Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998
Anatomi Korupsi Yudisial: Dari Transaksi Individual hingga Mafia Peradilan
Korupsi yudisial bukan fenomen yang monolitik — ia hadir dalam berbagai bentuk dan intensitas yang berbeda, dan analisis yang tepat harus mampu membedakan di antara manifestasi-manifestasi tersebut karena implikasi normatif dan kebijakan mereka berbeda secara signifikan.
Bentuk yang paling kasat mata adalah korupsi transaksional: hakim atau pejabat peradilan yang menerima imbalan finansial untuk memberikan putusan atau keputusan prosedural yang menguntungkan pihak yang membayar. Ini adalah bentuk yang paling mudah diidentifikasi secara konseptual, meskipun tidak selalu mudah dibuktikan secara hukum, dan yang secara langsung merupakan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku. Namun berfokus semata-mata pada bentuk ini akan menyebabkan kita melewatkan manifestasi-manifestasi yang lebih sistemik dan seringkali lebih merusak dari korupsi yudisial.
Yang lebih sistemik dan lebih merusak adalah apa yang secara populer disebut sebagai mafia peradilan — jaringan terorganisasi yang melibatkan berbagai aktor dalam ekosistem peradilan: hakim, panitera, jaksa, pengacara, dan kadang-kadang pejabat dari lembaga-lembaga terkait — yang bersama-sama mengelola aliran perkara dan distribusi hasil perkara melalui mekanisme yang bersifat quasi-sistematis. Mafia peradilan bukan sekadar korupsi oleh individu yang kebetulan bekerja dalam sistem peradilan — ia merupakan sistem paralel yang beroperasi di dalam dan menggunakan infrastruktur sistem peradilan yang formal untuk tujuan yang bertentangan secara fundamental dengan tujuan formal tersebut.
Pompe (2005) dalam kajiannya tentang Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan bahwa runtuhnya institusi peradilan terjadi secara bertahap melalui kombinasi antara patronase dalam pengangkatan, kultur kelembagaan yang toleran terhadap penyimpangan, dan absennya mekanisme pengawasan yang efektif. Proses ini bukan sesuatu yang dapat dibalikkan melalui intervensi cepat — ia memerlukan rekonstruksi institusional yang sangat fundamental dan sangat menyita waktu.
Bentuk ketiga dari korupsi yudisial yang perlu dianalisis secara terpisah adalah intervensi kekuasaan: kondisi di mana putusan yudisial dipengaruhi bukan melalui transaksi finansial melainkan melalui tekanan dari kekuasaan politik atau ekonomi yang memiliki kepentingan dalam hasil perkara. Intervensi semacam ini tidak selalu berbentuk instruksi eksplisit yang dapat dibuktikan — ia seringkali berlangsung melalui mekanisme yang jauh lebih halus: sinyal implisit melalui jaringan informal, tekanan melalui proses karir hakim, atau bahkan ancaman yang tidak pernah diartikulasikan secara eksplisit tetapi yang dipahami oleh semua pihak yang relevan.
Writer and Copyright:
Dr. Appe Hutauruk, SH., MH.
Advokat & Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Ketua umum Komunitas Masyarakat Anti Korupsi & Penggelapan Pajak
AKTIVIS 1998