Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Pengadilan Pajak Sebelum dan Sesudah Transformasi Kedalam Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan MK Nomor 10/PUU-XXI/2023
Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang perpajakan. Pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak selalu berjalan dengan lancar, sehingga sering menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak.
Sistem perpajakan Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan kepastian hukum, terutama terkait dengan penyelesaian sengketa pajak. Pengadilan Pajak, sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa pajak, saat ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi intervensi eksekutif dan berdampak pada independensi keputusan.
Negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 menuntut adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen, dan imparsial guna menjamin hak-hak warga negara, termasuk dalam urusan perpajakan. Dalam struktur hukum di Indonesia, Pengadilan Pajak memegang peran krusial sebagai benteng terakhir bagi Wajib Pajak untuk mencari keadilan atas sengketa yang timbul dari kebijakan fiskal negara. Namun, sejarah mencatat bahwa Pengadilan Pajak lahir dengan sebuah anomali struktur yang dikenal sebagai sistem “Dua Atap
Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak berada dalam posisi dilematis: secara teknis yudisial berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung, namun secara organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Keberadaan institusi peradilan di bawah ketiak lembaga eksekutif (Kementerian Keuangan)—yang notabene merupakan pihak bersengketa dalam kasus pajak—secara teoritis maupun praktis menimbulkan keraguan atas prinsip independensi peradilan. Hal ini berimplikasi langsung pada rapuhnya pilar kepastian hukum, di mana Wajib Pajak seringkali merasa berada dalam posisi yang tidak diuntungkan secara structural. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa sistem dualisme tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Putusan ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sebuah transformasi fundamental yang memerintahkan integrasi total Pengadilan Pajak ke dalam naungan Mahkamah Agung (sistem satu atap) paling lambat pada Juni 2026.
Transformasi ini membawa dinamika baru yang kompleks. Di satu sisi, pengalihan ini merupakan langkah maju untuk membersihkan bias kepentingan dan memperkuat muruah peradilan. Namun di sisi lain, proses transisi ini menghadapi berbagai tantangan yuridis, mulai dari sinkronisasi aturan hukum, kesiapan infrastruktur di bawah Mahkamah Agung, hingga spesialisasi kompetensi hakim pajak yang harus tetap terjaga. Ketidakpastian dalam masa transisi ini justru berisiko mengganggu aliran keadilan jika tidak dikelola dengan landasan hukum yang kuat.
Untuk menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak, negara menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Pajak. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran atau penerapan peraturan perpajakan. Keberadaan Pengadilan Pajak diharapkan mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUU-XXI/2023 menjadi momentum penting dalam upaya transformasi kelembagaan Pengadilan Pajak. MK memutuskan bahwa Pengadilan Pajak harus berada di bawah Mahkamah Agung (MA) paling lambat 31 Desember 2026. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan independensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.Namun, transformasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi dan implikasi yuridisnya.
Pengalihan kewenangan dan sumber daya? Apakah transformasi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis transformasi kelembagaan Pengadilan Pajak ke dalam Mahkamah Agung pasca putusan MK tersebut, dengan fokus pada aspek independensi dan kepastian hukum.
Namun demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Pengadilan Pajak memiliki karakteristik yang khas. Di satu sisi, lembaga ini menjalankan fungsi yudisial sebagai badan peradilan khusus, tetapi di sisi lain masih memiliki keterkaitan administratif dengan eksekutif. Sementara itu, dalam kerangka kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap badan peradilan di bawahnya, termasuk dalam hal tertentu terhadap Pengadilan Pajak.
Kondisi tersebut menimbulkan dinamika dalam hubungan kelembagaan antara Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung, khususnya terkait dengan aspek kewenangan, pengawasan, dan independensi peradilan. Dinamika ini seringkali memunculkan berbagai persoalan, seperti belum optimalnya integrasi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung, potensi tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan mekanisme pengawasan yudisial. Selain itu, mekanisme upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak yang terbatas pada peninjauan kembali di Mahkamah Agung juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan konsistensi putusan.
Permasalahan tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam bidang perpajakan. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menghendaki adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan hukum, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam konteks sengketa pajak, kepastian hukum menjadi sangat penting agar wajib pajak memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya, serta mendapatkan putusan yang adil dan dapat diprediksi. Dinamika hubungan kelembagaan antara Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang belum sepenuhnya harmonis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun hasil putusan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan kajian mendalam terhadap hubungan kedua lembaga tersebut, guna menemukan model hubungan kelembagaan yang ideal dalam sistem peradilan pajak di Indonesia.