ASAS – ASAS YANG PARADIGMATIK MENURUT  UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

ASAS – ASAS YANG PARADIGMATIK MENURUT  UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Pedoman formal  yang telah ditentukan dalam “Penjelasan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan”, yaitu:

(1)  ASAS DAPAT DILAKSANAKAN  (APPLICABLE)

• Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan”  adalah bahwa setiap pembentuk peraturan perundang – undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang – undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis;

 (2) ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN (EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS)

• Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang – undangan dibuat karena memang benar – benar dibutuhkan, dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

(3)  ASAS KEJELASAN RUMUSAN

• Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang – undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang – undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

(4)  ASAS KETERBUKAAN (TRANSPARANCY)

• Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang – undangan;

(5)  ASAS  PENGAYOMAN

• Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah  bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;

(6)  ASAS KEMANUSIAAN

• Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak – hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

(7)  ASAS KEBANGSAAN

• Yang dimksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(8)  ASAS KEKELUARGAAN

• Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi peraturan perundang – undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;

(9)  ASAS KENUSANTARAAN

• Yang dimaksud dengan asas “kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang – undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

(10)     ASAS BHINNEKA TUNGGAL IKA (UNITY IN DIVERSITY)

• Yang dimaksud dengan asas “bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang – undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah – masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

(11)     ASAS KEADILAN (JUSTICE, GERECHTIGHEID)

• Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

(12)     ASAS KESAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN

• Yang dimaksud dengan asas “kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa  setiap materi muatan peraturan perundang – undangan tidak boleh berisi hal – hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

(13)     ASAS KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM (RECHTSORDE EN RECHTSZEKERHEID)

• Yang dimaksud dengan asas “ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

(14)     ASAS KESEIMBANGAN, KESERASIAN, DAN KESELARASAN

• Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;

(15)     ASAS – ASAS YANG LAIN

• Yang dimaksud dengan “asas – asas” lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang – undangan yang bersangkutan”, antara lain:

1.  Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tak bersalah;
2.  Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian antara lain; asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik; 

Created and Posted By:
Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

LAW  FIRM APPE  HAMONANGAN   HUTAURUK & ASSOCIATES
KETUA  UMUM  DPP LSM  KOMAKOPEPA
AKTIVIS’98