Skip to content
January 16, 2021
beritahukum-kebijakanpublik.com
  • Add a Menu
beritahukum-kebijakanpublik.com
  • Beranda
  • Shop
  • Adat Istiadat
  • Berita
  • BERITA ONLINE
  • Desa dan Kota
  • Hak Asasi Manusia
  • Hukum
  • Hukum dan Kekuasaan
  • HUMOR
  • Jurnal Kampus
  • Kebijakan Publik
  • Kebudayaan
  • Kesusasteraan
  • Kriminal
  • Nasional
  • Penelitian, Investigasi dan Pengamatan
  • Pengabdian Masyarakat
  • Politik
  • Religi
  • Serba Serbi
  • Sosial Kemasyarakatan
  • Terminologi
  • Varia Peradilan
  • Wawasan Kebangsaan
  • Uncategorized
December 11, 2020

TANAH – TANAH ASSETS  INSTANSI PEMERINTAH

HUKUM PENANAMAN MODAL

TANAH – TANAH ASSETS  INSTANSI PEMERINTAH   Secara umum, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan Institusi atau  Instansi Pemerintah, antara

Related News
UNSUR – UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PERKEMBANGAN PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBELUM DAN SETELAH TAHUN 1919
Head Lines
REWARDS OF PERSEVERANCE
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN
QUO VADIS EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT? KEPENTINGAN NEGARA DAN RAKYAT YANG TERABAIKAN
ASAS – ASAS YANG PARADIGMATIK MENURUT  UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
FILSAFAT YUNANI  DAN MASALAH – MASALAH POKOK FILSAFAT HUKUM
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ARTI KATA YURISPRUDENSI

Berita Terbaru+

  • Popular
  • Comments

Category: HUKUM PENANAMAN MODAL

DARURAT TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA

DARURAT TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA

HUKUM PENANAMAN MODAL|6 days agoJanuary 11, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

DARURAT TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA Pada umumnya, sumber daya alam (natural resources) berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam  yang dapat diperbaharui dan

CONTOH SURAT KUASA PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PENGADILAN NEGERI

CONTOH SURAT KUASA PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PENGADILAN NEGERI

HUKUM PENANAMAN MODAL|January 5, 2021January 5, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

PEMERIKSAAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PENGADILAN NEGERI SURAT KUASA KHUSUS Nomor: 009/AR & Ass./SK.3/XII Yang bertanda tanda tangan dibawah ini: Nama         :

HUKUM PENANAMAN MODAL

HUKUM PENANAMAN MODAL

HUKUM PENANAMAN MODAL|January 3, 2021January 3, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

HUKUM PENANAMAN MODAL   PASAR MODAL merupakan kegiatan/aktivitas  yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek/saham, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek

EFEKTIVITAS KONTRAK/KLAUSUL  ARBITRASE SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH BUSINESS

EFEKTIVITAS KONTRAK/KLAUSUL  ARBITRASE SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH BUSINESS

HUKUM PENANAMAN MODAL|January 2, 2021January 2, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

EFEKTIVITAS KONTRAK/KLAUSUL  ARBITRASE SEBAGAI SUATU ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH BUSINESS   Kontrak Arbitrase adalah suatu kesepakatan (sebelum atau setelah terjadinya sengketa) antara pihak

KILAS PANDANG  HUKUM PENANAMAN MODAL

KILAS PANDANG  HUKUM PENANAMAN MODAL

HUKUM PENANAMAN MODAL|December 31, 2020December 31, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

KILAS PANDANG  HUKUM PENANAMAN MODAL   PASAR MODAL merupakan kegiatan/aktivitas  yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek/saham, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta

CONTOH SURAT PENGADUAN KEPADA PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN SENGKETA KEPENGURUSAN KOPERASI

CONTOH SURAT PENGADUAN KEPADA PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN SENGKETA KEPENGURUSAN KOPERASI

HUKUM PENANAMAN MODAL|December 31, 2020December 31, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

CONTOH SURAT PENGADUAN KEPADA PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN SENGKETA KEPENGURUSAN KOPERASI   Jakarta,  17  Nopember 2014 Nomor       : 053/AR&Ass./Pengaduan – PT. BPR./XI/20014 Lampiran   

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN

HUKUM PENANAMAN MODAL|December 30, 2020December 30, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

CONTOH SURAT PERINGATAN DARI PERUSAHAAN ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB KERJA OLEH  KARYAWAN   SURAT PERINGATAN I (PERTAMA)   Jakarta, 24 September 2014

KELALAIAN KONTRIBUTOR (CONTRIBUTORY NEGLIGENCE) & KELALAIAN KOMPARATIF (COMPARATIVE NEGLIGENCE)

KELALAIAN KONTRIBUTOR (CONTRIBUTORY NEGLIGENCE) & KELALAIAN KOMPARATIF (COMPARATIVE NEGLIGENCE)

HUKUM PENANAMAN MODAL|December 29, 2020December 29, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

KELALAIAN KONTRIBUTOR (CONTRIBUTORY NEGLIGENCE) & KELALAIAN KOMPARATIF (COMPARATIVE NEGLIGENCE)   I. KELALAIAN KONTRIBUTOR (CONTRIBUTORY NEGLIGENCE) Doktrin kelalaian kontributor (contributory negligence) yang merupakan

UNSUR – UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

UNSUR – UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

HUKUM PENANAMAN MODAL|December 29, 2020December 29, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

UNSUR – UNSUR DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM   Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung

PERKEMBANGAN PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM  SEBELUM DAN SETELAH TAHUN 1919

PERKEMBANGAN PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBELUM DAN SETELAH TAHUN 1919

HUKUM PENANAMAN MODAL|December 27, 2020December 27, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

PERKEMBANGAN PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBELUM DAN SETELAH TAHUN 1919 Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) berbunyi

  • 1
  • 2
  • Next
beritahukum-kebijakanpublik.com
Certified Law-firm & Consultation: +62812 1350 2002
Theme Newkarma Design by Gian MR
id Indonesian
en Englishid Indonesian
error: Content is protected !!