BEBERAPA PENELITIAN MENGENAI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

BEBERAPA PENELITIAN MENGENAI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM PERKARA NARKOTIKA

Penelitian mengenai anak dan tindak pidana narkotika telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, tetapi fokus dan sudut pandangnya berbeda-beda. Pertama, penelitian Ebit Kartono Mandala Putra, Appe Hutauruk & Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean mengenai “Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Sebagai Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia” yang diterbitkan pada tahun 2026 membahas kemungkinan penerapan diversi terhadap anak dalam perkara narkotika.[1] Penelitian tersebut menempatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar utama penyelesaian perkara anak dan menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dibangun dengan model keadilan restoratif. Kajian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak tidak harus selalu berakhir pada pemidanaan, melainkan dapat diarahkan pada perdamaian, pemulihan, pembinaan, dan pengembalian anak kepada keluarga serta masyarakat.[2] Namun, fokus penelitian tersebut lebih banyak diarahkan pada penerapan rehabilitasi, sehingga belum secara khusus menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana anak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kedua, penelitian Selamat Rapama Sihombing, et. al mengenai penegakan hukum terhadap perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika: studi putusan nomor 509/Pid. Sus/2024/PN yang dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip restorative justice membahas hubungan antara diversi, perlindungan anak, dan keadilan restoratif.[3] Penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa anak yang terlibat narkotika tidak selalu dapat diposisikan hanya sebagai pelaku, tetapi juga dapat menjadi korban dari lingkungan, bujukan, eksploitasi, atau jaringan peredaran narkotika. Pendekatan tersebut mendorong agar proses hukum tidak mengabaikan kebutuhan pemulihan anak. Meskipun demikian, penelitian tersebut dilakukan dalam konteks sebelum berlakunya KUHP Nasional, sehingga belum menguji relevansi tujuan pemidanaan dan pengaturan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Ketiga, penelitian Jody Agy Napitupulu, et. al mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri: analisis yuridis dalam perspektif hukum positif indonesia yang diterbitkan pada tahun 2026 mengkaji penggunaan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika.[4] Penelitian tersebut memiliki kaitan dengan penelitian ini karena menegaskan pentingnya menggeser orientasi penanganan dari penghukuman semata menuju pemulihan, rehabilitasi, dan penyelesaian yang lebih berkeadilan. Pendekatan restorative justice sangat relevan bagi anak karena pemenjaraan dapat menimbulkan dampak negatif berupa stigmatisasi, gangguan pendidikan, pemutusan hubungan keluarga, dan kemungkinan anak berinteraksi dengan pelaku kejahatan yang lebih berat.

Ketiga penelitian tersebut secara umum menunjukkan bahwa diversi, rehabilitasi, dan keadilan restoratif merupakan instrumen penting dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum akibat narkotika. Penelitian-penelitian tersebut juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melakukan pembedaan antara anak sebagai pengguna atau korban dengan anak yang terlibat dalam peredaran gelap.[5] Kendati demikian, ketiganya belum secara komprehensif menghubungkan pengaturan anak dalam sistem peradilan pidana dengan pembaruan hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.[6] Dengan demikian, penelitian ini menempatkan penelitian terdahulu sebagai pijakan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak secara lebih luas, khususnya mengenai hubungan antara asas kesalahan, tujuan pemidanaan, tindakan, rehabilitasi, diversi, dan aturan khusus narkotika.[7]

