Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Kekuasaan dalam Kerangka Hukum Tata Negara: Antara Desain dan Realitas
Hukum tata negara modern dibangun di atas premis yang sangat mendasar tentang kekuasaan: bahwa ia bersifat inheren berbahaya apabila tidak dibatasi dan tidak dipertanggungjawabkan, dan bahwa sistem konstitusional yang baik adalah sistem yang berhasil mendistribusikan, membatasi, dan menyeimbangkan kekuasaan sehingga tidak ada satu entitas pun yang dapat menggunakannya secara sewenang-wenang tanpa konsekuensi. Trias politica yang menjadi fondasi desain konstitusional modern — pemisahan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif — bukan sekadar pilihan teknis tentang bagaimana fungsi-fungsi pemerintahan sebaiknya diorganisasikan. Ia merupakan respons terhadap pengalaman historis yang berulang tentang bagaimana konsentrasi kekuasaan menghasilkan tirani dan korupsi.
Namun antara desain konstitusional tentang distribusi kekuasaan yang ideal dengan realitas operasional dari masing-masing cabang kekuasaan selalu terdapat jarak yang signifikan. Jarak ini bukan anomali yang dapat dieliminasi melalui penyempurnaan desain — ia merupakan kondisi permanen yang bersumber dari fakta bahwa institusi dijalankan oleh manusia dengan kepentingan, motivasi, dan kapasitas yang beragam, dalam konteks sosial-politik yang membentuk cara mereka memahami dan menjalankan kewenangan yang mereka miliki.
Dari perspektif analisis ketatanegaraan, setiap cabang kekuasaan memiliki karakteristik struktural yang menciptakan bentuk-bentuk spesifik dari kerentanan terhadap korupsi. Kekuasaan legislatif, yang berwenang membentuk undang-undang dan mengawasi eksekutif, menghadapi kerentanan yang bersumber dari kombinasi antara kewenangan yang sangat luas dengan mekanisme pengawasan terhadap proses deliberasi internal yang relatif lemah. Proses pembentukan undang-undang, yang secara formal berlangsung melalui prosedur yang transparan, dalam praktik seringkali mengandung negosiasi dan pertukaran kepentingan yang berlangsung di luar ruang publik dan yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilih. Kekuasaan eksekutif, yang mengendalikan implementasi kebijakan dan pengelolaan sumber daya negara, menghadapi kerentanan yang bersumber dari konsentrasi kewenangan diskresioner yang sangat besar dalam pengelolaan kontrak, izin, dan berbagai bentuk akses terhadap sumber daya publik. Kekuasaan yudikatif, yang seharusnya berfungsi sebagai penjamin terakhir dari supremasi hukum, menghadapi kerentanan yang bersumber dari kombinasi antara independensi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya dengan transparansi yang relatif terbatas dalam proses pengambilan keputusan.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998