by

PENARIKAN ATAU PENCABUTAN KUASA

UNIVERSITAS MPU TANTULAR
JAKARTA
________________________________-
PENARIKAN ATAU PENCABUTAN KUASA

 

Perihal penarikan atau pencabutan kembali (revocation, herroepen) kuasa oleh Pemberi Kuasa, diatur lebih lanjut dalam Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdata. Ketentuan Pasal 1813 KUH Perdata, pada prinsipnya memperbolehkan berakhirnya Perjanjian Pemberian Kuasa secara sepihak atau unilateral. Meskipun, ketentuan dalam Pasal 1813 KUHPerdata tersebut secara diametral pada hakekatnya bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata khususnya berkaitan dengan  asas/syarat “ADANYA KATA SEPAKAT”.

Ketentuan Pasal 1814 KUHPerdata menegaskan, “si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu
memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.”.

Begitu pula dalam ketentuan  Pasal 1816 KUHPerdata menentukan, “Pengangkatan kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang
belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.”.

Pengecualian terhadap ketentuan perihal berakhirnya kuasa (pemberian kuasa)  lazimnya dilakukan dengan mengenyampingkan ketentuan – ketentuan  mengenai berakhirnya kuasa yang diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPerdata tersebut.
Kuasa yang berisikan klausul yang menyatakan kuasa tersebut tidak dapat
dicabut kembali dan tidak berakhir oleh karena sebab-sebab apapun juga
termasuk sebab – sebab  yang diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816
KUHPerdata, dalam terminus yuridis formal  disebut dengan “KUASA MUTLAK”..

Berdasarkan  ketentuan yang diatur  dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 24 Tahun 1997 (sebelumnya diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor  14 Tahun 1982), kuasauntuk menjual tidak boleh diberikan dalam bentuk KUASA MUTLAK. Namun demikian perlu dipahami bahwa dalam hal pemberian kuasa untuk menjual, maka dilarang dilakukan dalam bentuk Kuasa Mutlak. Sehingga  ketentuan mengenai pemberian  kuasa (dalam Surat Kuasa/Surat Kuasa Khusus) yang tidak berkaitan adanya perjanjian pokok yang menjadi dasar Perjanian Pemberian Kuasa, berlaku  ketentuan – ketentuan mengenai berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana  diatur dalam Pasal 1813, 1814 dan Pasal 1816 KUHPerdata.

Dengan demikian, khusus mengenai KUASA JUAL/MENJUAL  maka berlaku syarat imperatif yaitu kuasa tersebut berakhir apabila terdapad keadaan – keadaan sebagai berikut:

  • Pemberi kuasa meninggal dunia;
  • Dicabut oleh Pemberi Kuasa;
  • Adanya kuasa yang baru, yang mengatur mengenai hal yang sama;

 

Writer and Copy Right:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

______________________________

HIMBAUAN PARTISIPASI:

Sebagai PEMILIK dan PENULIS artikel – artikel dalam Website https://beritahukum-kebijakanpublik.com, saya menyatakan:

  • Mengajak VENDOR untuk memasang iklan pada artikel – artikel di website https://beritahukum-kebijakanpublik.com dengan langsung menghubungi saya;
  • Mempersilahkan rekan – rekan dan khalayak umum untuk mengcopy seluruh konten yang terdapat dalam website https://beritahukum-kebijakanpublik.com. Akan tetapi sebagai ungkapan KEPEDULIAN kiranya berkenan memberikan partisipasi sukarela melalui transfer ke rekening Bank BNI No. 0263783536 atas nama APPE HUTAURUK.

Semoga dengan kepedulian yang diberikan, saya dapat terus berkarya memposting artikel – artikel yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat serta bangsa dan negara.

#SalamPersasaudaraan:
APPE HAMONANGAN HUTAURUK

 

 

LAW  FIRM APPE  HAMONANGAN   HUTAURUK & ASSOCIATES
KETUA  UMUM  DPP LSM  KOMAKOPEPA
AKTIVIS’98

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Gravatar Image
Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "BERITA HUKUM & KEBIJAKAN PUBLIK" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

10 comments

  1. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

News Feed