KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Berita Hukum101 Views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, perbuatan yang benar-benar tidak dikehendaki karena merugikan, perbandingan biaya dan hasil, serta kemampuan aparat penegak hukum agar tidak terjadi kelampauan beban tugas (overbelasting).[1] Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang bertujuan melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.[2]

Teori tersebut diatas  digunakan untuk menilai apakah kriminalisasi pengabaian upah minimum telah memenuhi syarat kriminalisasi yang rasional, terutama syarat kemampuan aparat penegak hukum. Dengan sekitar 1.366 pengawas dan jumlah PPNS yang lebih sedikit, perluasan pasal pidana dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan berisiko menimbulkan overbelasting apabila tidak diikuti penguatan kelembagaan.

Footnote:

[1] Sudarto,  1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.., hlm. 44.

[2] Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. hlm. 158.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed