KEBIJAKAN PUBLIK

CONTOH SURAT TUGAS LSM – KOMAKOPEPA

KEBIJAKAN PUBLIK|July 11, 2022July 11, 2022

CONTOH SURAT TUGAS LSM – KOMAKOPEPA Jakarta, 21 Mei 2022 Nomor : 017/LSM-KOMAKOPEPA/ST/V/2022 Lampiran : – Perihal

PERJANJIAN YANG SAH HARUS MENDAPAT PENGAKUAN HUKUM

KEBIJAKAN PUBLIK|May 21, 2022May 21, 2022

PERJANJIAN YANG SAH HARUS MENDAPAT PENGAKUAN HUKUM Suatu kontrak atau perjanjian merupakan persetujuan menyatakan kehendak secara bebas yang diakui oleh hukum.

CONTOH SURAT PERMOHONAN KERJASAMA SEBAGAI MITRA KERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEBIJAKAN PUBLIK|January 3, 2022January 3, 2022

UNIVERSITAS MPU TANTULAR JAKARTA CONTOH SURAT PERMOHONAN KERJASAMA SEBAGAI MITRA KERJA INSTANSI PEMERINTAH Jakarta, 15 Desember 2021 Nomor

SIKAP REALISTIK TERHADAP EKSISTENSI HUKUM DAN FENOMENA KEJAHATAN

SURAT TERBUKA KE – 3 (KETIGA) KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO

KEBIJAKAN PUBLIK|May 17, 2021September 9, 2021

LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES SURAT TERBUKA KE – 3 (KETIGA) KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO Jakarta, 17 Mei

SIKAP REALISTIK TERHADAP EKSISTENSI HUKUM DAN FENOMENA KEJAHATAN

SURAT TERBUKA KE – 2 (KEDUA) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN PUBLIK|May 17, 2021September 9, 2021

LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES SURAT TERBUKA KE – 2 (KEDUA) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

SIKAP REALISTIK TERHADAP EKSISTENSI HUKUM DAN FENOMENA KEJAHATAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS DAN ANGGOTA SALAH SATU PARTAI POLITIK

KEBIJAKAN PUBLIK|February 27, 2021March 3, 2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS DAN ANGGOTA SALAH SATU PARTAI POLITIK Jakarta, 27 Pebruari 2021 Nomor :

SIKAP REALISTIK TERHADAP EKSISTENSI HUKUM DAN FENOMENA KEJAHATAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELEPASKAN JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU JABATAN LAINNYA

KEBIJAKAN PUBLIK|February 27, 2021March 3, 2021

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELEPASKAN JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU JABATAN LAINNYA Jakarta, 27 Pebruari 2021 Nomor : 002/AHH&Ass./Hakim. Ad Hoc/2021 Lampiran :

FENOMENA ASURANSI SEBAGAI SUATU PERJANJIAN ATAU KONTRAK

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN LEGISLASI PEMERINTAH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA

KEBIJAKAN PUBLIK|February 8, 2021September 9, 2021

LAW FIRM APPE HAMONANGAN HUTAURUK & ASSOCIATES HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN LEGISLASI PEMERINTAH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT SISTEM

ASAS – ASAS KONTRAK ASURANSI

REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKAN PUBLIK|January 9, 2021March 14, 2021

REFORMASI BIROKRASI Pemerintah sebagai BIROKRAT atau APARATUR negara merupakan salah satu aktor, disamping DUNIA USAHA dan MASYARAKAT dalam pengelolaan suatu negara.

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKAN PUBLIK|January 2, 2021March 20, 2021

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI Secara jelas dan lugas, Delly Mustafa dalam bukunya yang berjudul “Birokrasi Pemerintahan” menyatakan,”Birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat

CONTOH SURAT KONFIRMASI DAN KLARIFIKASI KEPADA GUBERNUR MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN

Category: KEBIJAKAN PUBLIK

CONTOH SURAT TUGAS LSM – KOMAKOPEPA

PERJANJIAN YANG SAH HARUS MENDAPAT PENGAKUAN HUKUM

CONTOH SURAT PERMOHONAN KERJASAMA SEBAGAI MITRA KERJA INSTANSI PEMERINTAH

SURAT TERBUKA KE – 3 (KETIGA) KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO

SURAT TERBUKA KE – 2 (KEDUA) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS DAN ANGGOTA SALAH SATU PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MELEPASKAN JABATAN STRUKTURAL DAN/ATAU JABATAN LAINNYA

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN LEGISLASI PEMERINTAH DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT SISTEM KETETANEGARAAN INDONESIA

REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI