KEJAHATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA (CRIMES AGAINST HUMAN RIGHTS)

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

KEJAHATAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
(CRIMES AGAINST HUMAN RIGHTS)

 

Kejahatan terhadap hak asasi manusia (crimes against human rights) atau dalam istilah Hukum Internasional disebut sebagai kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) merupakan  kejahatan terhadap nilai – nilai kemanusiaan yang dilakuan secara sistematis, masif dan menyerang banyak orang terutama warga sipil. Pengaturan mengenai kejahatan terhadap hak asasi manusia dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan juga diatur dalam hukum pidana materil nasional Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.  Meskipun kebijakan pidana (criminal  policy), catatan: apabila fokus bahasan yang dimaksud adalah hukuman pidana maka disebut (penal policy) telah mengalami perubahan paradigma pemidanaan (sentencing) dalam KUHP Nasional dengan memperkenalkan model pidana alternatif, akan tetapi terhadap kejahatan – kejahatan kemanusiaan tidak dapat diterapkan pidana alternatif. Menurut Satjipto Raharjo, “kebijakan (sebagai asas) dapat diartikan sebagai jantung dari peraturan hukum. Kebijakan merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum (ratio legis) yang menjadi grand design (rencana besar) dan dasar rencana  (basic design) dalam pelaksanaan dari pengejawantahan implemantasi pengembangan tugas dan fungsi pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan maupun kepemimpinan”.[1]

Dalam konteks pendapat Satjipto Raharjo tesebut maka dapat diobservasi lebih lanjut keseriusan pemerintah sekarang dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menelisik lebih lanjut berbagai kejahatan berat terhadap hak asasi manusia yang belum tuntas sampai saat ini. Termasuk perlu juga menjadi kajian potensi – potensi timbulnya konflik horizontal yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia pra dan pasca Surat Keterangan (SUKET) penyetaraan ijazah  Gibran Rakabuming Raka  dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung yang berdampak pada upaya pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR – RI) yang memaksa pada kehendak bebas dan sadar Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari kursi empuk Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai pemahaman perlu dikemukan bahwa kejahatan terhadap hak asasi manusia dapat dikualifikasikan berupa:

  1. Kejahatan Genosida (Genocide) yaitu kejahatan yang sengaja dilakukan untuk memusnahkan suatu etnis kelompok masyarakat tertentu, suku, agama atau ras agar etnis tersebut tidak mempunyai keturunan atau memindahkan secara paksa.
  2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity), kejahatan yang sengaja dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil, yang berupa:
  3. Pembunuhan masal
  4. Pemusnahan
  5. Perbudakan
  6. Penggusuran Paksa
  7. Penyiksaan
  8. Perkosaan Masal/Kekerasan SeksualSistematis
  9. Penghilangan orang secara paksa.

Opini hukum yang obyektif harus diakui bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia dalam perlindungan korban tindak pidana, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta instrumen hukum nasional sebagaiman disebutkan diatas. Pada tataran rumusan klausula norma maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara terang mengakui serta menjamin hak-hak setiap warga negara, termasuk hak untuk rasa aman, terlindungi oleh hukum secara adil, serta pemulihan atas tindakan yang dialami, akan tepai dalam kenyataan yang sebenarnya “masih sangat jauh panggang dari api”, sebab basa – basi kesetaraan penegakan hukum (law enforcement) masih menjadi jargon omong kosong dan lips service belaka.

Selain persoalan implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah agung yang sudah bersifat final and binding  (inkracht van gewijsde) yang dapat dikembangkan ke domein tindak pidana kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia, maka hal yang menjadi penting juga untuk dibahas adalah berbagai fakta yang telah terjadi dimana pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sangat massif dan membutuhkan penanganan serius, antara lain:

  1. Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM telah menerima dan menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta dan 255 kasus diterima oleh 6 (enam) Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Aduan yang diterima melalui pos/surat, datang langsung, daring, surel, proaktif, dan audiensi kemudian didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan. Wilayah terjadinya peristiwa dugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang mana terbanyak terjadi di DKI Jakarta (337), Jawa Barat (232), dan Sumatera Utara (227). Sedangkan pihak yang paling banyak diadukan kepada Komnas HAM adalah Polri (663 aduan), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (kementerian) (433 aduan), dan Korporasi (321 aduan). Kemudian atas dugaan pelanggaran HAM yang diterima, hak atas kesejahteraan (813 aduan) menjadi hak yang paling banyak dilanggar. Selanjutnya, hak memperoleh keadilan (758 aduan) dan hak atas rasa aman (212 aduan). 
  1. Dalam penanganan aduan HAM dilakukan pula respon cepat berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM dengan mengeluarkan surat respon cepat atau surat perlindungan. Hal ini dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi. Selain itu, respons cepat dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan/atau berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa dan/atau kerugian materi. Sebagai bentuk respon cepat, Komnas HAM telah mengeluarkan 6 (enam) surat respon cepat atau surat perlindungan sepanjang tahun 2024. 
  1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi. Melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan telah ditangani 354 kasus. Sedangkan melalui fungsi mediasi, telah dilakukan penutupan atas 63 kasus dengan mengeluarkan dokumen Memorandum Penutupan. Beberapa kasus diantaranya menjadi sorotan Komnas HAM baik yang dilakukan melalui mekanisme pemantauan maupun mekanisme mediasi. 
  1. Kasus Penembakan Pelajar di Semarang, Komnas HAM melakukan pemantauan media atas penembakan yang dilakukan oleh anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang terhadap tiga orang, yaitu Sdr. Gamma Rizkynata Oktafandy, Sdr. Satria, dan Sdr. Adam yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia yakni Sdr. Gamma Rizkynata Oktafandy dan 2 (dua) lainya luka-luka yakni Sdr. Satria, dan Sdr. Adam. Menindaklanjuti hal tersebut Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan untuk meminta keterangan dan berkoordinasi kepada para pihak, serta peninjauan lapangan. Atas pemantauan lapangan tersebut Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Kapolda Jawa Tengah dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui surat nomor 1016/PM.00/R/XII/2024 tanggal 4 November 2024. 
  1. Kasus Penolakan Serikat Pengemudi Ojol yang diadukan Sdr. Iwan Setiawan, dkk yang merupakan Ketua DPP Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA INDONESIA) sebagai serikat pengemudi ojek online di wilayah Kota Tangerang yang mendaparkan penolakan pencatatan sebagai serikat buruh/pekerja terdaftar oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. Langkah Komnas HAM atas aduan tersebut dengan menyurati Menteri Ketenaga Kerjaan RI dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, atas surat tersebut Komnas Ham telah menerima tanggapan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dan tembusan surat dari Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Sdr. Heru Widianto, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa SEPETA dapat dikategorikan serikat pekerja di luar perusahaan sebagaimana tertuang dalam UndangUndang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Terkait hal tersebut Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi yang ditunjukan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangera yang pada pokoknya agar dapat diterbitkannya bukti pencatatan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SEPETA INDONESIA) di Kota Tangerang sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan telah ditindaklanjuti oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang. 
  1. Kasus kenaikan UKT PTN, pengaduan dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh BEM Universitas Jenderal Soedirman, BEM Universitas Mataram, dan BEM Universitas Sebelas Maret, mengenai kenaikan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta aduan Tim Hukum Advokasi Pendidikan Nasional dan Aliansi Pendidikan Gratis pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 (Permendikbudristek 2 Nomor 2024). Komnas Ham telah melakukan pemantauan lapangan guna meminta keterangan serta tanggapan dari para pihak terkait, atas penanganan kasus dimaksud, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi yang ditunjukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangun Manusia dan Kebudayaan RI, Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia RI, dan Kepada Menteri Pendidikan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Berkaitan dengan Rekomendasi tersebut Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan akan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait adanya evaluasi kebijakan dan perbaikan tata kelola pembiayaan dalam pendidikan tinggi agar dapat terjangkau oleh masyarakat. 
  1. Kasus Mafia Tanah Dago Elos di Bandung, mengenai dugaan mafia tanah di Dago Elos serta dugaan penolakan laporan polisi Tim Advokasi Dago Elos dan dugaan kekerasan terhadap warga Dago Elos oleh Satreskrim Polrestabes Kota Bandung yang dilaporkan oleh Tim Advokasi Dago Elos, Komnas HAM melakukan langkah awal dengan meminta keterangan Irwasda Polda Jawa Barat melalui dan ditanggapi baik oleh Irwasda Polda Jawa Barat. Setelahnya Komnas HAM juga melakukan pertemuan langsung dengan Irwasda Polda Jawa Barat dalam rangka permintaan keterangan dan melakukan pertemuan lebih lanjut dengan jajaran Polda Jawa Barat. Berdasarkan langkah penanganan tersebut, Komnas HAM berpendapat bahwa peristiwa tersebut dapat menimbulkan potensi pelanggaran HAM sebagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak memperoleh keadilan. Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolda Jawa Barat agar dapat melanjutkan proses penyelidikan, melakukan pengawasan, serta memberi informasi perkembangan penyelidikan kepada pengadu. 
  1. Kasus Pembunuhan Vina di Cirebon, Komnas Ham pada tahun 2016 telah menerima aduan Sdr. J. Samsudin Saputra terkait dugaan penghalangan bertemunya keluarga dan kuasa hukum terhadap 7 (tujuh) tersangka an. Sdr. Hadi Saputra, dkk, atas aduan tersbut Komnas HAM telah bersurat guna permintaan klarifikasi Polda Jawa Barat. Pada tahun 2024 aduan Kembali diterima Komnas HAM dari Sdr. Roely Panggabean, dkk, atas aduan tersebut Komnas Ham Kembali bersuratperihal permintaan keterangan dan tindak lanjut mengenai Akses Kunjungan Keluarga dan Kuasa Hukum terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sdr. Muhamad Rizky Rudiana als. Eky dan Sdri. Vina Dewi Arista als. Vina. 
  1. Selain aduan yang diterima Komnas HAM yang terdapat kaitanya dengan kasus Pembunuhan Vina di Cirebon, Komnas HAM juga melakukan pemantauan media dan telah melakukan serangakaian proses atas pemantauan tersebut antaralain dengan meminta keterangan kepada Kapolda Jawa Barat, meminta keterangan kepada Kuasa Hukum dan keluarga terpidana, serta meminta keterangan para pihah yang berkaitan dengan kasus tersebut, selain itu juga Komnas HAM berkoordinasi dengan Kompolnas dan LPSK kaitanya dengan penanganan kasus tersebut. Berdasarkan Langkah-langkah tersebut Komnas Ham menyimpulkan bahwa adanya dugaan Tindakan melanggar hak-hak atas keadilan, adanya dugaan tindak penyiksaan dan kekerasan, adanya inkonsistensi Upaya hukum, serta adanya dugaan ketidakpastian hukum. Atas dugaan-dugaan tersebut Komnas Ham telah mengeluarkan rekomendasi yang ditunjukan kepada Kepala Kepolisian RI, Ketua LPSK, Ketua Kompolnas, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat kaitanya dengan upaya Penanganan kasus Pembunuhan Vina di Cirebon agar dapat dilaksanakan dengan baik, adil dan benar dengan mengedepankan hak-hak baik para terpidana, para saksi, serta para keluarga korban. 
