VICARIOUS LIABILITY  DAN RESTITUSI

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

 

VICARIOUS LIABILITY  DAN RESTITUSI

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another), yang umumnya didasarkan pada hubungan kerja antara atasan dan bawahan (employment principle) atau pada pendelegasian wewenang (delegation principle).  Dalam hukum kesehatan, doktrin ini dikenal sebagai respondeat superior, yakni rumah sakit bertanggung jawab atas perbuatan tenaga kesehatan yang bekerja padanya.  Suatu fakta yang sangat ironi yaitu kekerasan seksual dapat pula terjadi di lingkungn Rumah Sakit dimana seharusnya moral ditegakan sebagai suatu perilaku yang tidak boleh diabaikan oleh tenaga medis yang menjalankan fungsi pelayanan sosial. Pelecehan seksual fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)   adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang, termasuk yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, atau memanfaatkan kerentanan.

Meskipun restitusi dapat diberikan sebagai kompensasi dari tindakan tidak bermoral yang dialami oleh korban dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, akan tetapi harus dilakukan antisipasi agar perilaku yang dapat menghinakan harkat dan martabat pasien tidak terjadi di lingkungan Rumah Sakit. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban. UU TPKS menjadikan restitusi sebagai hak korban yang wajib diputuskan oleh hakim. Kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai salah satu tujuan pembebanan tanggung jawab kepada rumah sakit, agar pemulihan korban tidak semata-mata bergantung pada kemampuan finansial dokter pelaku.

 

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed