Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Konsekuensi Konstitusional Jangka Panjang
Siklus reproduksi korupsi elektoral yang telah kita analisis tidak hanya menghasilkan kerugian langsung dalam satu siklus pemilu — ia menghasilkan akumulasi kerusakan terhadap kualitas tata negara dan integritas konstitusional yang berlangsung secara kumulatif dan yang semakin sulit dibalikkan seiring berjalannya waktu.
Pertama, korupsi elektoral menghasilkan seleksi negatif dalam rekrutmen politik: sistem yang mensyaratkan akses terhadap sumber daya besar dan kemampuan untuk membangun jaringan klientelistik sebagai prasyarat kompetisi efektif secara sistematis menyingkirkan individu yang memiliki kompetensi dan integritas tetapi tidak memiliki sumber daya atau kesediaan untuk beroperasi dalam logika transaksional yang berlaku. Over time, seleksi negatif ini menghasilkan korps pejabat terpilih yang karakteristiknya semakin tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk tata kelola yang baik.
Kedua, normalisasi korupsi elektoral merusak norma-norma yang seharusnya mengatur batas-batas dari kompetisi politik yang legitimate. Apabila vote buying dan klientelisme sudah menjadi ekspektasi yang diantisipasi secara luas — oleh kandidat, oleh pemilih, dan oleh seluruh ekosistem yang menopang proses elektoral — maka upaya untuk keluar dari pola tersebut dihadapi dengan skeptisisme atau bahkan sanksi kompetitif. Norma-norma informal yang mengatur apa yang diterima dalam kompetisi politik merupakan salah satu komponen paling fundamental dari demokrasi yang berfungsi, dan erosinya merupakan salah satu bentuk constitutional decay yang paling sulit diperbaiki.
Ketiga, korupsi elektoral menghasilkan penguasa yang memiliki hutang kepentingan yang membatasi ruang gerak kebijakan mereka secara sangat signifikan. Agenda reformasi yang genuinely mengancam kepentingan jaringan yang mendanai dan mendukung terpilihnya penguasa tersebut tidak dapat diimplementasikan tanpa biaya politik yang sangat besar — biaya yang seringkali tidak bersedia ditanggung oleh penguasa yang menyadari bahwa perpanjangan kekuasaan mereka bergantung pada pemeliharaan jaringan yang sama.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998