
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
HAK KONSTITUSIONAL ANAK ATAS PENDIDIKAN
Pendidikan diakui secara universal sebagai salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental serta memiliki sifat yang sangat esensial bagi pembangunan peradaban umat manusia.[1] Di Indonesia, hak atas pendidikan mendapatkan jaminan perlindungan tingkat tinggi yang termaktub secara eksplisit di dalam konstitusi negara, yakni Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dipertegas melalui instrumen perlindungan khusus anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[2] Dalam doktrin hak asasi manusia, hak pendidikan dikategorikan sebagai hak dasar yang memiliki dimensi kesejahteraan sosial dan perlindungan masa depan yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).[3] Status hukum seseorang yang sedang menjalani masa pidana, sama sekali tidak dapat dijadikan alasan yuridis oleh negara untuk mereduksi atau mencabut hak konstitusional tersebut.[4] Negara memikul kewajiban aktif (state obligation) untuk menyediakan sarana, prasarana, dan akses pendidikan yang setara bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) , sehingga siklus degradasi intelektual dapat dicegah dan hak asasi anak tetap terlindungi secara utuh.[5]
Footnote:
[1] Djoko Prakoso. 2012. Hukum Perbanyakan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Yogyakarta: Liberty. hlm. 6.
[2] Ibid., hlm. 9.
[3] Rachmadi Usman. 2016. Hukum Kebiri dan Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 14.
[4] Ibid., hlm. 18.
[5] Ibid., hlm. 23.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
