Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
KONFLIK DALAM MASYARAKAT
Konflik dalam masyarakat akan terjadi apabila timbul pertentangan atau perselisihan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok karena adanya perbedaan kepentingan (difference of interests), perbedaan nilai (difference of values), perbedaan sumber daya (difference in resources), perbedaan perlakuan (differential treatment, discrimination) bahkan perbedaan persepsi (difference in perception) yang menjadi kesenjangan sosial (social gap). Pada esensinya konflik tidak selalu bersifat negatif apabila dikelola dengan baik, bahkan suatu konflik dapat dijadikan sebagai sarana mengembangkan poensi, dan koreksi untuk mencapai kemajuan. Akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik maka konflik dapat menjadi berbahaya dan merusak tatanan kedamaian hidup bersama dalam berbagai lingkup. Dalam konteks sekarang ini di Indonesia, sering kali terjadi berbagai konflik karena adanya krisis kepercayaan (trust crisis) rakyat atau masyarakat terhadap pemerintah. Konflik demikian semakin masif dan berkembang di kalangan masyarakat karena ada pula pihak – pihak tertentu yang memanipulasi dan memobilisasi emosi masa yang timbul dari krisis kepercayaan tersebut.
“Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegakan hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial – ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam bahkan kehidupan budaya. berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan”.[1] Penegakan hukum yang tidak mencerminkan kesetaraan dan kesebandingan merupakan bentuk perbedaan perlakuan (differential treatment, discrimination) terhadap orang pribadi atau kelompok masyarakat tertentu yang dapat menjadi pemicu timbulnya konflik dalam interaksi kehidupan bermasyarakat bahkan konflik antara masyarakat dengan penguasa. Perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penguasa terutama berkaitan dengan hak – hak masyarakat sangat membahayakan persatuan bangsa dan semangat bela negara (differential treatment in law enforcement by those in power, especially regarding the rights of the people, poses a serious threat to national unity and the spirit of defending the state). Pemerintah seharusnya menciptakan kedamaian hidup bersama masyarakat dengan tidak memprovokasi melalui cara – cara memberikan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan antara sesama masyarakat (the government should foster peaceful coexistence with society by refraining from provoking public unrest through policies that have the potential to incite conflict among citizens).
[1] H. Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta. Sinar Grafika. 2014. hlm. 97
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998