
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
PERANAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
Problematika keperdataan muncul ketika seorang anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan harus menjalani masa perampasan kemerdekaan fisiknya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berdasarkan data dari SDP Publik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) hingga tanggal 2 September 2026 terdapat total penghuni lapas anak sebanyak 278,518 orang dari total kapasitas 153,634 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2025 dimana jumlah total penghuni adalah sebesar 276,136 dengan jumlah tersebut maka, hak-hak keperdataan anak sangat rentan tidak terpenuhi.[1]
Secara yuridis, penempatan anak di LPKA memunculkan suatu keadaan hukum di mana orang tua mengalami demisioner sementara akibat hambatan fisik dan yuridis dalam melaksanakan kewajiban pengasuhan dan pendidikannya.[2] Dalam kondisi force majeure yuridis ini, doktrin hukum perdata dan prinsip perlindungan negara (parens patriae) mengamanatkan bahwa tanggung jawab pemenuhan hak dasar anak, khususnya pendidikan, beralih secara substitutif kepada negara dalam hal ini institusi LPKA.[3] Negara bertindak layaknya wali sementara (in loco parentis) yang wajib memastikan bahwa hak-hak keperdataan anak tidak mengalami penundaan, pengurangan, apalagi pencabutan, meskipun status anak tersebut adalah warga binaan.[4] Esensi dari pengalihan tanggung jawab atau perwalian (voogdij) adalah untuk mengisi kekosongan perlindungan bagi subjek hukum yang belum cakap bertindak/handelingsonbekwaam, agar kepentingan keperdataannya, terutama pendidikan dan pemeliharaan, tidak terabaikan akibat ketidakhadiran pengasuhan orang tua secara faktual.[5] Secara dogmatik, harus dipahami secara tegas batas demarkasi antara hukum publik dan hukum privat dalam memandang status anak tersebut. Hilangnya kemerdekaan fisik sebagai bentuk sanksi pidana yang merupakan ranah hukum publik, sama sekali tidak boleh menegasikan, membatalkan, atau mereduksi hak-hak privat keperdataan seorang individu.[6] Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental yang dikodifikasikan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang secara tegas menyatakan bahwa, “Tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata, atau hilangnya segala hak-hak kewargaan”.[7] Oleh karena itu, perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya membatasi hak mobilitas dan kebebasan bergeraknya saja, namun esensi keperdataannya terutama hak atas pendidikan yang sangat krusial bagi masa perkembangan dan pertumbuhannya tetap melekat seutuhnya sebagai hak yang utuh.[8] Dengan demikian, institusi LPKA tidak hanya sekadar menjalankan fungsi eksekusi pidana, melainkan terikat pada kewajiban perdata yang absolut untuk mendidik anak tersebut, sehingga sanksi pidana publik tidak bertransformasi menjadi hukuman perdata yang merenggut masa depan dan hak dasar kemanusiaannya.
Guna menjamin tidak terputusnya hak keperdataan tersebut, instrumen perlindungan hukum di Indonesia telah dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini secara rigid menempatkan perlindungan hak anak ke dalam rezim hukum yang lebih terukur. Secara spesifik, jaminan tersebut ditegaskan secara utuh dalam Pasal 9 yang berbunyi “(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan.[9]
Footnote:
[1] SDP Publik Ditjenpas. “Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)” – Halaman 1 (sdppublik.ditjenpas.go.id), diakses 3 September 2026.
[2] Amir Syarifuddin, op. cit., hlm. 15.
[3] A. Pitlo. 1986. Hukum Perdata: Pembuktian dan Daluwarsa. Jakarta: Intermasa. hlm. 29.
[4] Ibid., hlm. 84.
[5] Chaidir Ali. 2012. Badan Hukum. Bandung: Alumni. hlm. 21.
[6] Ibid., hlm. 24
[7] Ibid., hlm. 27
[8] Ibid., hlm. 39
[9] Munir Fuady. 2013. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 18.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
