Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Evaluasi Kritis: Efektivitas, Integritas, dan Profesionalisme
Evaluasi yang jujur terhadap rekam jejak Pengadilan Tipikor harus mengakui kontradiksi yang inheren dalam desainnya: ia diciptakan sebagai respons terhadap kegagalan integritas peradilan umum, namun ia sendiri menghadapi tantangan integritas yang tidak sepenuhnya berhasil diatasi oleh desain yang ada.
Beberapa kasus di mana hakim Pengadilan Tipikor — termasuk hakim ad hoc yang seharusnya membawa standar integritas yang lebih tinggi — terbukti terlibat dalam korupsi atau pelanggaran etika yudisial yang serius telah menjadi pukulan yang sangat signifikan terhadap legitimasi kelembagaan. Persoalan ini bukan sekadar tentang individu yang gagal memenuhi standar — ia mengindikasikan kemungkinan adanya kelemahan dalam desain mekanisme seleksi, pengawasan, dan penegakan standar yang lebih sistemik. Apabila desain yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah integritas ternyata tidak kebal terhadap masalah yang sama, maka pertanyaan yang lebih mendasar tentang kecukupan desain kelembagaan menjadi tidak terhindarkan.
Dalam perspektif due process, Pengadilan Tipikor menghadapi ketegangan yang sangat nyata antara tuntutan efektivitas pemberantasan korupsi dengan tuntutan perlindungan hak-hak dasar terdakwa. Beberapa aspek dari prosedur yang berlaku dalam perkara korupsi — termasuk mekanisme pembuktian yang telah dianalisis dalam subbab sebelumnya — menghadirkan tantangan yang genuinely kompleks bagi keseimbangan antara dua kepentingan yang sama-sama konstitusional ini. Hukum acara pidana yang memberi terlalu banyak kelonggaran kepada penuntut demi efektivitas pemberantasan korupsi berisiko melanggar prinsip fair trial yang merupakan hak konstitusional setiap terdakwa; sebaliknya, hukum acara yang terlalu ketat demi perlindungan hak terdakwa berisiko membuat pemberantasan korupsi yang efektif menjadi sangat sulit.
Konsistensi putusan merupakan dimensi evaluasi lain yang tidak dapat diabaikan. Dalam sistem peradilan yang berfungsi sesuai dengan prinsip negara hukum, perkara dengan karakteristik yang sebanding seharusnya menghasilkan putusan yang sebanding pula — kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya berarti bahwa hukum yang sama berlaku untuk semua, tetapi juga bahwa hukum yang sama diterapkan dengan standar yang konsisten. Ketidakkonsistenan yang signifikan dalam putusan Pengadilan Tipikor — baik antar hakim maupun antar pengadilan di berbagai daerah — mengindikasikan bahwa standar yang konsisten belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.
Profesionalisme hakim, baik dalam penguasaan teknis perkara maupun dalam manajemen persidangan yang efisien, merupakan prasyarat yang tidak dapat disubstitusi bagi kualitas peradilan. Perkara korupsi yang melibatkan mekanisme keuangan yang kompleks, jaringan yang luas, dan bukti yang bersumber dari berbagai disiplin teknis menuntut kemampuan analitik yang sangat tinggi dari majelis hakim. Apakah mekanisme rekrutmen dan pembinaan yang ada mampu memastikan tersedianya hakim dengan kualifikasi yang diperlukan secara konsisten di seluruh Pengadilan Tipikor di Indonesia merupakan pertanyaan yang jawabannya belum sepenuhnya memuaskan.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998