PENCATUTAN ALAMAT PADA GOOGLE MAP

Kriminal70 Views

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

PENCATUTAN ALAMAT PADA GOOGLE MAP

Masalah penipuan bermodus pencatutan alamat pada Google Maps  bukan lagi isu hukum berskala kecil, melainkan ancaman serius dengan dampak destruktif multidimensional. Dari segi dampak mikro, konsumen kehilangan uang karena memercayai “keberadaan” usaha yang direpresentasikan oleh lokasi fisik yang dicatut, sedangkan pemilik asli toko menanggung kerugian reputasi, kehilangan pelanggan, dan beban pemulihan yang tidak semestinya menjadi tanggungannya. Dari segi dampak makro, jika kejahatan ini dibiarkan tanpa kepastian penindakan, kepercayaan publik (public trust) terhadap ekosistem digital dan infrastruktur pemetaan online akan tergerus. Hal ini kontraproduktif dengan agenda digitalisasi UMKM. Apabila masyarakat tidak lagi memercayai informasi pada peta digital, jutaan pelaku UMKM jujur yang mengandalkan platform tersebut untuk menjaring konsumen akan ikut dirugikan.[1]

Urgensi penelitian ini semakin mendesak karena Indonesia tengah berada pada fase awal penerapan KUHP Nasional dan KUHAP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pada fase ini, aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim, sangat membutuhkan panduan doktrinal dalam menafsirkan unsur-unsur pasal penipuan dan tindak pidana terkait terhadap modus kejahatan spasial digital.[2] Ketiadaan literatur yang membahas hal ini berpotensi melahirkan disparitas putusan, ketidakpastian hukum, serta keengganan aparat untuk memproses laporan korban dengan dalih ketiadaan aturan yang secara spesifik mengatur.[3] Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membangun fondasi literatur akademik sebelum persoalan ini berkembang menjadi krisis penegakan hukum di masa transisi.

Guna menjawab kompleksitas tersebut, penelitian ini menawarkan sudut pandang baru berupa pendekatan hibrida. Jika penelitian sebelumnya cenderung mendikotomikan kejahatan konvensional dan kejahatan murni siber, penelitian ini mengonstruksikan manipulasi “koordinat tata ruang digital” (pencatutan alamat usaha) sebagai bagian tak terpisahkan dari sarana untuk memenuhi unsur objektif dan subjektif delik penipuan.[4] Peneliti menawarkan gagasan bahwa alamat usaha bukan sekadar elemen geografis, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian dari identitas dan reputasi usaha (goodwill) yang layak dilindungi hukum, sehingga pencatutannya dengan maksud menguntungkan diri secara melawan hukum untuk menggerakkan orang lain menyerahkan uang dapat dikualifikasi sebagai penggunaan “kedudukan palsu”, “tipu muslihat”, atau “rangkaian kata bohong” menurut Pasal 492 KUHP Nasional.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada analisis perlindungan hukum bagi pemilik asli toko sebagai korban tidak langsung.[5] Penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana memidana pelaku, tetapi juga menelaah bagaimana instrumen dalam KUHP Nasional, seperti pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pembayaran ganti rugi, pedoman pemidanaan yang memperhatikan dampak terhadap korban, serta mekanisme restitusi dalam KUHAP baru, dapat difungsikan untuk memulihkan nama baik dan kerugian pemilik toko.[6] Pendekatan normatif ini diharapkan memperkaya khazanah hukum pidana Indonesia dengan meletakkan dasar pemahaman tentang kejahatan spasial digital (digital spatial crimes) berdasarkan produk legislasi nasional paling mutakhir, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penyidik dalam menyusun berita acara pemeriksaan dan bagi penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan.[7]

Footnote:

[1] Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Informatika: Peran dan Indikasi Hukum dalam Pengembangan Teknologi Informasi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 421.

[2] Ibid., hlm. 425.

[3] Eddy O.S. Hiariej. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga. hlm. 99.

[4] Ibid., hlm. 103.

[5] Siswanto Sunarso. 2009. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Tindak Pidana Cyber. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1-310.

[6] Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 9.

[7] Ibid., hlm. 13.

Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998

News Feed