by

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA  PIDANA

UNIVERSITAS MPU TANTULAR
JAKARTA
_________________________________

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PERKARA  PIDANA

 

JAKSA PENUNTUT UMUM adalah lembaga yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan fungsi “penuntutan” dan “pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan”. Pelaksanaan Putusan Hakim/Pengadilan  disebut juga execution/executie merupakan tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Selain itu Penuntut Umum juga bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim/Majelis Hakim atau Pengadilan  yang berisi suatu perintah tertentu. Ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dipertegas dalam Pasal 270 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Merujuk pada rumusan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, seyogyanya secara serta merta setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengadilan maka secara serta merta demi hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) perkara pidana.  Tetapi sering dalam kenyataan praktek peradilan pidana tidak demikian. Banyak fenomena dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif  dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Keadaan demikian dapat terjadi karena penafsiran yang keliru seolah – olah terdapat  dikotomi ketentuan hukum antara  Pasal 270 KUHAP  dengan   Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan yang demikian menimbulkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai  kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

Implikasi yuridis dari dikotomi pemahaman antar – institusi yang demikian, mengakibatkan tidak jelasnya konsep pelaksanaan putusan (execution/executie) dalam perkara pidana. Sehingga untuk menyikapi kesimpangsiuran yang demikian maka pihak – pihak yang berkepentingan harus mengajukan “PERMOHONAN KETERANGAN INKRACHT” dan “PERMOHONAN PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN” kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berhubungan dengan yurisdiksi Kejaksaan (Jaksa Penutut Umum) tersebut.


CONTOH PERMOHONAN KETERANGAN INKRACHT

Jakarta, 9 Juli 2019

Nomor       : 37/AHH&Ass./Permohonan – INKRACHT/VII/2019
Lampiran    : Copy Surat Kuasa Khusus
Perihal     : Permohonan      Keterangan    Putusan   Telah  Mempunyai Kekuatan
              Hukum   Tetap (     Inkracht)   atas   Putusan   Pengadilan  Tinggi DKI
              Jakarta  Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019

 

Kepada, Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jl. Bungur Besar Raya  No. 24, 26, 28

Gunung Sahari Selatan, Kemayoran

Jakarta  Pusat  10610

 

 

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., YANRINO SIBUEA, SH., dan  AGUSTUS HUTAURUK, SH., masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm  APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13470 Indonesia, selaku Penasehat Hukum  berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/AHH&Ass./PK-Pid/PT.Jkt.Pst/IV/2019 Tanggal 10 April 2019     (terlampir),  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terpidana BASAULI  SARINA SINAGA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON  PENINJAUAN  KEMBALI, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Terpidana Basauli Sarina Sinaga telah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019, pada  tanggal 20 Pebruari  2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Jo. Nomor: 1154/Pid.Sus.2018/PN.JKT. PST.  Tanggal 20 Pebruari 2019;
  1. Bahwa atas Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 769/Pid.Sus/2018/PN.JKT.PST. Tanggal 21 Nopember 2018 tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terpidana Basauli Sarina Sinaga, tidak mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, meskipun Terpidana Basauli Sarina Sinaga menyatakan keberatan dan menolak  Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019;
  1. Bahwa sehubungan dengan maksud Terpidana Basauli Sarina Sinaga untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 jo, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Surat  Keterangan    Putusan   Telah  Mempunyai Kekuatan    Hukum   Tetap (Inkracht)   atas   Putusan   Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta  Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019;

Demikian surat permohonan ini disampaikan, terimakasih atas kebijaksanaan yang diberikan.

Hormat Kami

Penasehat Hukum  Pemohon Peninjauan Kembali

(Terpidana Basauli Sarina Sinaga)

Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

 

 YANRINO SIBUEA, SH.

 

 AGUSTUS HUTAURUK, SH.

 Tembusan:

  • Yth: Terpidana Basauli Sarina Sinaga;
  • Arsip sebagai pertinggal.

CONTOH  PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN (EXECUTIE)

 

Jakarta, 31  Juli 2019

Nomor       : 46/AHH&Ass./Permohonan –  Eksekusi/VII/2019
Lampiran    : Copy Surat Kuasa Khusus dan Dokumen Pendukung
Perihal     : Permohonan    Pelaksanaan (Eksekusi)  Putusan   Pengadilan  Tinggi
              DKI Jakarta  Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 
              2019

 

Kepada, Yth;
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Jl. Bungur Besar Raya  No. 24, 26, 28
Gunung Sahari Selatan, Kemayoran 
Jakarta  Pusat  10610

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
Jl. Merpati Blok B XII No.5 RT 3/RW 10
Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran
Jakarta Pusat 10720


Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH., YANRINO SIBUEA, SH., dan  AGUSTUS HUTAURUK, SH., masing – masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm  APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES, berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 13 A, Jakarta Timur 13470 Indonesia, selaku Penasehat Hukum  berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/AHH&Ass./PK-Pid/PT.Jkt.Pst/IV/2019 Tanggal 10 April 2019     (terlampir),  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Terpidana BASAULI  SARINA SINAGA, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON  PENINJAUAN  KEMBALI, dengan ini menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

  1. Bahwa Terpidana Basauli Sarina Sinaga telah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019, pada  tanggal 20 Pebruari  2019, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 431/PID.SUS/2018/PT.DKI Jo. Nomor: 1154/Pid.Sus.2018/PN.JKT. PST.  Tanggal 20 Pebruari 2019;
  1. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: W10.UI/10872/HK.01.VII.2019.03.Whd. Tanggal 19 Juli 2019 Perihal: Permohonan Keterangan Putusan Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht) atas Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 yang diterbitkan oleh PANITERA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Terdakwa  BASAULI SARINA SINAGA MENGETAHUI BAHWA Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi atas atas   Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019;
  1. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019, yang baru diketahui oleh Terdakwa  BASAULI SARINA SINAGA pada tanggal 19 Juli 2019, maka Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 adalah telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga harus segera dilakukan eksekusi atau pelaksanaan terhadap Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 tersebut;
  1. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Pasal 246 ayat (1)  KUHAP, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang  Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, Pasal 270 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,   maka dengan ini kami menyampaikan permohonan:
  • Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan  Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat  segera melakukan  eksekusi atau pelaksanaan Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 dengan memindahkan Terdakwa  BASAULI SARINA SINAGA dari Rumah Tahanan (RUTAN)  Kelas II A Jakarta Timur, Jl. Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ke Lempaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A Jakarta, Jl. Pahlawan Revolusi  RT 4/RW 9 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
  • Agar penafsiran ketentuan undang – undang mengenai pelaksanaan putusan dalam perkara ini tdak merugikan kepentingan hukum Klien kami, maka Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat segera menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan atau eksekusi Putusan Pengadilan  Tinggi DKI Jakarta Nomor:  431/PID.SUS/2018/PT.DKI Tanggal 30 Januari 2019 dengan memindahkan Terdakwa  BASAULI SARINA SINAGA dari Rumah Tahanan (RUTAN)  Kelas II A Jakarta Timur, Jl. Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ke Lempaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas II A Jakarta, Jl. Pahlawan Revolusi  RT 4/RW 9 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Demikian surat permohonan ini disampaikan, terimakasih atas kebijaksanaan yang diberikan.

Hormat Kami

Penasehat Hukum

Terdakwa/Terpidana Basauli Sarina Sinaga

 

Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH. 

 

AGUSTUS HUTAURUK, SH.

 

Tembusan:

  • Yth: Kepala Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur;
  • Yth: Terpidana Basauli Sarina Sinaga;
  • Arsip sebagai pertinggal.

 

____________________________

HIMBAUAN PARTISIPASI:

Sebagai PEMILIK dan PENULIS artikel – artikel dalam Website https://beritahukum-kebijakanpublik.com, saya mengajak:

  • Mengajak VENDOR untuk memasang iklan pada artikel – artikel di website https://beritahukum-kebijakanpublik.com dengan langsung menghubungi saya;
  • Mempersilahkan rekan – rekan dan khalayak umum untuk mengcopy seluruh konten yang terdapat dalam website https://beritahukum-kebijakanpublik.com. Akan tetapi sebagai ungkapan KEPEDULIAN kiranya berkenan memberikan partisipasi sukarela melalui transfer ke rekening Bank BNI No. 0263783536 atas nama APPE HUTAURUK.

Semoga dengan kepedulian yang diberikan, saya dapat terus berkarya memposting artikel – artikel yang bermanfaat bagi dunia pendidikan, masyarakat serta bangsa dan negara.

#SalamPersasaudaraan:
APPE HAMONANGAN HUTAURUK

 

LAW  FIRM APPE  HAMONANGAN   HUTAURUK & ASSOCIATES
KETUA  UMUM  DPP LSM  KOMAKOPEPA
AKTIVIS’98

About Author: Appe Hamonangan Hutauruk

Gravatar Image
Appe Hamonangan Hutauruk selaku Penulis tunggal pada Website: "BERITA HUKUM & KEBIJAKAN PUBLIK" adalah seorang "Pegiat Penegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia" serta "Pemerhati Sosial Kemasyarakatan" yang berprofesi sebagai Advokat (Advocate), Konsultan Hukum (Legal Consultant) dan Dosen (lecturer) pada salah satu Universitas swasta di Jakarta, selain itu juga menduduki jabatan sebagai Ketua Umum pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama "Komunitas Masyarakat Anti Korupsi dan Penggelapan Pajak (KOMAKOPEPA). youtube.com/c/BeritaHukumKebijakanPublik

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

609 comments

    1. Nama: Murniati Ewanan
      Nim: 193300040052
      P2k Cipinang
      1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana.
      Jawab:
      Pelaksanaan Putusan Hakim/Pengadilan disebut juga execution/executie merupakan tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
      Ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dipertegas dalam Pasal 270 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.
      Merujuk pada rumusan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, sayangnya secara serta merta setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengadilan maka secara serta merta demi hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) perkara pidana. Tetapi sering dalam kenyataan praktek peradilan pidana tidak demikian. Banyak fenomena dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

      2. Apa – apa saja yang menyebabkan tirjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.
      Jawab:
      Keadaan demikian dapat terjadi karena penafsiran yang keliru seolah – olah terdapat dikotomi ketentuan hukum antara Pasal 270 KUHAP dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan yang demikian menimbulkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

  1. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA.

    Nama : Tabroni.
    Nim : 193300040051.
    Fakultas : Hukum.
    Kelas : P2K Cipinang.

    1. perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana:

    – Teoristis.
    Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengadilan maka secara serta merta demi hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) perkara pidana. 
    Berdasarkan Ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

    – Praktek.
    Banyak fenomena dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    2. – Terjadi karena Keliru menafsirkan ketentuan hukum antara  Pasal 270 KUHAP  dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

    Ketentuan yang demikian menimbulkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai  kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

    – Tidak jelasnya konsep pelaksanaan putusan (execution/executie) dalam perkara pidana. Sehingga untuk menyikapi kesimpangsiuran yang demikian maka pihak-pihak yang berkepentingan harus mengajukan “PERMOHONAN KETERANGAN INKRACHT” dan “PERMOHONAN PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN” kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berhubungan dengan yurisdiksi Kejaksaan (Jaksa Penutut Umum) tersebut.

  2. NAMA : ELFRITZ PARIS HUTAJULU
    NIM. :193300040043
    P2K CIPINANG

    UMPAN BALIK H.ACARA PIDANA SESI 14 TGL 24/7/21

    1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana.

    Teori : Merujuk pada rumusan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, seyogyanya secara serta merta setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengadilan maka secara serta merta demi hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) perkara pidana.

    Praktek :Banyak fenomena dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.
    1. Keadaan demikian dapat terjadi karena penafsiran yang keliru seolah – olah terdapat dikotomi ketentuan hukum antara Pasal 270 KUHAP dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
    2. Ketentuan yang demikian menimbulkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

  3. Nama : Febrianti
    NIM : 193300040094
    Semester 4 P2K Fak Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta

    Pertanyaan:
    1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana.
    > Secara Teoritis:
    Pasal 270 KUHAP:
    “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

    Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:
    (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
    a. melakukan penuntutan;
    b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
    d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
    e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

    Berdasarkan kedua teori dasar tersebut Jaksa penuntut umum Jaksa dapat melaksanakan eksekusi atas putusan Hakim/Majelis Hakim atau Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).

    > Pada prakteknya
    Dalam penegakkan hukum (criminal law enforcement), Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif
    untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    2. Penyebab terjadinya dikotomi tersebut dikarenakan adanya kesalahan persepsi atau penafsiran di sebagian kalangan jaksa terhadap aturan dalam Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat 1 huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sehingga sebagian kalangan jaksa menafsirkan bahwa untuk melaksanakan eksekusi (pelaksanaan putusan) harus ada penetapan pengadilan yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana mempunyai kekuatan hukum tetap.

  4. Nama : Amirulloh
    NIM : 193300050111
    Kelas P2K Kedoya
    Tanggal, 24 Juli 2021

    1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana:
    Teoristis :
    Ketentuan dalam Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa eksekusi dilakukan oleh jaksa, setelah panitera mengirimkan sailnan surat putusan kepadanya. Dalam prakteknya, tambah Jaksa Agung, eksekusi putusan tanpa menunjukkan salinan putusan itu seringkali mengundang perlawanan dari pihak terpidana.
    Berdasarkan Ketentuan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.
    Prakteknya :
    Banyak fenomena dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.
    Keadaan demikian dapat terjadi karena penafsiran yang keliru seolah – olah terdapat dikotomi ketentuan hukum antara Pasal 270 KUHAP dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan yang demikian menimbulkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.
    Implikasi yuridis dari dikotomi pemahaman antar – institusi yang demikian, mengakibatkan tidak jelasnya konsep pelaksanaan putusan (execution/executie) dalam perkara pidana. Sehingga untuk menyikapi kesimpangsiuran yang demikian maka pihak – pihak yang berkepentingan harus mengajukan “PERMOHONAN KETERANGAN INKRACHT” dan “PERMOHONAN PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN” kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berhubungan dengan yurisdiksi Kejaksaan (Jaksa Penutut Umum) tersebut.

  5. Nama : Lukertina.
    NIM : 193300040045.
    Kelas P2K Cipinang.

    1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana!

    Jawab:
    a. Teoritis.
    Merujuk pada rumusan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, seyogianya secara serta – merta setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengadilan, maka demi hukum secara serta – merta pula JPU dapat melaksanakan eksekusi (pelaksanaan putusan) perkara pidana.

    b. Praktek.
    Dalam prakteknya, kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Banyak fenomena yang terjadi dalam penegakan hukum pidana (criminal law enforcement) ketika JPU bersifat pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan!

    Jawab:
    Implikasi yuridis dari dikotomi pemahaman antar – institusi yang demikian mengakibatkan tidak jelasnya konsep pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana. Sehingga, untuk menyikapi kesimpangsiuran yang demikian, maka pihak – pihak yang berkepentingan harus mengajukan “PERMOHONAN KETERANGAN INKRACHT” dan “PERMOHONAN PERINTAH PELAKSANAAN PUTUSAN” kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berhubungan dengan yurisdiksi Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut. Keadaan yang demikian dapat terjadi karena adanya penafsiran yang keliru, yang mana seolah – olah terhadap dikotomi ketentuan hukum antara Pasal 270 KUHAP dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebuh dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melaksanakan eksekusi atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

  6. Nama : TIMBUL SIHOTANG
    NIM. 193300050104
    Kelas P2K UMT Kedoya
    Matkul : Hukum Acara Pidana
    Fak/Jur : Hukum/Ilmu Hukum
    Dosen Pengampu : Dr (Cand) Appe Hamonangan, SH., MH
    TUGAS HUKUM ACARA PIDANA SESI 14

    PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA

    1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana.
    Secara Teoritis :
    Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Merujuk pada pasal 270 Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
    Pidana, bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Hal tersebut juga diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia : “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam pasal 54 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”. Bahwa dalam pelaksanaannya, kejaksaan harus memperhatikan nilai – nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dikatakan di dalam Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut KUHAP mengatur mengenai eksekusi dalam Bab XIX tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang terdapat dalam pasal 207 – pasal 276. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan dijelaskan di dalam pasal 197 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa : “Putusan dilaksanakaan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang – Undang KUHAP.” Dalam Undang – Undang KUHAP, putusan dilaksanakaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diamnatkan di dalam pasal 270 KUHAP. Lebih lanjut, pidana di dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946
    tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdiri atas :
    a. Pidana Pokok, yaitu :
    – Pidana Mati.
    – Pidana Penjara.
    – Pidana Kurungan.
    – Pidana Denda.
    – Pidana Tutupan.
    b. Pidana Tambahan, yaitu :
    – Pencabutan Hak-hak Tertentu.
    – Perampasan Barang-Barang Tertentu.
    – Pengumuman Putusan Hakim.
    Sehingga jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang jaksa dalam pelaksanaan eksekusi, maka jaksa bertanggung jawab penuh terhadap semua jenis pidana di atas yang diatur didalam pasal 10 KUHAP.

