SOEKARNO DAN PANCASILA
Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan “bintang pemandu”. Posisi demikian mengharuskan esensi pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta Pancasila dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.
Memposisikan Pancasila sebagai Staats-fundamentalnorm berarti menempatkan kedudukan Pancasila di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Kontruksi bangunan hukum demikian bersesuaian dengan konsepsi norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky.
Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut DASAR NEGARA sebagai Philosofische grondslag merupakan fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebut PANCASILA dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas.
Pidato Soekarno mengenai ide dan konsep PANCASILA dikemukakannya pada saat persidangan BPUPKI yang membahas dasar negara. Dokumen hasil kompromi yang dirumuskan dalam persidangan – persidangan BPUPKI inilah yang menjadi Pembukaan UUD 1945. Walaupun pengaruh Soekarno cukup besar dalam perumusan dokumen hasil kompromi BPUPKI, namun dokumen tersebut adalah hasil kesepakatan BPUPKI yang dengan sendirinya merepresentasikan berbagai pemikiran anggota BPUPKI.
Secara mendasar dan filosofis, maka seluruh nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar negara Indonesia, termasuk di dalamnya Pancasila.