Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Kemajuan teknologi dan informasi dalam kenyataan yang sebenarnya (in concreto) ibarat pisau bermata dua oleh karena disatu sisi merupakan fasilitas untuk mempermudah korelasi kehidupan sedangkan pada sisi lain dapat menjadi pintu akses munculnya kejahatan baru yang belum ada pengaturannya dalam hukum positif (positive law). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat secara mendasar. Media sosial, aplikasi pesan instan, situs berita daring, serta berbagai platform digital kini menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, membangun relasi sosial, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Kemudahan akses internet menimbulkan ruang ekspresi yang sangat luas, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi, khususnya penyebaran informasi yang merugikan kehormatan dan nama baik orang lain. Dalam konteks inilah tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks dan relevan untuk dikaji. Secara umum dapat dikatakan teknologi informasi dan komunikasi sangat rentan dengan masalah pidana, oleh karena:1) sifatnya tanpa batas (borderless), 2) sifatnya anonim (tidak dikenal), 3) berkaitan dengan data elektronik, 4) penyebarannya sangat cepat dan masif, 5) korban sering tidak mengetahui kepentingan hukumnya telah diserang.
Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi di ruang digital (tempat virtual) bukan sekedar alat melainkan telah menjadi ruang hidup kedua yang bahkan dapat mengabaikan interaksi nyata kehidupan bermasyarakat secara alamiah. Ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dari ruang konvensional. Informasi yang dipublikasikan melalui media sosial dapat menyebar secara cepat, luas, dan sulit dihapus sepenuhnya. Satu unggahan yang mengandung tuduhan, ejekan, atau pernyataan merendahkan terhadap seseorang dapat diakses oleh ribuan bahkan jutaan pengguna dalam waktu singkat. Dampaknya tidak hanya bersifat individual, melainkan juga dapat menimbulkan kerugian sosial, psikologis, ekonomi, dan reputasi bagi korban. Oleh karena itu, negara memiliki kepentingan untuk melindungi kehormatan dan nama baik setiap warga negara tanpa mengabaikan jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Fenomena pencemaran nama baik di ruang digital menjadi masalah serius yang terus berkembang oleh karena hal tersebut berhubungan dengan privasi dan kepentingan hukum pihak tertentu yang harus dilindungi dan dijamin oleh hukum. Dapat dikatakan pencemaran nama baik merupakan tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang di depan umum, dengan cara menuduhkan sesuatu yang tidak benar yang menyebabkan korban mengalami rasa malu, reputsinya rusak, hilangnya kepercayaan masyarakat atau pihak lain dan kerugian lain yang dialami oleh korban yang dicemarkan nama baiknya. Secara yuridis, perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang bukan merupakan hal baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama telah mengatur delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun, perkembangan teknologi digital menuntut adanya pengaturan yang lebih responsif terhadap bentuk perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan sebagai landasan hukum pengaturan kegiatan di ruang digital. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[1]
Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dibuat untuk menyempurnakan pengaturan UU ITE yang selama ini dinilai menimbulkan multitafsir, khususnya dalam hal kebebasan berekspresi, kritik, dan perlindungan kehormatan demi menyelaraskan norma – norma hukum dengan tuntutan perkembangan peradaban umat manusia. Perubahan tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai batas antara pernyataan yang dilindungi hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital tetap menghadirkan persoalan normatif, terutama berkaitan dengan ketepatan rumusan delik, unsur kesalahan, kedudukan korban, serta harmonisasi dengan ketentuan pidana lainnya.[2]
Pada perspektif lain dengan aspek yuridis yang masih berkorelasi maka penerapan undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak dapat dipisahkan dari norma – norma lain atas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP Nasional mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 dan menandai pembaruan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia.[3] Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik mengalami penataan ulang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara ketentuan pidana dalam KUHP Nasional dan ketentuan pidana dalam UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Apabila kedua undang-undang tersebut tidak diharmonisasikan secara memadai, berpotensi timbul pertentangan norma, tumpang tindih penegakan hukum, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat.
Pencemaran nama baik pada hakekatnya merupakan kejahatan moral karena tujuan pelaku yaitu merusak nilai kemanuasiaan korban yang paling mendasar berupa kehormatan (honour, dignity) korban yang bersumber dari hak yang diberikan Tuhan sesuai dengan asas “setiap manusia memiliki martabat atau kehormatan (every human being has dignity)”. Penegasannya yaitu pecemaran nama baik menyerang kehormatan seseorang (defamation attacks a person’s honor). Secara konseptual, pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan suatu hal agar orang lain mengetahuinya. Dalam ruang digital, perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui unggahan, komentar, pesan, video, gambar, maupun bentuk konten elektronik lainnya. Karakteristik media digital menyebabkan perbuatan pencemaran nama baik memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan atau tertulis dalam ruang terbatas. Karena itu, negara perlu menetapkan batas normatif yang jelas agar perlindungan kehormatan tidak berubah menjadi alasan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan.
Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa rekonstruksi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP Nasional. Perubahan UU ITE memang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan pengaturan sebelumnya, tetapi masih diperlukan kajian normatif mengenai kesesuaian, keselarasan, dan efektivitas ketentuan tersebut. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengaturan penghinaan dan pencemaran nama baik, baik dalam KUHP Nasional maupun UU ITE beserta perubahannya, masih belum memberikan ukuran yang jelas mengenai batas antara kritik dan penghinaan, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi.[4]
Selain itu, perkembangan penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa potensi konflik hukum di ruang digital semakin besar. Masyarakat kerap menggunakan media sosial untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah, korporasi, figur publik, maupun individu lain. Dalam praktiknya, kritik yang sah dapat berbenturan dengan tuduhan pencemaran nama baik apabila batas antara kritik, opini, dan pernyataan yang merendahkan tidak ditetapkan secara tegas. Ketiadaan batas yang jelas tersebut dapat menimbulkan efek jera berlebihan, menimbulkan ketakutan masyarakat untuk berekspresi, dan pada akhirnya melemahkan fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Sedangkan pada aspek kepastian hukum, penegakan tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital juga harus memperhatikan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas individualisasi pidana. Penegak hukum tidak hanya perlu membuktikan adanya perbuatan menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik, tetapi juga harus memastikan adanya unsur kesengajaan, kesalahan, serta adanya kerugian atau potensi kerugian bagi korban. Oleh sebab itu, rekonstruksi pengaturan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan rumusan pasal, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, dan keadilan.
footenote:
[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946.
[2] Appe Hutauruk, Hotman Sinambela, dan Sendi Sanjaya, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime dalam Bentuk Penghinaan di Indonesia,” Court Review, Vol. 6 No. 3, 2026, hlm. 1–15.
[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
[4] Appe Hutauruk, Hotman Sinambela, dan Sendi Sanjaya, op.cit., hlm. 8.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998