Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
BEBERAPA YURISPRUDENSI DALAM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA
Putusan Mahkamah Agung Nomor 726 K/Sip/1976 Tanggal 26 Oktober 1977 (sebelumnya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 182/1975/Pdt./PT.Smg Tanggal 24 September 1975, sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 37/1975/Pdt.Semarang Tanggal 3 April 1975), kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Karena perkawinan dilangsungkan sebelum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku secara efektif, maka berlaku ketentuan – ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan – ketentuan perkawinan menurut BW sekalipun yang bersangkutan beragama Islam”.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650 K/Sip/1974 Tanggal 22 November 1979 (sebelumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 73/1974/PT. Perdata Tanggal 4 September 1974, sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara – Timur Nomor 108/73 G Tanggal 18 Maret 1974), kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Menurut hukum, peralihan agama tidak menyebabkan batalnya/gugurnya perkawinan (pasal 72 HOCI). Berdasarkan pasal 66 UU No.1/1974 jo pasal 47 PP No. 9/1975, pasal 72 HOCI tersebut masih berlaku, karena hal ini belum diatur dalam Undang – Undang Perkawian yang baru dan Peraturan Pemerintah”.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/Kr/1979 Tanggal 30 April 1980 (sebelumnya Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 37/1978/PT.Pdg Tanggal 9 Mei 1900, sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 18/1978/PN.BS Tanggal 9 Maret 1978), kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Keberatan Penuntut Kasasi bahwa “Pasal 279 KUHP adalah merupakan pasal yang berlaku bagi perkawinan monogami, sedangkan penuntut kasasi tidak terikat dengan perkawinan monogami”. Tidak dapat diterima, karena penuntut kasasi I yang masih terikat perkawinan dengan Rubaidah, tidak dapat kawin lagi sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang – Undang Perkawinan, kecuali memenuhi pelbagai persyaratan yang diatur dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4, dan 5 Undang – Undang ini”.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/Pid./1982 Tanggal 30 Juli 1983 (sebelumnya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 166/1981/Pid/PT.Smg Tanggal 17 November 1981, sebelumnya Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 22/1981 Sumur Tanggal 14 Pebruari 1981), kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Meskipun menurut yurisprudensi pasal 184 ayat 1 KUHP berlaku bagi seorang suami yang tunduk pada pasal 27 BW, hal ini tidaklah berarti bahwa untuk diindahkannya pengaduan dari suami yang dipermalukan harus terlebih dahulu ada perceraian antara dia dan isterinya yang berzinah itu”.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998