi itu, Pancasila harus menjadi pedoman dalam periode panjang yang penuh dengan “anomie” untuk menentukan nilai – nilai sosial budaya yang dapat diterima masyarakat Indonesia, dan nilai – nilai sosial budaya yang harus ditinggalkan oleh rakyat Indonesia.

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

___________________________

HIMBAUAN PARTISIPASI:

Sebagai PEMILIK dan PENULIS artikel – artikel dalam Website https://beritahukum-kebijakanpublik.com, saya mengajak:

  • Mengajak VENDOR untuk memasang iklan pada artikel – artikel di website https://beritahukum-kebijakanpublik.com dengan langsung menghubungi saya;
  • Mempersilahkan rekan – rekan dan khalayak umum untuk mengcopy seluruh konten yang terdapat dalam website https://beritahukum-kebijakanpublik.com. Akan tetapi sebagai ungkapan KEPEDULIAN kiranya berkenan memberikan partisipasi sukarela melalui transfer ke rekening Bank BNI No. 0263783536 atas nama APPE HUTAURUK.

Semoga dengan kepedulian yang diberikan, saya dapat terus berkarya memposting artikel – artikel yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat serta bangsa dan negara.

#SalamPersasaudaraan:
APPE HAMONANGAN HUTAURUK

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=la77tIHowJo&t=5s

LAW  FIRM APPE  HAMONANGAN   HUTAURUK & ASSOCIATES
KETUA  UMUM  DPP LSM  KOMAKOPEPA
AKTIVIS’98

Comment

Leave a Reply