BERBAGAI PENELITIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH SAKIT

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

BERBAGAI PENELITIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH SAKIT

 

Ditinjau dari aspek regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)   maka  korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban  apabila tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan atau membiarkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, sehingga kegagalan sistem pengawasan rumah sakit berpotensi menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.[1] Penelitian mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, tetapi fokus dan sudut pandangnya berbeda-beda. Pertama, penelitian Nurul Chaerani dan Nur Sri Maryam DM mengenai “Tindak Pidana Seksual oleh Dokter: Tinjauan Hukum Pidana dan Etika Kesehatan”.[2] Dengan metode yuridis normatif, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)  telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjerat dokter pelaku kekerasan seksual terhadap pasien, tetapi penegakannya menghadapi hambatan berupa kesulitan pembuktian, relasi kuasa, dan lemahnya dukungan institusional. Dari perspektif etika, perbuatan tersebut melanggar prinsip otonomi, non-maleficence, dan beneficence, sementara mekanisme penegakan etik yang tertutup dan minimnya perlindungan korban menuntut sinergi antara sistem peradilan pidana dan penguatan standar profesi. Penelitian tersebut penting karena memetakan hambatan penegakan hukum terhadap dokter pelaku, namun belum membahas kemungkinan pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi.

Kedua, penelitian Raden Muhammad Nobel, et al. mengenai “The Application of Vicarious Liability Principle in Malpractice Cases by Health Workers in Indonesia”.[3] Penelitian tersebut menemukan dua dasar hukum utama tanggung jawab rumah sakit, yaitu Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang tanggung jawab atas perbuatan orang yang berada di bawah tanggungannya dan ketentuan tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatannya. Namun, penerapannya menghadapi kendala berupa minimnya peraturan teknis, sulitnya membuktikan hubungan kerja formal, dan inkonsistensi penafsiran hakim.[4] Kajian tersebut relevan karena menegaskan kedudukan vicarious liability dalam hukum kesehatan Indonesia.[5] Meskipun demikian, penelitian tersebut berada dalam ranah hukum perdata dan terbatas pada malapraktik yang bersifat kelalaian, bukan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja seperti pelecehan seksual.

Ketiga, penelitian Doddy Putra Pratama Sudjana, et al. mengenai “Analisis Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Gugatan Malpraktik Medis”.[6] Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum Indonesia secara teoretis memungkinkan rumah sakit dimintai pertanggungjawaban, praktik peradilan tidak konsisten: sebagian putusan membebankan tanggung jawab kepada rumah sakit, sebagian lainnya hanya kepada dokter secara perorangan, sehingga terjadi kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi yuridis. Penelitian tersebut menekankan perlunya keseimbangan antara hak pasien atas pelayanan yang aman, kepastian hukum bagi tenaga medis, dan stabilitas institusi. Namun, kajiannya juga terbatas pada gugatan perdata malapraktik dan belum menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi setelah berlakunya KUHP Nasional.

Ketiga penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa doktrin vicarious liability telah dikenal dalam hukum kesehatan Indonesia dan bahwa penegakan hukum terhadap dokter pelaku kekerasan seksual masih menghadapi hambatan. Kendati demikian, ketiganya belum secara komprehensif menghubungkan kekerasan seksual oleh dokter dengan pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai korporasi.[7] Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya menempatkan vicarious liability rumah sakit dalam kerangka perdata dan kelalaian, padahal pelecehan seksual adalah kejahatan yang disengaja. Kedua, belum ada kajian yang menguji Pasal 37 huruf b dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 KUHP Nasional terhadap rumah sakit sebagai korporasi. Ketiga, belum dikaji hubungan antara Pasal 18 UU TPKS tentang korporasi dengan Pasal 193 UU Kesehatan yang hanya menyebut kelalaian. Keempat, belum ada analisis mengenai standar pencegahan, seperti kewajiban pendamping pemeriksaan dan pengawasan terhadap dokter dalam pendidikan, yang dapat menjadi tolok ukur kesalahan korporasi rumah sakit.[8]

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dokter pelaku pelecehan seksual terhadap pasien rawat inap, sekaligus menguji apakah dan dalam kondisi apa rumah sakit sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin vicarious liability. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi konflik norma dan kebutuhan harmonisasi antara KUHP Nasional, UU TPKS, dan UU Kesehatan.[9] Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang pembahasan tentang tanggung jawab perdata rumah sakit, melainkan memperluas kajian pada tanggung jawab pidana institusi pelayanan kesehatan.

Penelitian ini penting dilakukan karena kekerasan seksual di rumah sakit berdampak individual, sosial, dan nasional. Pada tingkat individual, korban mengalami trauma fisik dan psikis yang mendalam justru di tempat ia mencari kesembuhan.[10] Pada tingkat sosial, peristiwa tersebut meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter dan institusi rumah sakit, sehingga pasien, khususnya perempuan, dapat enggan mencari pertolongan medis. Pada tingkat nasional, persoalan ini berkaitan dengan kewajiban negara menjamin hak atas kesehatan dan rasa aman sebagaimana diamanatkan konstitusi.[11] Korban kekerasan seksual juga berhak atas restitusi dan pemulihan, yang akan lebih terjamin apabila rumah sakit sebagai korporasi dengan kemampuan finansial yang lebih besar turut bertanggung jawab.[12] Tanpa kajian yang memadai, penegakan hukum akan terus berhenti pada dokter secara perorangan, sementara kelemahan sistemik di rumah sakit yang memungkinkan kejahatan itu terjadi tidak pernah diperbaiki. Aparat penegak hukum membutuhkan pedoman akademik untuk menentukan kapan rumah sakit dapat ditetapkan sebagai tersangka korporasi, bagaimana kesalahan korporasi dibuktikan, dan sanksi apa yang tepat.[13]

 

Footnote: 

[1]Kristian. 2016. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Refika Aditama. hlm. 62.

[2]Chaerani, Nurul & Nur Sri Maryam DM. (2025). Tindak Pidana Seksual oleh Dokter: Tinjauan Hukum Pidana dan Etika Kesehatan. Law Jurnal, 6(1), hlm. 25-40.

[3]Nobel, Raden Muhammad, et al. (2025). The Application of Vicarious Liability Principle in Malpractice Cases by Health Workers in Indonesia. Legal Brief, 14(3), hlm. 540-551.

[4]Almira Dinda Kartika, et al. (2026). Analisis Yuridis Pencabutan Gugatan dalam Sengketa Layanan Kesehatan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 731/Pdt.G/2025/Pn Jkt.Pst. LAWYER: Jurnal Hukum, 4(2), hlm. 498–508.

[5] Caesar Daffa Nugraha, et al. (2026). Kepastian Hukum Perjanjian Kerja Tenaga Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xxi/2023. LAWYER: Jurnal Hukum, 4(2), hlm. 498–508.

[6]Sudjana, Doddy Putra Pratama, et al. (2026). Analisis Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Gugatan Malpraktik Medis. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), hlm. 236-247.

[7]Setiyono. 2005. Kejahatan Korporasi: Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 17.

[8]Barda Nawawi Arief. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 233.

[9]Romli Atmasasmita. 2000. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju. hlm. 93.

[10]Arif Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 63.

[11]Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 31.

[12]Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama. hlm. 81.

[13]Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 196.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed