Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998
Masyarakat Sipil sebagai Arena Pembentukan Norma Antikorupsi
Pendidikan formal dan etika profesi merupakan dua pilar penting dalam membangun budaya hukum berintegritas dari dalam sistem. Subbab ini bergerak ke arena yang berbeda namun tidak kalah strategis: bagaimana masyarakat sipil dan media, sebagai kekuatan yang beroperasi di luar birokrasi dan profesi formal namun menembus kesadaran publik secara luas, berkontribusi dalam pembentukan, pemeliharaan, dan penegakan norma antikorupsi. Dua aktor ini merepresentasikan dimensi kultural dan diskursif dari pemberantasan korupsi yang tidak dapat digantikan oleh intervensi negara seberapa pun komprehensifnya.
Jürgen Habermas memberikan fondasi teoretis yang paling berpengaruh untuk memahami peran masyarakat sipil dalam demokrasi modern. Konsep ruang publik yang dikembangkan Habermas menggambarkan arena diskursif di mana warga negara membentuk opini secara rasional dan kritis, terlepas dari tekanan negara maupun pasar, yang kemudian menghasilkan tekanan legitimasi terhadap kekuasaan politik. Dalam konteks pemberantasan korupsi, ruang publik yang sehat dan aktif berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas informal yang melengkapi dan sering kali mendorong mekanisme akuntabilitas formal: opini publik yang terbentuk melalui perdebatan terbuka dan informasi yang tersedia menciptakan tekanan terhadap pejabat untuk berperilaku dengan integritas bahkan ketika pengawasan formal tidak hadir.
Robert Putnam, melalui konsep modal sosial dan kepercayaan sipil, menunjukkan bahwa masyarakat dengan jaringan asosiasi sipil yang kuat dan norma resiprositas yang terbangun cenderung memiliki pemerintahan yang lebih efektif dan tingkat korupsi yang lebih rendah. Modal sosial yang dimaksud Putnam bukan sekadar jaringan sosial informal, melainkan pola hubungan yang dibangun di atas kepercayaan dan norma kewajiban timbal balik yang melintasi batas kelompok primer. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi lebih mampu mengorganisir tindakan kolektif untuk menuntut akuntabilitas, melaporkan pelanggaran, dan menolak budaya permisif terhadap korupsi. Investasi dalam penguatan masyarakat sipil, dengan demikian, merupakan investasi dalam kapasitas sosial untuk melawan korupsi secara kolektif.
UNCAC secara eksplisit mengakui dimensi ini dengan mewajibkan negara pihak untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, dan komunitas dalam upaya pencegahan korupsi. Di Indonesia, kewajiban ini memiliki landasan hukum domestik yang kuat: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 sama-sama menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi dan mengawasi penyelenggaraan negara, yakni dua prasyarat utama bagi pengawasan sipil yang efektif terhadap korupsi.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998