Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak merupakan benteng keadilan terakhir (dan sekaligus tingkat pertama) bagi Wajib Pajak dalam mencari perlindungan hukum terhadap tindakan Fiskus yang dianggap merugikan. Secara kelembagaan, Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangatlah unik dan sering memicu diskursus panjang. Meskipun berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa tata usaha negara di bidang perpajakan dan secara teknis yudisial berpuncak pada Mahkamah Agung, urusan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Pajak selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Dualisme pembinaan ini memunculkan kekhawatiran akademis dan praktis mengenai independensi kekuasaan kehakiman pengadilan pajak, mengingat Kementerian Keuangan adalah institusi yang sama yang menaungi pihak lawan (Fiskus) dalam sengketa.
Eksistensi Pengadilan Pajak dilandasi oleh asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana, namun dengan tingkat keahlian (expertise) yang spesifik. Hakim-hakim di Pengadilan Pajak tidak hanya dituntut menguasai ilmu hukum administrasi dan hukum acara, tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam terkait akuntansi, ekonomi, keuangan, dan seluk-beluk teknis perpajakan. Pengadilan ini memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus dua jenis perkara, yakni Banding (terhadap Surat Keputusan Keberatan) dan Gugatan (terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan tata usaha negara di bidang perpajakan selain ketetapan). Putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Pajak bersifat putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat diucapkan.
Dalam perannya memberikan kepastian hukum dan keadilan, Pengadilan Pajak merupakan cermin dari perlindungan hukum hak asasi manusia dalam ranah finansial. Institusi ini diharapkan dapat menetralisir ketidakseimbangan kekuasaan antara negara yang menuntut pemenuhan pajak dan rakyat yang mempertahankan hak propertinya. Belakangan ini, melalui serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi, ada upaya perbaikan politik hukum untuk mengintegrasikan sepenuhnya pembinaan Pengadilan Pajak ke bawah naungan Mahkamah Agung demi menjaga muruah, kemandirian, dan independensi lembaga ini secara mutlak dari campur tangan organ eksekutif, sehingga trust (kepercayaan) publik dan Wajib Pajak terhadap putusan hakim pengadilan pajak semakin meningkat dan terbebas dari stigma bias yudisial.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998