SEKILAS PEMAHAMAN MENGENAI EKSISTENSI  DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

SEKILAS PEMAHAMAN MENGENAI EKSISTENSI 
DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengertian  Areal Division of Power (ADP)  dapat dipahami berdasarkan i ciri – cirinya  sebagai berikut:

1. Selalu dikaitkan secara erat dengan nilai – nilai dasar komunitas;
2. Secara sistematik meliputi berbagai cara untuk membagi kekuasaan pemerintahan menurut wilayah, untuk memperkenankan dan mendorong analisis perbandingan;
3. Penerapannya dapat pada Negara Kesatuan atau Federal;
4. Menjanjikan suatu landasan   bagi pengembangan hubungan antara  Areal Division of Power    (ADP)  dengan Capital Division of Power (CDP).

Pada  Areal Division of Power (ADP)  ini terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang akan direalisasikan, yaitu:

• Liberty, pembagian kekuasaan untuk mempertahankan tindakan pemerintah yang sewenang – wenang;
• Equity, pembagian kekuasaan memberikan kesempatan yang luas bagi partisipasi warga masyarakat dalam kebijakan, dan
• Welfare, pembagian kekuasaan menjamin bahwa tindakan pemerintah akan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;

Fragmented Field Administration, pada dasarnya:

• Membenarkan batas – batas wilayah kerja (yurisdiksi) dari perangkat departemen di lapangan (instansi vertikal) secara berbeda menurut pertimbangan fungsi dan organisasi induk;
• Tidak terdapat wilayah adminsitrasi (seperti yang dikenal di Indonesia) dengan wakil pemerintahannya untuk keperluan koordinasi dan kegiatan pemerintahan lainnya;

Integrated Field Administration,  mengharuskan terdapatnya keseragaman batas – batas wilayah  kerja (yurisdiksi) dari berbagai instansi vertikal atas dasar  (wilayah) administrasi beserta wakil pemerintah.

Pada dasarnya Integrated Prefectoral Sistem:

1. Merupakan pelaksanaan dari integrated field administration  dalam desentralisasi;
2. Mengharuskan pula berhimpitnya daerah otonom dengan daerah (wilayah) administrasi;
3. Perangkapan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah;

FRIED, menyebutkan bahwa sistem tata pemerintahan dilihat dari apakah sebuah negara menganut penempatan “wakil pemerintah” atau tidak, maka ada 2 (dua) sistem utama di dunia:

1. Negara – negara yang menganut sistem perfektur;
2. Negara – negara yang menganut sistem fungsional (tidak dianut wakil pemerintah di daerah);

A.F. LEEMANS  (1970) menggunakan pola pertalian dalam pemerintahan daerah sebagai metode, yang meliputi beberapa model yaitu:

• Dual hierarchy model, terdiri dari:

1. Central government field administration;
2. The representative local government institution;
3. Masing – masing hierarki merupakan campuran dari beberapa tingkat dari pemerintahan daerah atau wilayah administrasi, dengan masing – masing daerah memiliki tanggung jawab yang semakin menurun/mengecil;
4. Adanya dua jenis lembaga yang muncul karena dekonsentrasi dan desentralisasi bersama – sama tanpa terjadi pertautan di setiap tingkat.

• Fused/Single hierarchy  model:

Pada fused/single hierarchy dalam berbagai level pemerintahan yang tercipta selalu terjadi pertautan penggunaan asas (mekanisme) desentralisasi dan dekonsentrasi;

• Split model:

Pada split model, terdapat jenjang pemerintahan yang memisahkan atau berdiri sendiri penerapan baik atas (mekanisme) desentralisasi maupun dekonsentrasi.

Sedangkan dalam polarisasi Daerah Otonom dalam suatu negara, terdapat 2 (dua) doctrine prinsip, yaitu:

• Ultra Vires Doctrine:

1. Daerah Otonom hanya dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan secara konkrit oleh Pemerintah berdasarkan hukum;
2. Daerah otonom tergolong intra vires;
3. Melahirkan otonomi materiil;

• General Competence  atau  Open End Arrangement  atau  Universal Power:

1. Daerah Otonom dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang secara khusus tidak dilarang oleh undang – undang atau tidak termasuk kompetensi pemerintah atau daerah lain;
2. Melahirkan otonomi formal;

Dalam suatu Daerah Otonom maka Kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Otonom dapat  dibedakan menjadi:

1. KEWENANGAN PANGKAL:

Kewenangan yang diberikan kepada daerah bersamaan ketika daerah tersebut dibentuk (berdasarkan undang – undang pembentukan);

2. KEWENANGAN TAMBAHAN:

Kewenangan yang diberikan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan setelah daerah tersebut dibentuk, misalnya:

• Kewenangan di bidang kehutanan;
• Kewenangan di bidang pertambangaan;
• Kewenangan di bidang perizinan, dan lain – lain;

Pada umumnya kewenangan  tambahan  dapat dibedakan berdasarkan sifatnya,  antara lain:

1. Secara formal, penyerahan wewenang tertentu dari pusat ke daaerah tanpa menyebut daerah mana;
2. Secara riil
3. Penyerahan wewenang tertentu dari pusat ke daerah dengan menyebut daerah mana.

Created  and Posted:
Dr. Appe  Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant