Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Sengketa Pajak
Sengketa Pajak merupakan muara dari kebuntuan komunikasi dan perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan Fiskus terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak didefinisikan sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Definisi normatif ini menegaskan bahwa sengketa pajak secara spesifik merupakan bagian dari sengketa tata usaha negara yang bersifat khusus (lex specialis), yang lahir akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di bidang perpajakan yang merugikan kepetingan Wajib Pajak.
Secara konseptual dan empiris, sengketa pajak umumnya bermula dari proses pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam sistem Self-Assessment, laporan Wajib Pajak (SPT) dianggap benar hingga dibuktikan sebaliknya oleh Fiskus. Sengketa muncul ketika Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak masih memiliki utang pajak yang lebih besar daripada yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Perbedaan ini bisa bersumber dari sengketa yuridis (perbedaan penafsiran norma aturan pajak yang ambigu atau tumpang tindih) maupun sengketa pembuktian/faktual (perbedaan pengakuan keabsahan dokumen, biaya, atau transaksi finansial).Apabila Wajib Pajak tidak sependapat dengan ketetapan tersebut, hukum menyediakan ruang penyelesaian di ranah administratif (internal DJP) melalui mekanisme permohonan Keberatan.
Namun, ketika Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Fiskus tetap tidak memuaskan dan dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi Wajib Pajak, sengketa ini akan bereskalasi menjadi sengketa hukum di ranah yudisial. Selain sengketa penetapan pajak (yang berujung pada Banding), sengketa pajak juga mencakup sengketa terkait pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, atau keputusan lain yang tidak berhubungan langsung dengan ketetapan besaran pajak, yang mana proses perlawanannya dilakukan melalui mekanisme Gugatan. Dinamika politik hukum dalam penyelesaian sengketa pajak menuntut adanya institusi penyelesaian sengketa yang benar-benar independen dan imparsial, mengingat sengketa ini menghadapkan warga negara secara langsung dengan kekuatan finansial dan otoritas administratif negara.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998