Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998
Model Pendidikan Integritas Berbasis Sistem yang Terintegrasi
Kohlberg dan Lickona, dari dua tradisi teori moral yang berbeda, sama-sama menegaskan bahwa pembentukan karakter yang autentik tidak dapat berlangsung melalui satu instrumen tunggal atau dalam satu arena kehidupan saja. Kohlberg menekankan stimulasi perkembangan penalaran moral melalui paparan terhadap dilema yang menantang kapasitas berpikir moral; Lickona menekankan pembentukan tiga komponen yang saling menguatkan: moral knowing yakni pengetahuan tentang nilai dan penalaran moral, moral feeling yakni motivasi dan komitmen emosional terhadap nilai, serta moral action yakni kebiasaan dan praktik yang mengekspresikan nilai dalam tindakan nyata. Model pendidikan integritas berbasis nilai konstitusional yang komprehensif harus mengintegrasikan ketiga komponen tersebut dalam desainnya.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menetapkan integritas sebagai salah satu dari lima nilai utama karakter yang harus dikembangkan dalam pendidikan nasional, bersama religiositas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong. Penetapan ini secara formal menempatkan integritas sebagai bagian dari agenda pendidikan karakter nasional yang memiliki landasan regulatoris. Namun, sebagaimana dikritisi dalam subbab-subbab sebelumnya, regulasi formal tentang pendidikan karakter tidak secara otomatis menghasilkan internalisasi nilai yang sesungguhnya. Yang diperlukan adalah desain model yang mengintegrasikan pendidikan formal, pengembangan profesi, praktik kelembagaan, dan keteladanan kepemimpinan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.
Model yang diusulkan terdiri dari empat lapisan yang bekerja secara sinergis. Lapisan pertama, pendidikan formal berbasis konstitusi: dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, kurikulum mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional secara substantif dan progresif, dengan metode yang berkembang dari narasi dan keteladanan di jenjang dasar menuju analisis kasus, refleksi etis, dan keterlibatan praktik di jenjang tinggi. Lapisan kedua, pengembangan profesional berkelanjutan: program sertifikasi dan pendidikan lanjutan bagi penyelenggara negara, aparatur sipil, dan profesional hukum yang secara berkala memperbarui dan menguji komitmen integritas dalam konteks tantangan profesi yang sesungguhnya. Lapisan ketiga, praktik kelembagaan yang mencerminkan nilai: lembaga pendidikan, institusi pemerintah, dan organisasi profesi mendesain proses internal, tata kelola, dan sistem penghargaan-sanksi yang secara konsisten memberi sinyal bahwa integritas adalah nilai yang dihargai dan penyimpangan adalah tindakan yang memiliki konsekuensi. Lapisan keempat, keteladanan kepemimpinan: pemimpin di semua tingkatan secara konsisten mendemonstrasikan nilai konstitusional dalam keputusan dan tindakan yang memiliki biaya politik nyata, bukan sekadar dalam retorika seremonial.
Evaluasi keberhasilan model ini memerlukan instrumen yang melampaui pengukuran pengetahuan normatif. Rothstein, Teorell, dan Transparency International sama-sama mengembangkan kerangka penilaian integritas yang mengukur tidak hanya pengetahuan tentang aturan, melainkan perilaku aktual dalam situasi yang memungkinkan korupsi, persepsi tentang norma yang berlaku dalam lingkungan kerja, dan kepercayaan terhadap sistem. Survei Penilaian Integritas yang dilakukan KPK sejak 2007 merupakan salah satu instrumen evaluasi kelembagaan yang paling komprehensif di tingkat nasional, namun masih memerlukan pendalaman metodologis untuk mengukur perubahan nilai yang sesungguhnya, bukan hanya persepsi permukaan.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998