UNDANG – UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Berita Hukum42 Views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

 

UNDANG – UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengakui hak pendidikan bagi anak di LPKA, tetapi  secara normatif murni menemukan adanya celah dan kekosongan norma terkait mekanisme pertanggungjawaban keperdataan, apabila hak tersebut gagal dipenuhi oleh LPKA. Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan pengaturan yang terang-benderang mengenai bagaimana bentuk hubungan keperdataan antara LPKA sebagai penyelenggara negara dengan anak (serta orang tuanya) dalam konteks penyediaan jasa pendidikan.  Ketidakjelasan norma ini menimbulkan masalah yuridis yang serius, apabila seorang anak tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak selama di LPKA, tidak ada mekanisme ganti rugi perdata yang spesifik yang diatur dalam undang-undang tersebut Hal ini memunculkan ambiguitas, apakah kegagalan LPKA tersebut dapat dikonstruksikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata, ataukah dianggap sebagai kelalaian hukum publik semata. Tanpa adanya instrumen norma keperdataan yang jelas, hak pendidikan yang dijamin oleh UU Perlindungan Anak berisiko menjadi hak yang tidak dapat dituntut pemenuhannya/unenforceable rights.

Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan lima unsur mutlak yang harus terpenuhi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan (termasuk perbuatan pasif atau omisi), sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Merujuk pada perluasan makna PMH pasca-Arrest Hoge Raad 1919 (Lindenbaum v. Cohen), perbuatan melawan hukum tidak lagi ditafsirkan sempit sebatas melanggar undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Dalam konteks ini, kelalaian atau pembiaran (omission) yang dilakukan oleh otoritas LPKA dalam memfasilitasi pendidikan anak secara hakiki telah memenuhi unsur Onrechtmatige Overheidsdaad. Negara telah secara nyata melanggar kewajiban hukumnya sendiri yang dimandatkan oleh UU Perlindungan Anak, yang berakibat langsung pada timbulnya kerugian (schade) bagi anak, baik kerugian materiil berupa terhambatnya prospek ekonomi di masa depan, maupun kerugian imateriil berupa degradasi intelektual.

Namun demikian, ketiadaan aturan teknis dan mekanisme prosedural yang spesifik untuk menuntut ganti rugi pemulihan pendidikan membuktikan bahwa hukum positif saat ini masih cacat secara struktural dan berstatus lex imperfecta atau norma hukum yang tidak disertai sanksi pemaksa yang memadai. Kekosongan hukum ini menciptakan kebuntuan yuridis (legal deadlock), di mana abstraksi kerugian anak akibat hilangnya pendidikan menjadi sangat sulit dikuantifikasi dan dieksekusi pemulihannya di hadapan pengadilan perdata. Konsekuensi logis dari cacatnya hukum positif ini adalah terdegradasinya marwah perlindungan hak anak, jaminan pendidikan yang diagungkan oleh undang-undang kehilangan daya paksa keperdataannya (civil enforceability) dan tereduksi menjadi sekadar deklarasi moral yang hampa tanpa instrumen tanggung gugat yang nyata bagi negara.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

 

News Feed