Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998
Politik Balas Budi, Clientelism, dan Pembiayaan Politik
Politik balas budi adalah wajah elektoral dari relasi patron klien. Dalam konteks pemilihan langsung yang berbiaya tinggi, kandidat membutuhkan sumber daya yang jauh melampaui kemampuan finansial pribadi maupun partai, sehingga bergantung pada jaringan donor dan pendukung yang memiliki kepentingan ekonomi di balik dukungannya. Kitschelt dan Wilkinson mendefinisikan clientelism sebagai pertukaran kontingen antara suara atau dukungan politik dengan manfaat material yang bersifat khusus dan teridentifikasi, berbeda dari kebijakan publik yang bersifat programatik dan universal. Di Indonesia, clientelism telah menjadi salah satu logika dominan dalam kompetisi elektoral, khususnya di tingkat lokal.
Pembiayaan politik yang bergantung pada jaringan klien menciptakan struktur utang politik yang harus dibayar setelah kandidat terpilih. Biaya kampanye pilkada yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah untuk kabupaten dengan sumber daya terbatas tidak mungkin dikembalikan dari gaji resmi pejabat. Satu-satunya mekanisme pengembalian yang tersedia dalam sistem yang koruptif adalah penggunaan kewenangan jabatan untuk mengalirkan keuntungan kepada para pendukung: kontrak pemerintah, izin usaha, pengangkatan dalam jabatan, dan akses ke anggaran daerah. Rose-Ackerman dan Palifka menyebut kondisi ini sebagai ‘investment in corruption’: koruptor tidak bertindak irasional, melainkan melakukan kalkulasi yang sangat rasional tentang imbal hasil dari investasi politik yang telah ditanamkan.
Logika Mancur Olson tentang tindakan kolektif relevan untuk memahami mengapa jaringan clientelism bertahan bahkan ketika dampak kolektifnya merugikan. Setiap aktor dalam jaringan patron klien memperoleh manfaat personal yang konkret dan teridentifikasi, sementara biaya ditanggung secara difus oleh publik luas yang tidak terorganisir. Ketidakseimbangan antara manfaat yang terkonsentrasi dan biaya yang tersebar menciptakan insentif struktural bagi setiap aktor untuk mempertahankan jaringan, meskipun secara agregat jaringan tersebut merusak kapasitas negara dan kesejahteraan publik. Inilah mengapa reformasi clientelism sangat sulit dilakukan dari dalam sistem itu sendiri: mereka yang memiliki kuasa untuk mengubah aturan adalah mereka yang paling diuntungkan oleh aturan yang ada.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua Umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi
AKTIVIS 1998