Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
POLITIK HUKUM PIDANA (CRIMINAL POLICY)
Pengertian mengenai politik kriminal atau politik hukum pidana dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan bahwa “Criminal policy is the branch of criminal science concerned with limiing harmful conduct in society. It draws on information provided by criminology and its subjects for investigation are:
- The appropriate measures of social organization for preventing harmful activities, and
- The treatment to be accorded to those who have caused harm, whether he offenders are to be given warnings, supervised probation, medical treatment, or more serious devrivations of life or liberty, such inprisonment or capital punisment”.
Politik kriminal atau politik hukum pidana (criminal policy) merupakan strategi negara melalui pembentukan regulasi dan meningkatkan kapasitas serta fungsi perangkat penegak hukum dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan penanggulangan berbagai kejahatan atau tindak pidana. Dalam konteks negara hukum modern maka pendekatan penanggulangan tindak pidana lebih mengutamakan jalur yang bersifat non penal (preventive) oleh karena dalam kenyataan pemberian hukuman (punishment) tidak dapat menekan atau mengurangi atau menghilangkan maraknya perilaku – perilaku kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, “Sudarto, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal, sebagai berikut:
- Dalam arti sempit, kebijakan kriminal ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- Dalam arti luas, kebijakan kriminal ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi,
- Dalam arti yang paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), kebijakan kriminal ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang – undangan dan badan – badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma – norma sentral di masyarakat”.[1]
“Lebih lanjut, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (criminal policy) sebagai berikut:
- Criminal policy is the science of responses (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- Criminal policy is the science of crime prevention (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- Criminal policy is a rational total of the responses to crime (kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)”. [2]
[1] H. Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Jakarta, Penerbit Kencana, 2017, hlm. 84
[2] H. Dey Ravena dan Kristian, Ibid, hlm. 85
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998