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya pada umumnya membahas diversi atau restorative justice sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak, tetapi belum memberikan analisis mendalam mengenai dasar pertanggungjawaban pidana anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Padahal, pertanggungjawaban pidana merupakan titik sentral untuk menentukan apakah seorang anak dapat dipersalahkan, sejauh mana kesalahannya, dan jenis respons hukum apa yang tepat diberikan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup ditentukan berdasarkan terbuktinya perbuatan secara objektif, tetapi juga memerlukan penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan, usia, kondisi kejiwaan, tingkat ketergantungan, pengetahuan anak mengenai perbuatannya, serta pengaruh pihak lain.[8] Kedua, belum banyak penelitian yang mengkaji secara khusus konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap penanganan anak penyalahguna narkotika. KUHP Nasional membawa paradigma baru mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pidana alternatif, tindakan, dan orientasi pembinaan.[9] Namun, belum jelas bagaimana norma-norma tersebut dioperasionalkan ketika berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat khusus serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memiliki mekanisme dan prinsip tersendiri. Ketiga, penelitian terdahulu belum menguraikan secara memadai hubungan antara aturan umum dan aturan khusus berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali. Dalam perkara narkotika, penegak hukum harus menentukan batas penerapan KUHP Nasional, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian mengenai hubungan ketiga instrumen tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan pasal, bentuk pertanggungjawaban, jenis sanksi, serta mekanisme penyelesaian perkara.[10] Keempat, masih terdapat ruang kajian mengenai pembedaan anak penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkotika. Pembedaan tersebut memiliki konsekuensi langsung terhadap pilihan rehabilitasi, tindakan, diversi, atau pidana. Jika seluruh anak diperlakukan dengan pendekatan yang sama, maka hukum dapat gagal memberikan perlindungan kepada anak yang sebenarnya merupakan korban, sekaligus gagal memberikan respons yang tepat terhadap anak yang memiliki keterlibatan lebih berat. Kelima, penelitian terdahulu belum secara khusus mengaitkan pertanggungjawaban pidana dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis apakah pembaruan hukum pidana telah memberikan landasan yang cukup untuk membangun pertanggungjawaban yang proporsional, edukatif, rehabilitatif, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi konflik norma, hambatan penerapan, serta kebutuhan harmonisasi antara KUHP Nasional, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulang pembahasan mengenai diversi, melainkan memperluas kajian pada struktur pertanggungjawaban pidana dan implikasi pembaruan hukum pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini penting dilakukan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak memiliki dampak yang bersifat individual, sosial, dan nasional.[11] Pada tingkat individual, keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perkembangan kepribadian, hubungan keluarga, serta masa depan anak.[12] Proses hukum yang tidak proporsional bahkan dapat memperparah keadaan melalui stigma, pengucilan sosial, dan hilangnya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan serta rehabilitasi.[13] Pada tingkat sosial, meningkatnya keterlibatan anak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika menunjukkan adanya kerentanan lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, dan masyarakat yang perlu ditangani secara terpadu. Pada tingkat nasional, persoalan tersebut berkaitan dengan kualitas generasi penerus dan efektivitas kebijakan negara dalam mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika. Urgensi penelitian semakin kuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, karena pembaruan hukum tersebut menuntut penafsiran dan penerapan yang selaras dengan prinsip perlindungan anak.

Tanpa kajian yang memadai, perubahan paradigma dalam KUHP Nasional dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dihubungkan dengan aturan khusus narkotika dan sistem peradilan pidana anak. Aparat penegak hukum membutuhkan pedoman akademik untuk menentukan kapan anak harus dimintai pertanggungjawaban pidana, kapan anak harus memperoleh tindakan, kapan rehabilitasi harus diutamakan, dan kapan diversi dapat diterapkan.[14] Penelitian ini juga penting untuk mencegah terjadinya disparitas penanganan perkara.[15] Anak dengan karakteristik perkara yang relatif sama seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang sebanding, sedangkan perbedaan tingkat kesalahan dan keterlibatan harus menghasilkan respons yang berbeda.

Footnote:

[1] Ebit Kartono Mandala Putra, Hutauruk, Appe & Hutahaean, Fendi Maruba Parlindungan. (2026). Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Sebagai Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 6(04), hlm. 158-169.

[2] Andi Hamzah. 2017. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 37.

[3] Sihombing, Selamat Rapama, et. al,. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Perantara Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika: Studi Putusan Nomor 509/Pid. Sus/2024/PN. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 6(03), hlm. 144-154.

[4] Napitupulu, Jody Agy, et. al,. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri: Analisis Yuridis dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 6(03), hlm. 74-85.

[5] Eva Achjani Zulfa. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Jakarta: Lubuk Agung. hlm. 59.

[6] Ibid., hlm. 60.

[7] Ibid., hlm. 62.

[8] Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 33.

[9] Ibid., hlm. 35.

[10] Ibid., hlm. 38.

[11] Chairul Huda. 2015. Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’. Jakarta: Kencana. hlm. 16.

[12] Romli Atmasasmita. 2012. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Bandung: Refika Aditama. hlm. 91.

[13] Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana. hlm. 94.

[14] A.S. Alam. 2010. Sosiologi Hukum: Dipelajari Menurut Ketentuan Hukum Positif dan Kenyataan Lapangan. Makassar: Pustaka Refleksi. hlm. 32.

[15] Dwidja Priyatno. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm. 36.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed