Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Perlindungan Konsumen dan Urgensinya Terhadap Klausula Baku Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pengertian perlindungan konsumen, sebagaimana tertuang dalam konstruksi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Frasa “segala upaya” menunjukkan bahwa negara dituntut untuk hadir secara proaktif, tidak hanya melalui intervensi legislasi, tetapi juga melalui yurisprudensi dan tindakan eksekutif. Dalam ruang lingkup e-commerce, urgensi utama dari penerapan perlindungan hukum ini berpusat pada perlawanan terhadap hegemoni kontrak standar atau yang dikenal dengan istilah “Klausula Baku”. Klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat, di mana konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perumusannya dan hanya dihadapkan pada pilihan “terima atau tinggalkan” (take it or leave it). Penggunaan klausula baku dalam platform e-commerce (yang umumnya dibalut dalam halaman Terms and Conditions atau Privacy Policy) memang tidak dapat dihindari guna menjangkau efisiensi bisnis, memangkas biaya transaksi, dan melayani jutaan pengguna secara masif. Akan tetapi, kebebasan yang diberikan oleh format ini sering disalahgunakan oleh penyelenggara e-commerce untuk mencantumkan “Klausula Eksonerasi”—yaitu pasal-pasal yang secara arogan membatasi, mengalihkan, atau bahkan menghapuskan sama sekali tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang menimpa konsumen. Misalnya, klausul yang menyatakan bahwa “penjual tidak bertanggung jawab atas hilangnya paket di pihak ekspedisi” atau “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dengan alasan apa pun meski terdapat cacat pabrik”. Tindakan ini jelas-jelas mencederai keadilan perdata. Dari perspektif hukum keperdataan, penyisipan klausula eksonerasi merupakan wujud penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang sangat bertentangan dengan asas kepatutan dan asas iktikad baik. Di sinilah pengertian perlindungan konsumen menemukan urgensi absolutnya. Hukum perdata, yang ditopang oleh kaidah imperatif UUPK, menegaskan bahwa segala bentuk klausula baku yang memberatkan dan memindahkan tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak adalah batal demi hukum (nietig). Upaya perlindungan ini tidak ditujukan untuk memanjakan konsumen secara berlebihan, melainkan sebagai instrumen rekayasa yudisial untuk membongkar kontrak yang eksploitatif, memulihkan asas proporsionalitas, serta mengembalikan muruah hukum perikatan pada titik keadilan komutatif di tengah derasnya arus komersialisasi digital.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998