YURISPRUDENSI PENTING DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1260 K/Sip/1980 Tanggal 31 Maret 1982, amarnya berbunyi:
YURISPRUDENSI PENTING DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA
YURISPRUDENSI PENTING DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1260 K/Sip/1980 Tanggal 31 Maret 1982, amarnya berbunyi:
Berita Utama
Kategori: Varia Peradilan
YURISPRUDENSI TETAP (PUTUSAN INKRACHT)
YURISPRUDENSI TETAP (PUTUSAN INKRACHT) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1300 K/Sip/1977 Tanggal 6 Pebruari 1979, kaidah hukumnya berbunyi: “Karena perkawinan tergugat I
YURISPRUDENSI MENGENAI GUGATAN YANG TIDAK JELAS
YURISPRUDENSI MENGENAI GUGATAN YANG TIDAK JELAS – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1985, kaidah hukumnya: “Karena
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PERUBAHAN SURAT GUGATAN
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI PERUBAHAN SURAT GUGATAN Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971 Tanggal 3 Desember 1974, kaidah
YURISPRUDENSI TETAP MENGENAI GUGATAN YANG TIDAK JELAS
YURISPRUDENSI MENGENAI GUGATAN YANG TIDAK JELAS – Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1985, kaidah hukumnya: Karena
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI MENGENAI HUKUM PIDANA
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI MENGENAI HUKUM PIDANA – Putusan MAHKAMAKAH AGUNG RI Nomor Register: 202 K / PID / 1990 Tanggal
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI HUKUM PERDATA
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI HUKUM PERDATA Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 840 K/Sip/1975 Tanggal 4 Juli 1978, Kaidah Hukumnya
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI HUKUM PERKAWINAN
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI HUKUM PERKAWINAN Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 726 K/Sip/1976 Tanggal 15 Pebruari 1977, Kaidah Hukumnya
Indonesian
English