PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Berita Hukum140 Views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Perlindungan hukum ketenagakerjaan merupakan perwujudan dari tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[1]. Konsep perlindungan ini bertolak dari kesadaran bahwa secara sosiologis dan ekonomis, pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pemilik modal atau perusahaan penyedia kerja, sehingga hukum harus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang guna mencegah eksploitasi[2]. Dalam doktrin hukum ketenagakerjaan Indonesia, ruang lingkup perlindungan tenaga kerja secara komprehensif mencakup tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis[3].

Pertama, perlindungan ekonomis berkaitan langsung dengan upaya menjamin penghasilan yang layak bagi pekerja agar mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara manusiawi[4]. Dalam konteks pengemudi ojek online, perlindungan ekonomis mencakup kepastian formula penetapan tarif jasa transportasi yang memperhitungkan biaya operasional kendaraan dan standar hidup layak, pembatasan persentase potongan biaya penggunaan aplikasi oleh perusahaan platform agar tidak menggerus pendapatan bersih pengemudi, serta jaminan adanya tunjangan atau insentif hari raya yang adil[5]. Kedua, perlindungan sosial berfokus pada jaminan pemeliharaan taraf hidup dan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial-ekonomis yang dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan pekerja dalam memperoleh penghasilan. Hal ini diwujudkan melalui kewajiban kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan nasional, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang menanggung biaya perawatan medis akibat kecelakaan saat bekerja, Jaminan Kematian (JKM) sebagai santunan bagi ahli waris, Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai tabungan masa depan, serta Jaminan Kesehatan Nasional[6]. Ketiga, perlindungan teknis merujuk pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bertujuan menjaga keutuhan fisik, mental, dan keselamatan pekerja dari bahaya di lingkungan kerjanya. Bagi pengemudi ojek online yang menjadikan jalan raya sebagai ruang kerja utama dengan tingkat risiko kecelakaan lalu lintas serta kelelahan kerja yang sangat tinggi, perlindungan teknis menuntut adanya pembatasan jam kerja maksimal harian yang sehat, penyediaan fasilitas istirahat yang layak, edukasi keselamatan berkendara, serta standar kelayakan alat pelindung diri guna meminimalkan risiko fatalitas di jalan raya[7].

Footnote:

[1] Ade Parlaungan Nasution. Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Terbaru. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2023., hlm. 93.

[2] Ibid., hlm. 95.

[3] Zulkarnaen. Hukum Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Bandung: Pustaka Setia. 2023. hlm. 14.

[4] Ibid., hlm. 21.

[5] Ibid., hlm. 24.

[6] Hardiansyah. Op. Cit., hlm. 13.

[7] Ibid., hlm. 15.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed