Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Karakter Lex Specialis dan Implikasinya bagi Sistem Hukum Pidana
Hukum pidana antikorupsi di Indonesia berdiri di atas fondasi prinsip lex specialis derogat legi generali — prinsip bahwa norma hukum yang lebih khusus mengesampingkan norma yang lebih umum dalam hal terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian di antara keduanya. Kedudukan hukum antikorupsi sebagai lex specialis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan sekadar persoalan hierarki normatif formal, melainkan mencerminkan pengakuan substantif bahwa korupsi memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dari kejahatan pada umumnya sehingga memerlukan kerangka normatif tersendiri.
Karakteristik yang membedakan korupsi dari kejahatan biasa — dan yang menjadi justifikasi bagi perlakuan khusus yang diterimanya dalam sistem hukum — mencakup beberapa dimensi. Pertama, dimensi jabatan: sebagian besar delik korupsi hanya dapat dilakukan oleh orang yang memegang kewenangan publik atau yang dipercaya untuk mengelola kepentingan publik, sehingga ia merupakan kejahatan yang secara inheren terkait dengan posisi kepercayaan yang memberikan peluang dan sekaligus menjadi basis dari pelanggaran tersebut. Kedua, dimensi sistemik: korupsi seringkali tidak bersifat isolatif melainkan merupakan bagian dari jaringan atau pola yang terorganisasi, sehingga pendekatannya memerlukan instrumen yang mampu menangani kompleksitas jaringan tersebut. Ketiga, dimensi dampak: korupsi menghasilkan kerugian yang bersifat difus — tidak selalu dapat dikaitkan secara langsung dengan korban individual yang dapat diidentifikasi — sehingga konstruksi hukum yang semata-mata berorientasi pada relasi pelaku-korban individual tidak dapat menangkapnya secara adequate.
Namun status lex specialis juga menghasilkan ketegangan normatif yang tidak sederhana. Setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip umum hukum pidana harus dapat dibenarkan secara proporsional — ia harus perlu, memadai, dan tidak berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketika penyimpangan dari prinsip-prinsip umum melampaui batas proporsionalitas ini, ia berpotensi melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa yang dilindungi oleh prinsip negara hukum, bahkan ketika tujuan dari penyimpangan tersebut adalah pemberantasan korupsi yang merupakan kepentingan publik yang legitimate.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998