Skip to content
January 16, 2021
beritahukum-kebijakanpublik.com
  • Add a Menu
beritahukum-kebijakanpublik.com
  • Beranda
  • Shop
  • Adat Istiadat
  • Berita
  • BERITA ONLINE
  • Desa dan Kota
  • Hak Asasi Manusia
  • Hukum
  • Hukum dan Kekuasaan
  • HUMOR
  • Jurnal Kampus
  • Kebijakan Publik
  • Kebudayaan
  • Kesusasteraan
  • Kriminal
  • Nasional
  • Penelitian, Investigasi dan Pengamatan
  • Pengabdian Masyarakat
  • Politik
  • Religi
  • Serba Serbi
  • Sosial Kemasyarakatan
  • Terminologi
  • Varia Peradilan
  • Wawasan Kebangsaan
  • Uncategorized
September 10, 2018

TEORI KEHENDAK DAN TEORI PERKIRAAN

Kriminal

TEORI KEHENDAK DAN TEORI PERKIRAAN

Related News
SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN PIDANA
KESENGAJAAN (DOLUS) SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA
Head Lines
REWARDS OF PERSEVERANCE
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN
QUO VADIS EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT? KEPENTINGAN NEGARA DAN RAKYAT YANG TERABAIKAN
ASAS – ASAS YANG PARADIGMATIK MENURUT  UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
FILSAFAT YUNANI  DAN MASALAH – MASALAH POKOK FILSAFAT HUKUM
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ARTI KATA YURISPRUDENSI

Berita Terbaru+

  • Popular
  • Comments

Category: Kriminal

BATAS WAKTU ATAU KADALUARSA PENGAJUAN PENGADUAN

BATAS WAKTU ATAU KADALUARSA PENGAJUAN PENGADUAN

Kriminal|7 days agoJanuary 10, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

BATAS WAKTU ATAU KADALUARSA PENGAJUAN PENGADUAN Daluarsa/verjaring adalah “hilangnya/hapusnya  hak untuk melakukan sesuatu tindakan/perbuatan  hukum karena lewatnya tenggang  waktu,  artinya setelah tenggang  lewatnya waktu yang ditentukan oleh undang –

DASAR  YURIDIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM ACARA PERADILAN

DASAR  YURIDIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM ACARA PERADILAN

Kriminal|January 2, 2021January 2, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

DASAR  YURIDIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM ACARA PERADILAN   Hukum Pembuktian di Indonesia adalah serangkaian kaidah (norms), aturan (rules), dan tata cara

Prapenuntutan  dalam Konteks Integrated Criminal Justice System

Prapenuntutan  dalam Konteks Integrated Criminal Justice System

Kriminal|January 2, 2021January 2, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

Prapenuntutan  dalam Konteks Integrated Criminal Justice System   Proses penyelesaian setiap perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam  Undang – Undang

WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD

WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD

Kriminal|January 2, 2021January 2, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD   Mengacu pada kenyataaan yang terjadi selama ini sebagai refleksi  berkaitan dengan  penyelenggaraan tata kelola PEMERINTAHAN DAERAH, maka

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RAHASIA BANK

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RAHASIA BANK

Kriminal|January 1, 2021January 1, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN RAHASIA BANK   Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU

FENOMENA  HUKUM PIDANA

FENOMENA  HUKUM PIDANA

Kriminal|January 1, 2021January 1, 2021by Appe Hamonangan Hutauruk

FENOMENA  HUKUM PIDANA   “Perbuatan Berlanjut” artinya suatu niat, satu jenis perbuatan, antara perbuatan yang satu dengan yang lain berlangsung tidak terlalu

CONTOH SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI (PELAKSANAAN PUTUSAN) DALAM PERKARA PIDANA

CONTOH SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI (PELAKSANAAN PUTUSAN) DALAM PERKARA PIDANA

Kriminal|December 31, 2020December 31, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

CONTOH SURAT PERMOHONAN EKSEKUSI (PELAKSANAAN PUTUSAN) DALAM PERKARA PIDANA   Jakarta, 31  Juli 2019 Nomor       : 46/AHH&Ass./Permohonan –  Eksekusi/VII/2019 Lampiran    : Copy

PERANAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA DJOKO TJANDRA

PERANAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA DJOKO TJANDRA

Kriminal|December 30, 2020December 30, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

PERANAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS NAMA DJOKO TJANDRA   Pemerintahan yang menjalankan fungsi tata kelola

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Kriminal|December 28, 2020December 28, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI   I.  PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. Apabila dibahas wacana mengenai  pertanggung jawaban pidana korporasi harus jelas terlebih dahulu siapa yang

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI   (HERZIENING)

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI  (HERZIENING)

Kriminal|December 28, 2020December 28, 2020by Appe Hamonangan Hutauruk

CONTOH SURAT PERMOHONAN MENYATAKAN PENINJAUAN KEMBALI  (HERZIENING)   Jakarta, 9 Juli 2019 Nomor           : 36/AHH&Ass./Permohonan – Akta.PK/VII/2019 Lampiran        : Copy Surat Kuasa Khusus

  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 6
  • Next
beritahukum-kebijakanpublik.com
Certified Law-firm & Consultation: +62812 1350 2002
Theme Newkarma Design by Gian MR
id Indonesian
en Englishid Indonesian
error: Content is protected !!