    Secara Praktek :
    Dalam kenyataannya secara praktek peradilan pidana banyak fenomena dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Keadaan demikian dapat terjadi karena penafsiran yang keliru seolah – olah terdapat dikotomi ketentuan hukum antara Pasal 270 KUHAP dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan yang demikian mengakibatkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.
    Penyebabnya karena adanya kesalahan persepsi atau penafsiran di kalangan jaksa terhadap penafsiran pasal 270 KUHAP dan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sehingga untuk melaksanakan eksekusi pelaksanaan putusan harus ada penetapan pengadilan yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan tidak jelasnya konsep pelaksanaan putusan (execution/executie) dalam perkara pidana.

  7. 1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana.

    Secara Teoritis:
    Pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana merujuk pada rumusan ketentuan Pasal 270 Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” Hal tersebut juga diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia : “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam pasal 54 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.
    Susuai penjelasan ditas seyogyanya secara serta merta setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengadilan maka secara serta merta demi hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) perkara pidana.

    Secara Praktek:
    Dalam praktek peradilan pidana ditemukan fenomena dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Keadaan demikian dapat terjadi karena penafsiran yang keliru seolah – olah terdapat dikotomi ketentuan hukum antara Pasal 270 KUHAP dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan yang demikian menimbulkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.
    Dikotomi terjadi karena adanya persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan terkait Pasal 270 KUHAP dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dimana bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

  8. NAMA : LIDIAWATI
    NIM : 193300040111
    PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTEK: PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA
    BERDASARKAN MATERI KULIAH DIATAS:
    1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana.
    a. Teori Pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana:
    1. Berdasarkan UU No. 16 Thn 2004 Tentang Kejaksaan RI:
    – Pasal 30 (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
    a. melakukan penuntutan;
    b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
    c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
    d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
    e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

    – Pasal 33 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

    – Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

    2. Berdasarkan KUHAP:

    – Pasal 270: Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
    – Pasal 245 ayat 1, berbunyi : Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.
    – Pasal 246 ayat 1, berbunyi : Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. Pasal 246 ayat 2, berbunyi : Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.

    3. Upaya Hukum dalam Pidana

    – KUHAP Pasal 226: (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.(2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.

    – Pasal 67 KUHAP:Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

    a. Upaya Hukum Banding, Pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP. Waktu maksimal selama 14 hari ?
    b. Upaya Hukum Kasasi pasal 244 sampai dengan pasal 262 KUHAP, Permohonan kasasi diajukan di Kepaniteraan Pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan dalam tingkat pertama, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan;
    c. Upaya Hukum Peninjauan Kembali
    Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, tanpa dibatasi tenggang waktu. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan kepada Pengadilan yang memutus dalam tingkat pertama (pasal 264 ayat (1) KUHAP);

  9. Nama : Muhammad Raushan Fikri
    Nim : 193300040087
    Kelas : P2k A Cipinang

    1. SECARA TEORITIS

    Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, Khusus dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana, diatur dalam pasal 270 s/d 276 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
    Dalam Undang – Undang KUHAP, putusan dilaksanakaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diamnatkan di dalam pasal 270 KUHAP.
    Lebih lanjut, pidana di dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946
    tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdiri atas :
    a. Pidana Pokok, yaitu :

    – Pidana penjara.

    – Pidana denda.

    – Pidana kurungan.

    b. Pidana Tambahan, yaitu :

    A. Pencabutan Hak-hak Tertentu.

    B. Perampasan Barang-Barang Tertentu.

    maka jaksa bertanggung jawab penuh terhadap semua jenis pidana di atas yang diatur didalam pasal 10 KUHAP.

    Dalam prakteknya :
    Dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Yang terdapat di Pasal 263 KUHAP).

    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.

    Penyebabnya karena adanya kesalahan persepsi atau penafsiran di kalangan jaksa terhadap penafsiran pasal 270 KUHAP dan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sehingga untuk melaksanakan eksekusi pelaksanaan putusan harus ada penetapan pengadilan yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan tidak jelasnya konsep pelaksanaan putusan (execution/executie) dalam perkara pidana.

  10. HUKUM ACARA PIDANA SESI KE XIV
    ========================================================================================
    Nama : WAHID BUDI PRANOTO
    NIM : 193300040089
    Kelas : P2KA
    Semester : 4
    Mata Kuliah : HUKUM ACARA PIDANA
    Dosen : Dr. (Cand.) APPE HAMONANGAN HUTAURUK, SH., MH.

    1. Jelaskan perbedaan teoritis dengan prakteknya, pelaksanaan eksekusi putusan dalam perkara pidana.
    Jawab:

    Teoritis:
    Tahap terakhir dalam penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka Jaksa sebagai pelaksana putusan (eksekutor) melaksanakannya dengan segera setelah salinan putusan diterima (Pasal 270
    dan Pasal 197 ayat (3) KUHAP).
    Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Negeri yang diterima baik oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi yang diterima baik oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan hakim terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde). Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum, dan dasar pelaksanaannya. Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 KUHAP, diketahui masih terdapat putusan pidana yang tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP tersebut. Di dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP dijelaskan bahwa “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang ‘statusnya’ dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya, sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, mengenai ketentuan apa yang harus dimuat atau yang terdapat dalam suatu putusan pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

    Praktek:
    Banyak fenomena dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.
    Jawab:

    Dikotomi ketentuan hukum antara Pasal 270 KUHAP dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Ketentuan yang demikian menimbulkan persepsi di sebagian kalangan Kejaksaan bahwa tugas Kejaksaan untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan, harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa suatu putusan perkara pidana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dan disertai perintah dari Pengadilan agar Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) segera melakukan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas putusan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ters

  11. NAMA: ZAKHI RIDHO SAPUTRO
    NIM: 193300040080

    1. SECARA TEORITIS
    Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, Khusus dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana, diatur dalam pasal 270 s/d 276 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
    Dalam Undang – Undang KUHAP, putusan dilaksanakaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diamnatkan di dalam pasal 270 KUHAP.
    Lebih lanjut, pidana di dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946
    tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdiri atas :
    a. Pidana Pokok, yaitu :
    – Pidana penjara.
    – Pidana denda.
    – Pidana kurungan.

    b. Pidana Tambahan, yaitu :

    A. Pencabutan Hak-hak Tertentu.

    B. Perampasan Barang-Barang Tertentu.
    maka jaksa bertanggung jawab penuh terhadap semua jenis pidana di atas yang diatur didalam pasal 10 KUHAP.
    Dalam prakteknya:
    Dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Yang terdapat di Pasal 263 KUHAP).

    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.
    Penyebabnya karena adanya kesalahan persepsi atau penafsiran di kalangan jaksa terhadap penafsiran pasal 270 KUHAP dan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sehingga untuk melaksanakan eksekusi pelaksanaan putusan harus ada penetapan pengadilan yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan tidak jelasnya konsep pelaksanaan putusan (execution/executie) dalam perkara pidana.

  12. NAMA: ZAKHI RIDHO SAPUTRO
    NIM: 193300040080

    1. SECARA TEORITIS
    Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi) dalam system peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, Khusus dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana, diatur dalam pasal 270 s/d 276 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.
    Dalam Undang – Undang KUHAP, putusan dilaksanakaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diamnatkan di dalam pasal 270 KUHAP.
    Lebih lanjut, pidana di dalam pasal 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946
    tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdiri atas :
    a. Pidana Pokok, yaitu :
    – Pidana penjara.
    – Pidana denda.
    – Pidana kurungan.
    b. Pidana Tambahan, yaitu :

    A. Pencabutan Hak-hak Tertentu.
    B. Perampasan Barang-Barang Tertentu.

    Maka jaksa bertanggung jawab penuh terhadap semua jenis pidana di atas yang diatur didalam pasal 10 KUHAP.
    Dalam prakteknya:
    Dalam penegakkan hukum pidana (criminal law enforcement), dimana Jaksa Penuntut Umum bersikap pasif dan tidak responsif untuk menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan) atas suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Yang terdapat di Pasal 263 KUHAP).

