Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Hukum Acara Pengadilan Pajak
Hukum Acara Pengadilan Pajak adalah serangkaian norma hukum formil yang mengatur tata cara, prosedur, dan aturan main bagi para pihak (Wajib Pajak dan Fiskus) untuk menyelesaikan Sengketa Pajak di hadapan majelis hakim. Hukum acara ini diatur secara khusus (lex specialis) di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada umumnya. Kekhususan ini diperlukan karena sengketa pajak melibatkan elemen hitung-hitungan finansial yang kompleks, dokumen transaksi bisnis yang ekstensif, dan kebutuhan penyelesaian yang cepat agar penerimaan kas negara tidak terhambat terlalu lama.
Salah satu prinsip paling esensial dalam Hukum Acara Pengadilan Pajak adalah “asas keaktifan hakim” (dominus litis) yang digabungkan dengan sistem “pembuktian bebas”. Berbeda dengan perdata di mana kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, Pengadilan Pajak bertujuan mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya) atas beban pajak yang seharusnya dibayar. Hakim pajak tidak terikat secara kaku pada alat bukti tertentu dan memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan alat bukti berdasarkan keyakinannya. Dalam proses persidangan, baik melalui pemeriksaan persiapan maupun pemeriksaan dalam persidangan utama, beban pembuktian umumnya diletakkan secara seimbang sesuai dengan siapa yang mendalilkan sesuatu, namun sering kali Wajib Pajak yang memiliki kewajiban utama untuk membuktikan bahwa pembukuannya benar dan SKP yang dikeluarkan Fiskus tidak berdasar.
Selain itu, hukum acara ini juga terus mengalami modernisasi. Dalam rangka menciptakan efisiensi dan transparansi, Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai regulasi seperti Perma Nomor 1 Tahun 2019 juncto Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (e-court). Hal ini mengubah lanskap proses beracara di Pengadilan Pajak menjadi lebih modern, di mana proses pendaftaran surat banding, pertukaran dokumen jawaban, replik, duplik, hingga pemberitahuan putusan dapat dilakukan secara daring (online). Namun demikian, penerapan hukum acara yang ketat seperti batas waktu pengajuan banding (biasanya 3 bulan) yang bersifat absolut dan fatal bila dilanggar menuntut kedisiplinan dan kecermatan Wajib Pajak.Kesalahan dalam pemahaman hukum acara dapat menyebabkan gugurnya hak substantif Wajib Pajak meskipun secara materiil mereka mungkin benar.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998