PEKERJA GIG EKONOMI

Berita Hukum119 Views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PEKERJA GIG EKONOMI

Pekerja gig economy merujuk pada pergeseran paradigma ketenagakerjaan yang menjauh dari pola pekerjaan konvensional berjangka panjang menuju model kerja berbasis tugas atau proyek jangka pendek (on-demand)[1]. Pekerja gig economy merupakan individu yang menawarkan tenaga, keterampilan, maupun jasa secara mandiri dan fleksibel melalui perantara platform digital atau aplikasi daring yang dikelola oleh perusahaan teknologi[2]. Berbeda dengan pekerja formal yang terikat pada jam kerja tetap, lokasi kantor tertentu, serta kontrak kerja konvensional, pekerja dalam ekosistem ini memperoleh penghasilan berdasarkan setiap unit pekerjaan atau transaksi yang berhasil mereka selesaikan[3]. Fleksibilitas tersebut sering kali dipromosikan sebagai kebebasan bagi pekerja untuk menentukan kapan, di mana, dan seberapa lama mereka ingin bekerja[4]. Namun, di balik narasi kemandirian tersebut, aktivitas ekonomi mereka sesungguhnya dimediasi, diawasi, dan dikendalikan secara ketat oleh arsitektur teknologi milik perusahaan platform[5].

Dalam kajian hukum ketenagakerjaan kontemporer, fenomena pekerja gig economy umumnya dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan sifat pelaksanaannya, yakni pekerja berbasis awan (cloudwork atau crowdwork) yang menyelesaikan tugas secara jarak jauh melalui internet, serta pekerja berbasis lokasi (location-based gig work) yang menuntut kehadiran fisik di wilayah geografis tertentu[6]. Keberadaan pekerja gig economy menimbulkan tantangan yuridis yang kompleks karena karakteristik kerja mereka berada di wilayah abu-abu antara pekerja/buruh tradisional dan wirausahawan independen[7]. Di satu sisi, mereka menanggung sendiri biaya modal operasional, risiko kerusakan alat kerja, serta ketidakpastian pendapatan harian layaknya pelaku usaha mandiri[8]. Di sisi lain, mereka tidak memiliki kendali atas penetapan harga jasa, akses langsung terhadap basis data konsumen, maupun kebebasan menentukan syarat transaksi, karena seluruh mekanisme pasar dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan penyedia platform digital[9]. Akibatnya, pekerja gig economy kerap berada dalam posisi tawar yang lemah dan rentan kehilangan jaminan hak-hak dasar ketenagakerjaan yang selama ini melekat pada hubungan kerja formal[10].

 

[1] Lalu Husni. Omnibus Law dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Pasca UU No. 6 Tahun 2023. Jakarta Selatan: Damera Press. 2024.  hlm. 19.

[2] Jeremias Prassl. Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy. Oxford: Oxford University Press. 2022. hlm. 20.

[3] Ibid., hlm. 22.

[4] Ibid., hlm. 24.

[5] Ibid., hlm. 27.

[6] Ibid., hlm. 30.

[7] Roni Saragih. Transformasi Hukum Ketenagakerjaan di Era Digital. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2023. hlm. 59.

[8] Ibid., hlm. 62.

[9] Ibid., hlm. 66.

[10] Ibid., hlm. 68.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed