Hukum dan Kekuasaan

KRIMINALISASI DAN PENALISASI

Hukum dan Kekuasaan|May 14, 2021May 15, 2021

KRIMINALISASI DAN PENALISASI Dalam bukunya yang berjudul “TEORI – TEORI DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA” ahli hukum pidana MULADI dan BARDA NAWAWI

CONTOH SURAT KONFIRMASI DAN KLARIFIKASI KEPADA GUBERNUR MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN

Hukum dan Kekuasaan|January 5, 2021March 15, 2021

CONTOH SURAT KONFIRMASI DAN KLARIFIKASI KEPADA GUBERNUR MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN Jakarta, 12 Nopember 2007 No. : 039/SDP&AH./XI –12/2007 Lamp. : Dokumen Pendukung

POLITIK HUKUM PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Hukum dan Kekuasaan|January 4, 2021March 18, 2021

POLITIK HUKUM PEMIDANAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Konsep “PIDANA” (punishment, straf) dalam hukum pidana tidak memiliki arti yang konvensional, akan tetapi memiliki

ASAS – ASAS YANG PARADIGMATIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Hukum dan Kekuasaan|January 2, 2021May 27, 2021

ASAS – ASAS YANG PARADIGMATIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN Pedoman formal yang telah

SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN

Hukum dan Kekuasaan|January 2, 2021March 20, 2021

SISTEM PEMAKSAAN SEKUNDER PENEGAKKAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KELAMBANAN PROSES PERADILAN Menurut Alvin Toffler dalam bukunya Power Shift, “pada setiap kehidupan masyarakat

PENEGAKKAN HUKUM YANG DISKRIMINATIF (TEBANG PILIH)

Hukum dan Kekuasaan|January 2, 2021March 21, 2021

PENEGAKKAN HUKUM YANG DISKRIMINATIF (TEBANG PILIH) Ketentuan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dengan tegas menyebutkan “Setiap orang berhak atas

DASAR DAN PRASARANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Hukum dan Kekuasaan|December 31, 2020March 26, 2021

DASAR DAN PRASARANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Tiap – tiap organisasi dalam arti keseluruhan fungsi – fungsinya mempunyai arah dan tujuan yang

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA

Hukum dan Kekuasaan|December 29, 2020April 1, 2021

KUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA Konstitusi adalah kumpulan asas – asas yang menyesuaikan kekuasaan pemerintah dan hak – hak yang diperintah serta

NEGARA sebagai suatu FENOMENA ORGANISASI MASYARAKAT

Hukum dan Kekuasaan|December 27, 2020April 4, 2021

NEGARA sebagai suatu FENOMENA ORGANISASI MASYARAKAT Secara umum, pengertian Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari

BEBERAPA DOKTRIN DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

Hukum dan Kekuasaan|December 22, 2020December 22, 2020

BEBERAPA DOKTRIN DEFINISI HUKUM TATA NEGARA Menurut van Vollenhoven: Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA HUKUM

Category: Hukum dan Kekuasaan