Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Relevansi bagi Indonesia: Pelajaran Tanpa Ilusi
Perbandingan antara model Singapura dan kondisi Indonesia menghasilkan gambaran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar daftar pelajaran yang dapat dikopi. Indonesia dan Singapura berbagi kesamaan geografis dan historis yang cukup signifikan: kedua negara merupakan bagian dari warisan kolonial yang sama, menghadapi tantangan pembangunan pasca kemerdekaan, dan beroperasi dalam kawasan yang sama. Namun perbedaan dalam skala, keragaman etnis dan agama, sistem politik, dan tingkat pembangunan kelembagaan menciptakan jurang yang sangat lebar antara kondisi yang memungkinkan model Singapura berhasil dan kondisi yang dihadapi Indonesia.
Pelajaran yang paling berharga dari model Singapura bagi Indonesia bukan terletak pada desain kelembagaan formal yang dapat dikopi, melainkan pada tiga prinsip yang beroperasi melampaui konteks spesifik Singapura. Pertama, komitmen kepemimpinan yang bersifat strategis dan bukan seremonial: pemimpin nasional harus memandang pemberantasan korupsi sebagai kepentingan negara yang paling fundamental, bukan hanya sebagai agenda populis untuk keperluan elektoral. Kedua, konsistensi penegakan yang tidak membedakan pelaku berdasarkan posisi atau koneksi sebagai satu-satunya cara untuk membangun ekspektasi normatif yang mengubah kalkulasi aktor: selama pelaku berpengaruh masih dapat mengharapkan perlindungan dari sistem, sinyal yang dikirimkan adalah bahwa korupsi merupakan hak prerogatif kekuasaan. Ketiga, investasi dalam renumerasi kompetitif bagi aparatur negara sebagai komponen pencegahan yang tidak boleh dianggap sebagai kemewahan melainkan sebagai investasi fiskal yang menghasilkan penghematan melalui berkurangnya korupsi dan meningkatnya produktivitas.13
Batas yang paling penting dari adaptasi model Singapura adalah batas yang bersifat konstitusional dan demokratis. Indonesia telah memilih jalan demokrasi yang terbuka, pluralistik, dan menjamin kebebasan sipil, suatu pilihan yang tidak dapat dan tidak seharusnya dikompromikan atas nama efisiensi antikorupsi. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah justru yang paling sulit: membangun sistem pemberantasan korupsi yang efektif dalam konteks demokrasi pluralistik tanpa mengorbankan kebebasan yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Revisi UU KPK 2019 yang dinilai telah melemahkan independensi lembaga menunjukkan betapa lemahnya perlindungan kelembagaan antikorupsi dalam sistem politik Indonesia yang masih dikuasai oleh jaringan patron klien.14 Pelajaran dari Singapura adalah bahwa komitmen dan konsistensi merupakan variabel yang paling menentukan, dan keduanya harus diwujudkan dalam desain kelembagaan yang tahan terhadap tekanan politik, bukan hanya dalam pernyataan kebijakan yang mudah dibalikkan.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998