  1. Kasus hak atas kesejahteraan antara warga dusun batu leman dan PT Harapan Hibrida Kalimantan Barat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Atas rekomendasi yang telah dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 2018 para korban merasa pihak PT belum menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut. Oleh karena itu, Komnas HAM telah melakukan mediasi dengan manajemen PT Harapan Hibrida Kalbar dan Perwakilan Warga Dusun Batu Leman pada 28 Februari 2024 dan dihasilkan kesepakatan perdamaian yang poin utamanya adalah bahwa PT HHK akan memberikan sisa hasil produksi kepada 6 orang warga dan terkait klaim/tuntutan pengembalian lahan, PT HHK bersedia untuk mengembalikan lahan yang diklaim oleh warga melalui skema lahan pengganti seluas 42 hektar. 
  1. Kasus Dugaan Kesewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perumda Pasar Palembang Jaya Dalam Rencana Revitalisasi Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Kasus Dugaan Kesewenangan Pemerintah Kota Palembang dan Perumda Pasar Palembang Jaya Dalam Rencana Revitalisasi Pasar 16 Ilir Kota Palembang. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM melakukan pertemuan Mediasi dengan perwakilan P3SRS, Pemerintah Kota Palembang, Direktur Perumda Pasar Palembang Jaya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kanwil BPN Sumatera Selatan pada Februari 2024. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Perumda Pasar Palembang Jaya akan memberikan hak prioritas kepada pemilik SHM Rumah Susun yang lama dalam proses relokasi. 
  1. Kasus Penggusuran Warga Kampung Bayam karena Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara, Komnas HAM menerima pengaduan dari Sdr. Aprilia Lisa Tengker, dkk., dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) dan pengaduan Sdr. M Furkon dkk., yang merupakan perwakilan warga Kampung Bayam. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM telah melakukan Mediasi antara warga Kampung Bayam dengan PT Jakarta Propertindo (JakPro) dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Proses Mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan poin utama bahwa Pemprov Jakarta dan PT Jakpro berkomitmen membangun hunian alternatif di Kampung Bayam dan peningkatan kualitas hidup bagi warga yang tinggal di Rusun Nagrak. 
  1. Kasus Hak atas Kesejahteraan perihal Belum Dilaksanakannya Putusan MA terkait Penggantian Kerugian bagi 213.217 (dua ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas) KK eks Pengungsi Kerusuhan Maluku dan Maluku Utara Tahun 1999. Terkait kasus tersebut, Komnas HAM telah melakukan tindak lanjut pengaduan dengan melaksanakan pertemuan koordinasi pada 6 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Perwakilan Eks Pengungsi dari Propinsi Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Kementerian Sosial RI, Pemerintah Propinsi Maluku, serta Pemerintah Propinsi Maluku Utara. Dari hasil pertemuan tersebut, Komnas HAM RI telah mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI dan Menteri Sosial RI untuk membentuk Tim Teknis berdasarkan SK Menteri SK Menteri Sosial nomor: 124/HUK/2021 tentang Tim Panel Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku dengan melibatkan Perwakilan Eks Pengungsi. Komnas HAM RI juga merekomendasikan untuk pemberian akses informasi dan transparansi tindak lanjut penanganan kepada Pengadu dan melakukan upaya persuasif untuk mencegah resiko konflik dan menjaga situasi agar tetap kondusif. 
  1. Kasus penggusuran bangunan warga Lorok Indah Desa Margorejo a.n. Kosniyati, dkk, di Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kab. Pati oleh Pemerintah Kabupaten Pati, di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah. Terkait kasus tersebut Komnas HAM telah melaksanakan pertemuan mediasi pada 21 Mei 2024, yang dihadiri oleh perwakilan warga Lorok Indah Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang menghasilkan berita acara tanpa kesepakatan. Demikian, Komnas HAM menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan mengirimkan surat rekomendasi, yang pokoknya merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk berperan aktif mengupayakan penyelesaian permasalahan, kepada Bupati Pati untuk memberikan ganti rugi kepada warga yang menjadi korban penertiban dan pembongkaran bangunan dan tempat tinggal.[2]

Footnote: 

[1] Satjipto Rahardjo, Ilmnu Hukum, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2000. hlm. 45

[2] Websie Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta. KOMNAS HAM RI, 2024. hlm. 1 – 11.

 

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed