Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Mahar Politik dan Komodifikasi Kekuasaan
Mahar politik lahir ketika kewenangan partai untuk memberikan pencalonan diperlakukan sebagai barang yang mempunyai harga. Kandidat tidak lagi dinilai terutama berdasarkan kemampuan, rekam jejak, integritas, penerimaan masyarakat, atau kesesuaian dengan program partai. Penilaian bergeser kepada kesanggupannya membiayai pencalonan dan menanggung kebutuhan mesin politik. Sejumlah uang dapat diminta dengan nama biaya survei, kontribusi kampanye, dana saksi, biaya konsolidasi, atau dukungan operasional. Sebagian kebutuhan tersebut memang nyata dalam kegiatan politik. Namun, ketidakjelasan batas antara kontribusi wajar dan pembayaran untuk membeli rekomendasi membuat partai mudah mengubah kewenangan pencalonan menjadi komoditas. Partai tidak lagi bertanya siapa yang paling layak memimpin, tetapi siapa yang paling mampu membayar perjalanan menuju kepemimpinan.
Secara ideal, partai politik menjadi sarana komunikasi politik, sosialisasi, rekrutmen, dan pengelolaan konflik di dalam masyarakat.[1] Fungsi rekrutmen mengharuskan partai membentuk kader, menilai kapasitas, serta menyiapkan calon pemimpin melalui proses yang terbuka dan berjenjang. Namun, fungsi tersebut kehilangan makna ketika pencalonan dapat dinegosiasikan berdasarkan kemampuan finansial. Kader yang bertahun-tahun menjaga organisasi dari tingkat bawah belum tentu memperoleh kesempatan, sedangkan orang yang baru mendekat menjelang pemilihan dapat segera menerima rekomendasi karena membawa modal dan elektabilitas. Political recruitment berubah menjadi political brokerage: partai tidak lagi membentuk pemimpin, tetapi memperantarai orang berduit menuju kekuasaan.
Partai memang membutuhkan dana untuk menjaga organisasi, menjalankan kegiatan, dan menghadapi pemilihan. Subsidi negara serta iuran anggota belum tentu mencukupi seluruh kebutuhan tersebut. Persoalan muncul ketika kebutuhan pembiayaan dijadikan alasan untuk memperdagangkan pencalonan. Ketergantungan kepada sumbangan privat menciptakan insentif agar rekomendasi diperlakukan sebagai sumber pemasukan. Kandidat yang mempunyai dukungan masyarakat tetapi tidak mempunyai modal dapat kalah dari kandidat yang kurang berakar, tetapi sanggup menanggung kebutuhan finansial partai. Pintu kekuasaan tidak lagi dibuka dengan kunci kapasitas; ia dapat dibuka oleh siapa pun yang membawa angka paling meyakinkan dalam negosiasi.
Transaksi tersebut sering disembunyikan melalui bahasa yang dibuat terdengar normal. Pembayaran disebut kontribusi, kesepakatan disebut komitmen, dan harga pencalonan disamarkan sebagai biaya menggerakkan mesin partai. Tidak ada daftar resmi yang menyatakan nilai sebuah rekomendasi karena keterbukaan akan memperlihatkan betapa hak politik telah diperdagangkan. Seluruhnya bergerak melalui pertemuan tertutup, perantara, dan kesepakatan yang sulit dibuktikan. Dari sinilah muncul nomination market, yakni pasar tersembunyi tempat kewenangan partai menawarkan calon dipertukarkan dengan kemampuan kandidat memenuhi kebutuhan elite organisasi.
Pada pemilihan kepala daerah, pertarungan elite memperlihatkan pentingnya penguasaan jaringan, partai, dan sumber daya dalam menentukan kandidat yang dapat memasuki kompetisi.[2] Partai dapat mencalonkan tokoh dari luar organisasi apabila kandidat tersebut dianggap mempunyai popularitas, jaringan, dan kemampuan finansial yang lebih menjanjikan. Keputusan itu mungkin rasional untuk mengejar kemenangan jangka pendek, tetapi merusak kaderisasi dalam jangka panjang. Anggota partai belajar bahwa kesetiaan, kerja organisasi, dan pemahaman ideologi tidak menjamin kesempatan. Pesan yang diterima menjadi sangat sederhana: bertahun-tahun membangun partai dapat dikalahkan dalam satu malam oleh seseorang yang mampu membiayai partai.
Kandidat juga tidak harus mempunyai hubungan ideologis yang kuat dengan partai pengusungnya. Seseorang dapat berpindah kendaraan ketika partai pertama tidak memberikan rekomendasi, sedangkan partai dapat mengubah dukungan apabila muncul kandidat lain yang lebih menjanjikan. Pencalonan tidak lagi mencerminkan ikatan politik yang dibangun melalui kesamaan gagasan dan tanggung jawab programatik. Ia berubah menjadi kesepakatan sementara untuk memenangkan pemilihan. Ideological commitment dikalahkan oleh electoral pragmatism. Partai hanya dibutuhkan untuk menyediakan tiket, sedangkan kandidat hanya diperlukan untuk menghasilkan kemenangan dan sumber pembiayaan.
Keadaan tersebut membuat identitas partai kehilangan arti di mata masyarakat. Program yang disampaikan ketika kampanye sulit dipercaya karena kandidat tidak lahir dari proses kaderisasi dan belum tentu mempunyai ikatan terhadap platform partai. Partai pun kesulitan meminta pertanggungjawaban calon terpilih karena hubungan di antara keduanya sejak awal dibangun melalui transaksi. Kandidat merasa telah membayar dukungan, sedangkan partai merasa telah menjual kendaraan. Ketika hubungan politik dimulai sebagai jual beli, jangan berharap ia berakhir sebagai pengabdian.
Mahar politik mengubah jabatan publik menjadi investasi. Kandidat yang mengeluarkan biaya besar akan menghitung cara mengembalikan modal setelah memperoleh kekuasaan. Anggaran, pengadaan, perizinan, penempatan pejabat, bantuan pemerintah, serta hubungan dengan pelaku usaha dapat dipandang sebagai sumber pengembalian. Jabatan tidak lagi dilihat terutama sebagai amanat, tetapi sebagai aset yang harus menghasilkan keuntungan atau sekurang-kurangnya menutup ongkos perebutannya. Korupsi karena itu tidak selalu lahir setelah seseorang berkuasa. Benihnya dapat ditanam ketika calon pemimpin dipaksa membeli tiket, disiram selama kampanye, lalu dipanen melalui kewenangan negara setelah kemenangan.
Pengembalian modal tidak harus dilakukan dengan mengambil uang negara secara langsung. Pejabat dapat memberikan proyek kepada penyandang dana, membuka akses kepada pengusaha, menempatkan orang tertentu dalam birokrasi, atau menggunakan kebijakan untuk membangun sumber pendanaan bagi pemilihan berikutnya. Semua tindakan dapat dibungkus melalui keputusan administratif yang tampak sah. Perizinan diterbitkan oleh pejabat berwenang, proyek diberikan melalui prosedur, dan promosi jabatan dicatat sebagai kebutuhan organisasi. Namun, di balik legalitas tersebut, kewenangan publik dapat sedang digunakan untuk melunasi biaya transaksi politik. Return on political investment dibayar menggunakan sumber daya yang bukan milik pejabat, melainkan milik masyarakat.
Komodifikasi kekuasaan tidak berhenti pada pembelian rekomendasi. Setelah tiket diperoleh, kandidat kembali membeli berbagai unsur yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan: dukungan elite lokal, jasa perantara, publikasi media, hasil survei, mobilisasi massa, kesetiaan tim, dan suara pemilih. Demokrasi berubah menjadi rangkaian pasar yang memperjualbelikan akses pada setiap tahap. Kajian politik uang menunjukkan bahwa jaringan personal dan perantara mempunyai peranan penting dalam mendistribusikan sumber daya kandidat kepada pemilih.[3] Setiap pihak mengambil bagian dari nilai kekuasaan yang sedang diperebutkan. Ketika kandidat menang, seluruh jaringan tersebut datang membawa tagihan.
Tim pemenangan meminta jabatan, penyandang dana mengharapkan proyek, elite partai menuntut akses, perantara politik meminta fasilitas, sedangkan kelompok pendukung menginginkan perlindungan. Kandidat terpilih tidak memasuki pemerintahan sebagai orang yang bebas menyusun kebijakan berdasarkan kebutuhan rakyat. Ia membawa rantai utang yang terbentuk sejak pencalonan. Semakin mahal ongkos kemenangan, semakin banyak kepentingan yang harus dibayar. Pejabat belum sempat melayani rakyat karena meja kerjanya telah lebih dahulu dipenuhi tagihan dari orang-orang yang merasa berjasa mengantarkannya ke jabatan.
Transaksi tersebut merusak pertanggungjawaban setelah pemilihan. Kandidat terpilih memang membawa janji kepada masyarakat, tetapi juga membawa kewajiban kepada partai, penyandang dana, tim pemenangan, perantara, serta elite pendukung. Tuntutan jaringan jauh lebih konkret daripada tuntutan pemilih. Masyarakat meminta pelayanan yang lebih baik, sedangkan pendukung meminta proyek tertentu. Rakyat menuntut kebijakan yang adil, sementara penyandang dana menginginkan izin dan konsesi. Ketika kepentingan itu bertentangan, pejabat cenderung mendahulukan pihak yang dapat membiayai atau menghancurkan karier politiknya. Pemilih mempunyai hak meminta pertanggungjawaban, tetapi pemodal mempunyai alat untuk memaksa pembayaran.
Mahar politik juga menciptakan ketergantungan yang berulang. Untuk mempertahankan jabatan, pejabat harus menyiapkan biaya bagi pemilihan berikutnya. Ia menggunakan masa kekuasaan pertama untuk membangun modal politik dan ekonomi bagi kompetisi selanjutnya. Proyek, bantuan, promosi birokrasi, dan hubungan dengan pengusaha diarahkan agar menghasilkan dukungan baru. Terbentuklah cycle of political extraction: jabatan diperoleh dengan uang, kewenangan digunakan untuk menghasilkan uang, lalu uang tersebut dipakai untuk mempertahankan jabatan. Kekuasaan tidak lagi bekerja untuk menyelesaikan persoalan rakyat; ia bekerja untuk membiayai dirinya agar tidak pernah meninggalkan kekuasaan.
Akibat lainnya adalah rusaknya birokrasi. Pejabat yang telah mengeluarkan biaya besar dapat memandang jabatan-jabatan di bawahnya sebagai bagian dari mekanisme pengembalian modal. Promosi dan mutasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh kompetensi, tetapi oleh kesanggupan memberikan dukungan dan menjaga kepentingan penguasa. Aparatur yang ingin memperoleh posisi strategis didorong membangun kedekatan, bukan meningkatkan kualitas pelayanan. Dari pucuk pemerintahan, logika transaksi bergerak ke bawah dan mengubah birokrasi menjadi jaringan setoran. Mahar yang dibayar di pintu pencalonan akhirnya ditagihkan kepada seluruh tingkat pemerintahan, lalu beban terakhirnya dipindahkan kepada rakyat melalui pelayanan yang buruk dan kebijakan yang korup.
Mahar politik bukan sekadar pelanggaran etik dalam proses pencalonan. Ia merupakan mata rantai yang menghubungkan transaksi partai, mahalnya kampanye, utang politik, korupsi kebijakan, penundukan birokrasi, dan lemahnya pelayanan publik. Selama rekomendasi dapat diperdagangkan, partai tidak berfungsi sebagai lembaga yang memilih calon terbaik, tetapi sebagai pemegang izin masuk menuju kekuasaan. Selama jabatan diperlakukan sebagai investasi, kewenangan negara akan terus ditekan untuk menghasilkan keuntungan privat. Larangan hukum terhadap pemberian imbalan tidak akan cukup apabila proses pencalonan tetap tertutup dan kebutuhan pendanaan partai tidak pernah dibuka secara jujur.
Pada akhirnya, negara memang tidak melelang jabatan melalui pengumuman resmi. Tidak ada papan yang mencantumkan harga kursi kepala daerah, anggota parlemen, atau pejabat pemerintahan. Namun, kekuasaan tetap dapat jatuh kepada pihak yang mampu memberikan penawaran tertinggi di pasar politik. Rakyat baru diminta memilih setelah transaksi pencalonan selesai, sementara kandidat terpilih memasuki jabatan dengan membawa kewajiban yang tidak pernah diketahui pemilih. Mahar politik adalah penghinaan paling rapi terhadap kedaulatan rakyat: partai menjual pintu masuk kekuasaan, kandidat membeli tiketnya, pemodal membiayai perjalanannya, dan rakyat hanya dipanggil untuk mengesahkan transaksi tersebut melalui kotak suara.
[1] Miriam Budiardjo, op. cit., hlm. 397–405.
[2] Abdul Chalik, op. cit., hlm. 39–58.
[3] Burhanuddin Muhtadi, op. cit., hlm. 212–259.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998