
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
SUBJEK HUKUM DAN HAK KEPERDATAAN ANAK
Dalam tatanan ilmu hukum perdata, subjek hukum (persoon) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menurut hukum berhak dan berkewajiban untuk menyandang hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum.[1] Manusia secara kodrati merupakan pendukung hak dan kewajiban sejak ia dilahirkan hingga meninggal dunia, termasuk anak-anak.[2] Kendati demikian, hukum perdata membedakan antara kecakapan bertindak (bekwaamheid) dengan kedudukan sebagai subjek hukum.[3] Anak-anak dikategorikan sebagai pihak yang belum cakap bertindak melakukan perbuatan hukum (handelingsonbekwaam), sehingga segala kepentingan keperdataannya diwakili oleh orang tua atau wali. Meskipun demikian, kapasitas dasar sebagai penyandang hak tetap melekat secara mutlak dan tidak boleh direduksi. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak keperdataan yang sangat fundamental bagi anak, karena pendidikan berfungsi sebagai modalitas utama untuk membangun kapasitas kognitif, intelektual, dan profesional yang akan mereka gunakan kelak ketika menginjak usia dewasa guna menandatangani kontrak, mengelola aset, serta melangsungkan kehidupan bermasyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, eksistensi hak keperdataan ini bersifat inheren dan tidak terpisahkan dari harkat martabat manusia.[4]
Footnote:
[1] C.S.T. Kansil. 2011. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 43.
[2] Ibid., hlm. 46.
[3] Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa. hlm. 60.
[4] Ibid., hlm. 66.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
