LARANGAN KEMATIAN PERDATA BERDASARKAN PASAL 3 KUHPERDATA

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

LARANGAN KEMATIAN PERDATA BERDASARKAN PASAL 3 KUHPERDATA

Salah satu prinsip paling krusial dalam bangunan hukum perdata modern adalah pemisahan yang tegas antara sanksi di ranah hukum publik dengan hak-hak privat seseorang.[1] Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), secara tegas dinyatakan bahwa tiada suatu hukuman pun yang dapat mengakibatkan kematian perdata ataupun hilangnya segala hak-hak kewargaan seseorang.[2] Prinsip ini memberikan batasan dogmatik bahwa ketika seorang anak dijatuhi sanksi perampasan kemerdekaan fisik oleh pengadilan pidana, hukuman tersebut murni hanya membatasi ruang gerak dan mobilitas kebebasannya saja.[3] Sanksi pidana tersebut sama sekali tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk pencabutan status subjek hukum ataupun penghilangan hak-hak keperdataan anak.[4] Dengan demikian, hak privat seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri tetap melekat secara abadi pada diri anak.[5] Institusi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terikat secara hukum untuk menghormati prinsip ini, sehingga penjatuhan sanksi pidana publik tidak bertransformasi menjadi hukuman perdata yang merenggut masa depan anak secara struktural.

[1] Sudikno Mertokusumo. 2013. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. hlm. 50.

[2] Ibid., hlm. 53.

[3] Ibid., hlm. 55.

[4] Romli Atmasasmita. 2018. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama. hlm. 92.

[5] Tolib Effendi. 2014. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 115.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed