WEWENANG FORMAL SEBAGAI SUMBER KEKUASAAN

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

WEWENANG FORMAL SEBAGAI SUMBER KEKUASAAN

Wewenang formal sebagai sumber kekuasaan  disebut juga sebagai otoritas legal – rasional  yaitu kekuasaan yang bersumber dari kedudukan atau jabatan yang sah secara hukum bukan karena kualitas personal pemegang, sehingga pemangku jabatan mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah  dan jabatan  subordinasi bawahannya wajib untuk mematuhi perintah tersebut. Dalam hal pertanggungjawaban maka perlu dipahami dari aspek Hukum Administrasi dan Hukum Perdata bahwa  apabila seseorang bertindak atas dasar pelimpahan  wewenang formal maka kesalahan yang timbul akibat pelaksanaan wewenang formal tersebut maka dapat dibebankan kepada prinsipal selaku role playing  pemangku wewenang formal, hal tersebut 1792 KUHPerdata yang berbunyi, “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”, dan Pasal 1367 KUHPerdata ayat (1) yang berbunyi, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang – barang yang berada dibawah pengawasannya” jo. ayat (3) yang berbunyi, ”Majikan – majikan dan mereka yang mengangkat orang – orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan – pelayan atau bawahan – bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang – orang ini dipakainya”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban wewenang formal terhadap pihak ketiga dari aspek Hukum Perdata adalah bersifat perwakilan, dimana akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh pemegamg wewenang formal yang sah dalam batas kewenangannya dibebankan kepada pemberi wewenang atau badan hukum yang diwakilinya, bukan kepada pelaksana kewenangan secara personal, kecuali apabila pelaksana kewenangan bertindak melampaui batas kewenangan atau bertindak tanpa kewenangan.

Dalam kaitan dengan wewenang formal perlu pula diketahui mengenai Terori Perwakilan (vertegenwoordiging) yang pada pokoknya membedakan 2 bentuk pewakilan wewenang formal yaitu, 1) perwakilan langsung (directe vertegenwoordiging) yaitu seorang wakil bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan pihak lain, contoh advokat yang mewakili kepentingan hukum kliennya, dan 2) perwakilan tidak langsung (indirecte vertegenwoordiging) yaitu seorang wakil bertindak atas namanya sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain. Berkaitan dengan wewenang formal ini Mochtar Kusumaatmadja, “Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seorang atau suatu pihak dalam suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan – ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang itu”. [1]

 

[1] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep – Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung. Penerbit PT. Alumni. 2006. hlm. 5

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed