Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Perubahan Regulasi dan Implikasinya terhadap Independensi Kelembagaan
Perkembangan paling kontroversial dalam dinamika kelembagaan antikorupsi Indonesia adalah revisi Undang-Undang KPK yang dilakukan pada tahun 2019. Dari perspektif analisis politik hukum, revisi ini merepresentasikan perubahan yang sangat signifikan dalam desain kelembagaan KPK — perubahan yang oleh banyak kalangan akademik dan masyarakat sipil dipandang sebagai pelemahan struktural yang substansial terhadap independensi lembaga.
Tiga perubahan yang paling fundamental dari perspektif desain kelembagaan adalah: pembentukan Dewan Pengawas dengan kewenangan yang melampaui pengawasan administratif; pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara yang tunduk pada sistem manajemen kepegawaian umum; dan modifikasi pada mekanisme penyadapan yang merupakan salah satu instrumen investigatif paling efektif dalam perkara korupsi.
Pembentukan Dewan Pengawas yang anggotanya dipilih oleh presiden menghadirkan persoalan konstitusional yang sangat mendasar tentang independensi. Dalam desain awal KPK, independensi dijaga melalui mekanisme seleksi yang melibatkan DPR dengan proses yang relatif transparan dan yang melibatkan partisipasi publik. Dengan menempatkan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan memberikan izin terhadap tindakan investigatif tertentu dalam jalur pengangkatan presiden, maka tercipta saluran potensial bagi pengaruh politik terhadap operasional KPK yang sebelumnya tidak ada dalam desain kelembagaan. Persoalannya bukan semata-mata apakah pengaruh tersebut akan atau sudah digunakan secara aktif, melainkan apakah desain kelembagaan yang mengandung potensi pengaruh semacam ini konsisten dengan prinsip independensi yang menjadi fondasi legitimasi KPK.
Perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara memiliki implikasi yang lebih dalam dari sekadar persoalan administratif. Budaya dan identitas kelembagaan KPK dibangun sebagian besar di atas premis bahwa pegawainya adalah profesional yang direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan standar khusus yang mencerminkan misi antikorupsi lembaga. Integrasi ke dalam sistem ASN yang berlaku umum menciptakan potensi homogenisasi yang dapat melemahkan kekhususan kultur kelembagaan yang selama ini menjadi salah satu sumber kekuatan KPK dalam menjalankan mandatnya.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998