    2. Apa – apa saja yang menyebabkan terjadinya dikotomi tersebut, jelaskan.
    Penyebabnya karena adanya kesalahan persepsi atau penafsiran di kalangan jaksa terhadap penafsiran pasal 270 KUHAP dan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sehingga untuk melaksanakan eksekusi pelaksanaan putusan harus ada penetapan pengadilan yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan tidak jelasnya konsep pelaksanaan putusan (execution/executie) dalam perkara pidana.

  13. Generally I don’t learn post on blogs, but I
    would like to say that this write-up very forced me to try and do it!
    Your writing style has been amazed me. Thank you, quite nice article.

  14. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your site?
    Its very well written; I love what youve
    got to say. But maybe you could a little more in the way of content
    so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for
    only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

  15. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  16. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

  17. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

  18. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

  19. Ihr digitaler Lizenzanbieter ist Softhier.com. Kaufen Sie Windows 10 Pro- und Windows 11-Betriebssystemlizenzen zu erschwinglichen Preisen. Sie können auch Office 2019 Pro und andere Lizenzschlüssel erwerben.

  20. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like to know wheere u got this from. thanks

  21. Forget about spam and advertising mailings.Keep your real inbox clean and secure. 10 Minute Mail provides temporary, secure, anonymous, free, disposable email address for 10 minutes.

  22. ip adresleri kullanıcıların kullanarak internette gezinebilmelerine imkan tanıyan ve numaralardan meydana gelen , internet servis sağlayıcısı tarafından sağlanan bir hizmettir.İp adresinin takibi çok kolaydır.Bu yüzden VPN , proxy ve dns değiştirme gibi yöntemleri sizlere öneriyoruz.0 güvenli hale gelmeyeceksiniz ancak takiniz zorlaşacaktır.VPN hizmetleri ücretli yada ücretsiz 3. taraflar tarafından sağlandığı için güvenli sayılmazsınız ve bu hizmet ile birlikte başka sitelere giriş yaptığınız şifreler görülebilir giriş yaptığınız sitelerin bir listesi yada aktiviteleriniz başkaları tarafından görülebilir.

  23. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

  24. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

  25. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

  26. I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

  27. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

  28. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

  29. Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing when you have the opportunity,Guess I will just make this bookmarked.2

  30. Thanx for the effort, keep up the good work Great work, I am going to start a small Blog Engine course work using your site I hope you enjoy blogging with the popular BlogEngine.net.Thethoughts you express are really awesome. Hope you will right some more posts.

  31. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

  32. It is rare to discover a specialist in whom you might have some faith. In the world these days, nobody genuinely cares about showing others exactly how in this issue. How fortunate I am to have now found such a wonderful website as this. It is people like you that make a genuine difference currently through the suggestions they discuss.!!

  33. The camera work heightens this loss of individuality by filming everyone from the back or side whenever there is action, so close you can’t tell who is doing what, or were in relation to other people they are doing anything with.!!!

  34. Sahabet bahis sitesi içerisinde yer alacak olan spor müsabakaları; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, buz hokeyi ve rugby gibi branşları içerip

  35. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.>>>>

  36. Bahis haberleri, son dakika Bahis haber ve gelişmeleri burada. Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması için

  37. 2013 yılında bahis siteleri arasında hizmete başlayan Goldenbahis sitesi tasarımının şık yapısı, Pronetgaming altyapısıyla kaliteli bahsi oyunculara sunmaktadır

  38. Thanks for another informative site. The place else may just I am getting that type of info written in such an ideal way? I’ve a project that I am just now operating on, and I’ve been at the look out for such information..!

  39. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

  40. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

  41. Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

  42. Restbet giriş yapacak kullanıcıların tercih ettiği firma onaylı bir siteyiz. Öncelikle site adresinden bahsetmek gerekirsek 2015 yılında açılmış bir bahis ve

  43. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

  44. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!