oleh

DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

 

Karakteristik  dari demokrasi konstitusional ialah “gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang – wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan – pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi; maka dari itu sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi” (constitutional government). Jadi, constitutional government  identik  dengan limited government atau restrained government. Sehubungan dengan telaah mengenai demokrasi, “Prof. Sidney Hook menguraikan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan – keputusan penting pemerintah, atau garis kebijaksanaan di belakang keputusan – keputusan tersebut, secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi yang diperintah. Hal ini membuat demokrasi secara esensial merupakan konsep politik, bahkan apabila ia digunakan, dan kadang – kadang disalahgunakan, untuk menggolong – golongkan institusi non politik”.[1]

Prinsip dasar  bahwa “kekuasaan Pemerintah perlu dibatasi”,  telah dirumuskan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, dengan menyatakan  bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan oleh manusia dan  pada diri manusia  tanpa kecuali melekat banyak kelemahan atau kekurangan. Lord Acton mengemukakan postulat  yang terkenal berbunyi  sebagai berikut: “Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan  tak terbatas pasti akan mdenyalahgunakannya).

Pada  akhir abad ke – 19  “DEMOKRASI KONSTITUSIONAL”  muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit dan relevan, yang secara yuridis dirumuskan dalam prinsip – prinsip Rechtsstaat (Negara Hukum) dan Rule of Law, dengan doktrin  bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak – hak azasi dari warga negara. Oleh karena itu kekuasaan (power, authority)  harus dipisahkan dan dibatasi secara tegas, sehingga kesempatan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari atau setidak – tidaknya  diperkecil, yaitu dengan cara mendistribusikan atau membagi kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas)  kepada beberapa orang atau badan/lembaga, tidak boleh dikonsentrasikan pada  satu orang atau satu badan/lembaga.

Meskipun secara historis,  demokrasi baru pada akhir abad ke – 19 mencapai wujud yang konkrit, tetapi demokrasi  sebenarnya sudah mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke – 15 dan ke – 16. Selanjutnya  demokrasi abad ke -19 memiliki karakteristik dengan adanya  beberapa asas yang menjadi dasar, seperti  kebebasan manusia terhadap segala bentuk kekangan dan kekuasaan sewenang – wenang baik di bidang agama, maupun di bidang pemikiran serta di bidang politik. Jaminan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia dianggap paling penting dan utama. Negara hanya berfungsi  sebagai Penjaga Malam (Nachtwachtersstaat) yang hanya  campur tangan dalam kehidupan rakyatnya dalam batas – batas yang sangat sempit.

Demokrasi tidak merupakan ide atau gagasan yang bersifat “STATIS”,  akan tetapi dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman dan peradaban umat manusia. Oleh karena itu, dalam perkembangan demokrasi, sekitar  abad ke – 20, terutama sesudah Perang Dunia  II, NEGARA DEMOKRATIS  telah merubah paradigma yaitu dari pandangan semula bahwa  “peranan negara hanya terbatas pada mengurus kepentingan bersama”, kemudian  dianggap bahwa negara turut  bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus aktif berusaha untuk menaikkan taraf kehidupan warga negaranya. Gagasan ini dituangkan dalam konsep mengenai Negara Kesejahteraan (Welfare Satate) atau Social Service State. Demokrasi dalam abad ke – 20 tidak lagi membatasi diri pada aspek politik saja seperti dalam abad ke – 19, tetapi mengalami perkembangan secara evolusioner dan meluas sehingga mencakup juga segi – segi ekonomi sehingga demokrasi menjadi demokrasi ekonomis. Perkembangan ini telah terjadi secara pragmatis sebagai hasil dari usaha mengatasi tantangan – tantangan yang dihadapi dalam abad ke – 20. Bersesuaian dengan deskripsi diatas, Kuntjoro Purbopranoto mengatakan, “Kalau dulu tugas/tujuan pemerintahan itu hanya membuat dan mempertahankan hukum atau  dengan kata lain: hanya menjaga ketertiban dan ketenteraman (orde en rust) saja. Tetapi sekarang tujuan/tugas pemerintahan tidak hanya melaksanakan undang – undang (legis executio) – menurut Maurice Duverger dan Hans Kelsen – atau untuk merealisir kehendak negara (Staatswil; general will) – Jellinek, tetapi lebih luas dari itu, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum (service publique, public service) – demikian antara lain Kranenburg dan Malezieu”. [2]

 

 

 

Penulis: Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.

[1] Satya Arinanto, Hukum dan Demokrasi, Penerbit Ind – Hill – C0, Jakarta, Tahun 1991, hlm. 4.

[2] Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara, Penerbit Alumni, Bandung, Tahun 1981, hlm.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

News Feed