Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998
Implikasi Reformasi: Melampaui Pendekatan Represif
Pemahaman tentang korupsi sebagai praktik sosial yang terinstitusionalisasi memiliki implikasi yang sangat konkret bagi strategi reformasi. Pertama dan paling mendasar: pendekatan yang semata-mata bersandar pada penindakan pidana tidak memadai untuk membongkar institusionalisasi korupsi. North mengingatkan bahwa institusi informal, yakni norma, konvensi, dan kode perilaku yang diproduksi secara sosial, jauh lebih persisten daripada aturan formal dan tidak dapat diubah hanya melalui dekrit atau undang-undang. Penegakan hukum yang keras dapat menindak pelanggar individual dan memberikan efek jera jangka pendek, namun tidak dapat mengubah norma informal dan struktur insentif yang terus mereproduksi praktik koruptif.
Lambsdorff menekankan pentingnya pendekatan yang mengubah kalkulasi biaya-manfaat korupsi tidak hanya melalui peningkatan risiko tertangkap, tetapi terutama melalui restrukturisasi insentif yang mengurangi kesempatan dan meningkatkan manfaat dari perilaku berintegritas. Dalam praktiknya, ini berarti reformasi sistem pengadaan yang meminimalkan diskresi pejabat dan memaksimalkan transparansi, reformasi sistem renumerasi aparatur yang memutus logika ‘kompensasi informal’, serta penguatan sistem perlindungan bagi pelapor pelanggaran sehingga pelaporan korupsi menjadi pilihan yang aman dan bermartabat.
Paul Collier dan Michael Johnston sama-sama menekankan bahwa reformasi antikorupsi yang berkelanjutan memerlukan perubahan pada level sistem, bukan hanya level aktor. Ini berarti mendesain ulang prosedur birokrasi untuk mengurangi peluang ekstraksi, membangun mekanisme audit dan pengawasan yang benar-benar independen dari jaringan patron klien yang diauditnya, serta memastikan bahwa sanksi institusional terhadap organisasi yang gagal mencegah korupsi cukup kuat untuk mengubah perilaku pimpinan.
Transformasi budaya organisasi merupakan dimensi reformasi yang paling sulit namun paling tidak dapat dihindari. Organisasi yang telah mengembangkan norma informal koruptif sebagai bagian dari cara kerjanya tidak akan berubah hanya melalui pelatihan antikorupsi yang bersifat seremonial atau penandatanganan pakta integritas yang tidak memiliki konsekuensi riil. Perubahan budaya organisasi memerlukan kepemimpinan yang konsisten menunjukkan integritas dalam tindakan sehari-hari, sistem penghargaan dan sanksi yang nyata-nyata membedakan perilaku berintegritas dari perilaku koruptif, serta ruang yang aman bagi anggota organisasi untuk menolak tekanan koruptif tanpa khawatir akan pembalasan dari struktur kekuasaan di atasnya. Korupsi yang terinstitusionalisasi adalah produk dari proses sosial yang panjang, dan pembongkarannya memerlukan proses yang panjang, konsisten, dan melibatkan seluruh lapisan sistem: dari desain regulasi dan kelembagaan.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998