PROBLEMATIKA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK

Berita Hukum35 Views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PROBLEMATIKA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK

Pelaksanaan diversi terhadap tindak pidana  narkotika  yang dilakukan anak menghadapi persoalan karena tidak semua perkara narkotika mudah memenuhi persyaratan formal dan materiil diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.[1] Ancaman pidana dalam perkara narkotika, konstruksi dakwaan, status anak sebagai korban atau pelaku, serta penilaian mengenai kerugian dan bahaya yang ditimbulkan sering memengaruhi keputusan aparat untuk menempuh atau tidak menempuh diversi.[2] Di samping itu, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional, belum seragamnya asesmen terpadu, dan perbedaan pemahaman antar-aparat dapat menyebabkan perlindungan hukum berjalan tidak optimal. Perubahan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana juga menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara narkotika. KUHP Nasional memperkenalkan tujuan pemidanaan dan pengaturan pidana yang lebih berorientasi pada proporsionalitas, tetapi penerapannya terhadap anak tetap harus dibaca bersama-sama dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Narkotika sebagai aturan khusus. Permasalahan nyata yang muncul ialah belum jelasnya sejauh mana ketentuan umum dalam KUHP Nasional dapat memengaruhi penilaian kesalahan, jenis pidana, tindakan, rehabilitasi, dan pembinaan terhadap anak penyalahguna narkotika.[3] Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan, ketidakkonsistenan penegakan hukum, serta perlakuan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menguraikan kondisi hukum positif dan praktik pertanggungjawaban anak secara sistematis.

Footnote:

[1] Setyo Wahyudi. 2011. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 50.

[2] Ibid., hlm. 68.

[3] M. Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 76.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed